VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

PALU, MERCUSUAR-Sekolah mahal kembali menjadi isu hangat jelang pembukaan pendaftaran SMA dan SMP. Hal tersebut menyulut keprihatinan masyarakat pendidikan Sulteng. Anggota Dewan Pendidikan Daerah Sulteng, Mustar Labolo, secara tegas menyatakan pendidikan merupakan hak dasar rakyat. Pemerintah kata Mustar, mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana pendidikan dan membuka ruang yang sama bagi seluruh rakyat. “Pendidikan itu layanan dasar sebagaimana kesehatan yang jadi hak rakyat. Itu hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Tidak boleh ada sekolah mahal. Seharusnya pihak sekolah mengomunikasikannya pada pemerintah dan DPR/DPRD, untuk mencari jalan keluar, agar kebutuhan pembiayaan sekolah terpenuhi dan tidak ada lagi pungutan yang membebani siswa. Mari kita duduk bersama untuk membicarakan dan mencari solusinya,” ujar Mustar, kemarin (30/5). Jika sekolah mahal, lanjut Mustar, pada akhirnya banyak anak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut dikatakannya bukan sa

PEMPROV Sulteng diminta menyeriusi pendataan potensi pendapatan daerah, untuk mengoptimalkan sisi pendapatan. Pendataan potensi pendapatan dapat diserahkan pada pihak ketiga. “Pemprov bisa mencari lembaga yang biasa melakukan survei atau pendataan secara profesional untuk mendata seluruh potensi pendapatan daerah. Selama ini kita tidak memiliki data akurat soal pendapatan ini,” kata anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Partai Patriot, Sonny Tandra, (28/10). Ketiadaan data potensi pendapatan kata Sonny, berdampak pada pembahasan APBD yang kurang terukur, utamanya pada sisi pendapatan. Pendapatan hanya dikira-kira berdasarkan target dan realisasi anggaran dua tahun terakhir. “Potensi pendapatan kita dari pajak daerah cukup besar. Namun masih ada kesimpangsiuran data seperti jumlah kendaraan bermotor wajib pajak antara kepolisian dan Dinas Pendapatan. Demikian juga dengan pajak alat berat, kendaraan bermotor diatas air dan pemanfaatan air bawah tanah. Jika potensi terdata baik dan

PALU, MERCUSUAR-RAPBD 2012, Pemprov Sulteng memproyeksikan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2011 Rp158,092 miliar. Silpa tersebut untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp152,092 miliar dari total penerimaan Rp1,772 triliun dan pengeluaran Rp1,925 triliun. Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Zainal Daud, proyeksi Silpa tersebut terlampau besar. Silpa tersebut diproyeksikan dari efesiensi anggaran, pelampauan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. “sampai November ini, pelampauan PAD baru Rp66 miliar dan ada dana perimbangan yang belum cair Rp148 miliar. Proyeksi Silpa bisa tertutupi dengan itu, jika sampai Desember tidak ada lagi pekerjaan atau program yang bersumber dari dana perimbangan. Masalahnya, jika sampai tanggal 15 Desember ada pencairan atau pembayaran proyek dengan anggaran yang diproyeksikan jadi Silpa, maka Silpa tidak tercapai. Akibatnya, aka nada program pada tahun 2012 yang tidak terbiayai dan bias dipastikan

BNAYAKNYA proyek yang didanai APBN bermasalah, menurut Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat, menjadi tanggungjawab Satuan Kerja (Satker) yang mengelola. Proyek-proyek tersebut tidak ditangani langsung Pemprov Sulteng. “Hampir tiap tahun seperti ini. Hal itu dikarenakan pengelolaannya oleh Satker yang bertanggungjawab langsung ke Menteri,” katanya. Satker pengelola proyek yang dibiayai APBN koordinasinya dengan pemerintah daerah dan Deprov Sulteng dinilai lemah. Malah saat Komisi III hendak melakukan koordinasi, terkesan dipersulit. “Nyaris tidak ada koordinasi. Sangat sulit, apakah itu yang di PU, Perhubungan atau yang lain. Nanti ada masalah dan masyarakat mengadu, baru Deprov seperti mau dilibatkan. Padahal dari awal tidak ada koordinasi,” kesal Nawawi. Untuk Itu Nawawi mendesak pada Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, untuk mengganti atau meroling pegawainya yang ada di Satker. “Gubernur bisa minta pada Menteri untuk tidak lagi mengg

PALU, MERCUSUAR-Panita Kerja (Panja) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng untuk tindaklanjut temuan BPK terhadap hasil pemeriksaan PD Sulteng, dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi ke BPK. “Kita akan klarifikasi ke BPK dan mengkroscek dengan temuan kita di Panja. Insya Allah satu dua hari ini suratnya kami sampaikan dan menunggu kesiapan BPK, kapan ada jadwal untuk Panja kesana,” ujar anggota Panja, Baso Opu Andi Syafruddin, kemarin (28/11). Usai bertemu BPK, Panja akan segera menyelesaikan rekomendasi untuk dilaporkan pada pimpinan Deprov dan selanjutnya diparipurnakan. “Panja belum merumuskan rekomendasi, tapi ada beberapa catatan dari beberapa kali rapat dan klarifikasi ke PD Sulteng, diantaranya ada anggota Panja yang mengusulkan pembenahan manajmen PD Sulteng, melakukan pembinaan hingga menyerahkan pada proses hukum untuk dugaan pelanggaran yang diindikasikan BPK melanggar peraturan dan berpotensi merugikan keuangan daerah,” ungkap Baso. Ketua Panja Tindaklanjut Temuan BPK Deprov

PALU, MERCUSUAR-Pemerintahan Longki Djanggola dinilai selangkah lebih maju dalam penyusunan RAPBD 2012. Longki berani memproyeksikan pengeluaran melebihi pendapatan yang nilainya mencapai Rp1,925 triliun. “Dengan pendapatan ditargetkan Rp1,772 triliun, terjadi defisit Rp152,092 miliar. Tapi pemerintah telah memproyeksikan Silpa APBD 2011 sebesar itu, sehingga defisit anggaran tertutupi,” kata anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Partai Patriot, Sonny Tandra, kemarin (28/11). Selama ini ungkap Sonny, pemerintah selalu mengajukan APBD antara sisi pendapatan dan pengeluaran sama besar. “Jauh hari pemerintah dibawah Pak Longki telah memproyeksikan Silpa tahun berjalan. Silpa selama ini kita hitung dalam pembahasan perubahan APBD tahun berikutnya. Dengan cara seperti ini telah terjadi efesiensi pengelolaan anggaran, yang seharusnya menunggu APBD Perubahan 2012, tapi telah dialokasikan dan dihitung dalam APBD 2012. Ini menunjukkan Pak Longki memiliki jiwa kewirausahaan dala

ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari PDIP, I Nyoman Slamet, menyatakan Sulteng harus segera menyusun Perda Pendidikan untuk menjadi payung hukum dan menata pendidikan di daerah. Perda menurut Nyoman dibutuhkan untuk mengatur muatan lokal yang tidak diatur dalam UU Pendidikan Nasional. Diungkapkan Nyoman, di Deprov telah bergulir sejak lama agar Perda Pendidikan segera dibuat, demi memayungi berbagai permasalahan pendidikan baik soal biaya pendidikan maupun pungutan-pungutan di sekolah. Beberapa pokok masalah yang diatur dalam Perda pendidikan kata Nyoman, diantaranya sistem pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu dan pembinaan karir pendidik, pelaksanaan RSBI, pendidikan gratis serta pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. “Jadi bukan sekadar soal biaya atau pungutan dan muatan lokal yang dibahas di Perda itu,” ujarnya. Penerbitan Perda pendidikan juga harus menegaskan hak masyarakat, baik yang berekonomi lebih maupun yang miskin

Kedisplinan Pegawai Meningkat Chaeruddin Zen (Ketua DPK PDP Provinsi Sulteng) SERATUS hari kerja Longki Djanggola-Sudarto sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulteng, keberhasilan paling nyata adalah peningkatan disiplin PNS. Hal tersebut terlihat dari pakaian yang mulai diseragamkan dan ketepatan waktu jam masuk kerja. “Sulit menjalan visi-misi, jika PNS sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan kurang bekerja optimal. Saya kira langkah awal harus dilakukan reformasi birokrasi dengan meningkatkan kedisplinan dan semangat kerja. Langkah yang diambil Longki-Sudarto sudah tepat, masa awal pemerintahan digunakan untuk memperbaiki birokrasi,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaharuan Sulteng, Chaeruddin Zen, kemarin (26/9). Bukan hanya itu, selaku partai pengusung Longki-Sudarto, Chaeruddin melihat pembahasan APBD juga berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD. Tim anggaran pemerintah daer

100 hari pemerintahan Longki Djanggola-Sudarto sebagai gubernur dan wakil gubernur, masih berkutat pada masalah kedisiplinan PNS. Reformasi birokrasi menjadi program utama seratus hari pertama kepemimpinan Longki-Sudarto. Mengacu pada misi Longki-Sudarto dalam kebijakan umum anggaran (KUA) 2012, percepatan reformasi birokrasi merupakan misi keempat setelah peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur. Pun demikian jika dilihat dari program prioritas, maka yang pertama adalah peningkatan sumberdaya mansia melalui prioritas bidang kesehatan dan pendidikan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas pengentasan kemiskinan, revitalisasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan serta menciptakan iklim investasi dan usaha. Longki-Sudarto memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat, untuk perubahan dan kemajuan Sulteng kedepan. Dibutuhkan kerja keras untuk menuntaskan permasalah

PALU, MERCUSUAR-Anggota Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Asgar Djuhaepa, meminta pemerintah secepatnya mendata potensi pendapatan daerah dari aktivitas pertambangan. “Kita memiliki potensi tambang cukup besar dan hampir semua daerah kabupaten/kota memiliki potensi itu. Malah sebagian telah digarap investor. Olehnya perlu dihitung dengan cermat, potensi pendapatan daerah dari sektor pertambangan ini,” ujar Asgar, kemarin. Tanpa perhitungan cermat lanjut asgar, dikahawatirkan pengelolaan pendapatan daerah dari tambang nantinya tidak optimal. “Sama dengan pajak kendaraan bermotor, dalam hearing beberapa waktu lalu, data yang disampaikan Ditlantas Polda Sulteng jauh lebih tinggi dari Dinas Pendapatan, artinya ada potensi pendapatan daerah dari sini yang hilang atau belum masuk ke kas daerah. Nah, kita tidak inginkan ini juga terjadi pada sektor pertambangan. Sampai saat ini belum terbuka secara transparan, berapa yang didapat dari Medco di Morowali dan Donggi-Senoro yang akan bero

PALU, MERCUSUAR-HUT PGRI hendaknya dijadikan momen evaluasi bagi segenap guru yang ada di Sulteng, untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengabdiannya dalam upaya mencerdsakan bangsa. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, I Nyoman Slamet mengatakan, dalam dunia pendidikan, keberadan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Oleh sebab itu dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari eksistensi guru. “Guru harus mampu mentransformasikan nilai-nilai ilmu pegetahuan, tetapi skaligus sebagai penjaga moral bagi anak didik. Ini yang paling penting, bagaimana anak didik itu berkepribadian atau berkarakter baik. Untuk itu harus ada nilai pijak yang bersifat kearifan bangsa, sebagai landasan mengajar yang tidak boleh dikalahkan dengan sekadar kejar target mengajar,” kata Nyoman, kemarin (25/11). Guru lanjut Nyoman, dituntut senantiasa mengembangkan kemampuan profesional dan paedagogikny

PALU, MERCUSUAR- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan akan mengusung Ketua DPW PPP Sulteng, Asgar Djuhaepa menjadi calon Bupati Donggala pada Pemilukada 2013. Sekretaris Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Sulteng, Abdul Azis, secara tegas menyatakan mendukung Asgar sebagai satu-satunya kandidat bupati Donggala. “Soal mekanisme survei itu urusan partai dan Pak Asgar. Kami selaku organ otonom secara penuh mendukung Pak Asgar untuk maju. Sudah saatnya PPP mengusung kader sendiri,” kata Azis kemarin. Asgar kata Azis, memiliki syarat untuk diajukan sebagai calon Bupati Donggala. Selain visioner, dekat dengan rakyat dan menyelami permasalahan daerah, Asgar juga memiliki jiwa entrepreneurship dan jaringan yang luas. Malah jaringan mantan Manajer Pemasaran PT IPTN dibawah Habibie itu menjangkau dunia internasional. Sebelumnya dukungan juga disuarakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPW PPP Sulteng, Abdian Rahman. Terkait dengan rencana diusungnya Asgar Djuhaepa pada Pemilukada di Donggala, m

PALU, MERCUSUAR-DPW PPP Sulteng akan segera melakukan pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) Pemilu 2014. Ditargetkan pendaftaran Bacaleg selesai pada akhir Januari 2011. Rencana tersebut akan dibicarakan dalam Rapat Koordinasi wilayah (Rakorwil) yang akan digelar tanggal 25 November ini. Dikatakan Ketua DPW PPP Sulteng, Asgar Djuhaepa, Bacaleg tersebut akan direkrut dari kader partai dan tokoh masyarakat di luar kader yang memiliki elektabilitas tinggi. “Pencalegan dini ini untuk memperpanjang waktu sosialisasi bagi bakal calon dan kita akan dengan mudah mengukur elektabilitas mereka. Pencalegan ini dimulai dari DPC-DPC dan kami yang di DPW hingga bakal calon untuk DPR RI,” ujar Asgar, Selasa (22/11). Bukan hanya Bacaleg yang akan dibahas di Rakorwil, DPW PPP juga akan menyosilaisasikan mekanisme mengusung kandidat bupati/walikota. PPP telah mengubah strategi dalam mengusung calon gubernur dan bupati/wali kota dari cara pendaftaran terbuka ke cara berbasis survei. "Ini na

PALU, MERCUSUAR-Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng kemarin (21/11) menyosialisasikan Raperda inisiatif tentang penyusunan Perda. Sosialisasi tersebut menghadirkan akademisi Untad Nasrullah Muhammadong dan Direktur Fasilitasi Perda Kementerian Hukum dan HAM, Ahmad Djafrie. Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Ketua Banleg Busta Kamindang menyatakan, rancangan Perda tersebut masih dalam tahap inisiatif anggota Deprov. “Ini belum inisiatif Dewan. Setelah disosialisasikan, kami akan ajukan ke pimpinan untuk diparipurnakan sebagai inisiatif Dewan. Sosialisasi ini dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,” kata Busta. Dalam pemaparannya, Direktur Fasilitasi Perda Kemenhukum dan HAM, Ahmad Djafrie menyoroti dasar hokum pernyusunan Raperda yang terlalu banyak. Menurutnya, dalam dictum mengingat, dasar hukum yang dicantumkan cukup empat. “Pertama Pasal 18 ayat (6)

ANGGOTA DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Partai Demokrat, Nawawi Sang Kilat, menyatakan keprihatinannya atas konflik antar kelompok masyarakat yang kerapkali muncul di Sulteng. Menurut Deklarator Perdamaian Malino itu, pemerintah dalam penanganan konflik sebaiknya mengedepankan pendekatan budaya dan adat-istiadat setempat. “Pendekatan budaya dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, lebih efektif ketimbang pendekatan hukum,” kata Nawawi, kemarin. Konflik Poso kata Nawawi, menjadi contoh bagaimana pemerintah dan seluruh elemen masyarakat di Poso menyelesaikan konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik bisa duduk bersama dan bersepakat melakukan perdamaian. “Belajar dari kasus itu, betapa efektifnya melibatkan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi dan dalam bingkai budaya,” sebut Nawawi. Budaya yang dimaksud Nawawi adalah falsafah hidup masyarakat yang selalu mengedepankan perdamaian dan persaudaraan. “Masyarakat Sulteng mengenal prinsip hidup ‘Torang Semua

RATUSAN hektare (Ha) sawah di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi terancam gerusan sungai. Di depan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Sakinah Al Djufri yang melakukan reses disana beberapa waktu lalu, masyarakat Desa Makmur dan Desa Bahagia mengungkapkan, banjir telah menggerus sekira 30 Ha kebun kakao warga. Saat ini sekira 50 Ha sawah dan 80 Ha kebun kakao di Desa Makmur terancam tergerus, jika sungai tidak secepatnya dinormalisasi. “Berdasarkan keterangan warga, normalisasi sungai sekira 1 Km. Mereka meminta Pemprov Sulteng bisa secepatnya membantu permasalahan ini dan melakukan normalisasi sungai disana,” kata Sakinah, akhir pekan kemarin. Sementara di Desa Bahagia lanjut sakinah, berdasarkan pengakuan kepala desanya Jaki Hadi Suparto, sekira 120 Ha sawah warga juga terkikis banjir. Banjir yang dating hampir setiap saat menghantam sawah warga. Saat ini warga desa membuat penahan banjir sepanjang 150 meter secara swadaya. “Sama dengan di desa Makmur, petani di Desa Bahagia juga

PEMPROV Sulteng diminta menyeriusi penataan aset yang dinilai amburadul. Penataan aset menjadi salahsatu temuan yang direkomendasikan BPK RI. Demikian dikemukakan anggota Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Yahya R Kibi dalam rapat Pansus Aset, kemarin (17/10). Yahya mengingatkan hal tersebut agar tidak lagi menjadi temuan BPK dikemudian hari. Yahya meminta Karo Perlum Kasman Lassa bersikap tegas atas sikap pengelola barang di setiap SKPD yang tidak mau bekerjasama dan menyerahkan data-data aset pemerintah untuk diinventarisir Biro Pelum. “Jika ada masalah kita bantu, tapi SKPD harus bekerjasama dengan Biro Perlum dan tidak boleh berkeras dengan tidak menyerahkan data-data aset. Saya yakin masing-masing SKPD punya data itu. Jangan lagi ada temuan BPK karena dalam neraca, asset tidak diyakini kewajarannya. Bayangkan saja asset provinsi senilai sekira Rp15 triliun, tapi yang terdata baru senilai Rp4 triliun,” kata Yahya. Diungkapkan Yahya, berdasarkan data dan informasi yang ia te

PALU, MERCUSUAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulteng akan tempuh jalur hukum pidana maupun perdata, terkait sebidang tanah di Jalan Basuki Rahmat Palu yang merupakan eks kantor PDI dan kepemilikannya saat ini diklaim Yuliansyah. Demikian ditegaskan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi (Deprov), Sri Indraningsih Lalusu, disela-sela rapat Pansus Penataan Aset bersama Biro Perlum Setprov dan seluruh perwakilan SKPD di lingkup Pemprov Sulteng, kemarin (17/8). Menurutnya, upaya hukum yang akan ditempuh PDIP berdasarkan hasil keputusan rapat DPD PDIP Sulteng. “Ini pesan yang disampaikan fraksi PDIP pada saya selaku Ketua Pansus,” ujar Sri. Diungkapkan Sri, PDIP memiliki bukti surat dan dokumen kepemilikan tanah tersebut era Galib Lasahido menjabat Gubernur Sulteng hingga masa Aminuddin Ponulele. “Upaya hukum yang ditempuh PDIP ini, Yuliansyah maupun pihak-pihak terkait lain tak terkecuali pemerintah Sulteng juga akan diikut sertakan sebagai tergu

PALU, MERCUSUAR-Restrukturisasi ditingkat pengurus daerah kabupaten/kota PAN se Sulteng, hingga kini belum tuntas pasca bergabungnya PBR. Ketua DPW PBR Sulteng Rusli Dga Palabbi yang kini menduduki posisi Wakil Ketua DPW PAN, meminta masalah ini segera diselesaikan. “Keputusan Rakernas PAN awal Desember kemarin, menyatakan ini harus segera dituntaskan. Untuk DPW penggabungan dan restrukturisasi tidak ada masalah. Namun di tingkat kabupaten/kota belum tersusun pengurus baru dengan mengakomodir pengurus PBR,” ungkap Rusli, kemarin (16/12). Percepatan penyelesaian struktur ini lanjut Rusli, akan memudahkan PAN untuk konsolidasi kader. Bukan hanya itu, dengan struktur yang tidak lagi bermasalah, PAN bisa secepatnya melakukan pra pencalegan atau pencalegan dini dengan mengatur daerah pemilihan bagi bakal calon anggota legislatif. Rusli berharap seluruh pengurus PBR dan PAN di kabupaten/kota menerima dengan besar hati perubahan struktur, karena hal tersebut telah menjadi kesepakatan kedua pa

PALU, MERCUSUAR-Posisi Wakil Ketua DPRD Kabupaten (Dekab) Poso, Sony Kapito aman. Ketua DPW Partai Damai Sejahtera (PDS) Sulteng S Pelima yang dikonfirmasi seputar isu penggantian antar waktu (PAW) Sony, mengisyaratkan tidak akan mengganti Sony. “Siapa yang bilang akan di PAW? PDS tidak akan PAW. Dalam kasus Sony, kami mengacu pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) PP No. 16 tahun 2010,” kata Pelima via Ponsel kemarin. Pasal 103 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD menyebutkan, pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota diusulkan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD ditembuskan kepada gubernur. Diungkapkan Pelima, mernyangkut kasus hukum kepemilikan kayu secara illegal, yang bersangkutan telah pernah ditahan dan kemudian dalam proses hukum dibebaskan. “Proses hukum telah dijalani, apa lagi yang mau dieksekusi,” heran Pelima. Sebagaimana diketahui, permohonan kasasi Sony Kapito Wakil Ketua Dekab Poso yang juga Ketua DPC Kabupaten Poso ditolak M

PALU, MERCUSUAR-Masyarakat Kecamatan Marowala Kabupaten Sigi ‘menggugat’ APBD yang dinilainya belum menerapkan prinsip keadilan bagi mereka. Di depan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, As’ad Lawali, yang melakukan reses ke Marawola, mereka meminta pemerintah menyamakan anggaran wilayah Sigi bagian barat dengan Sigi bagian timur. “Mereka menilai selama ini baik APBD kabupaten maupun provinsi lebih banyak turun di Kabupaten Sigi sebelah timur. Untuk itu mereka menginginkan agar pemerintah kedepan memberikan porsi yang sama untuk Sigi sebelah barat,” kata As’ad kemarin (15/12). Usulan yang paling menonjol dari masyarakat Marawola lanjut As’ad, peningkatan infrastruktur jalan. Sepanjang jalan provinsi Palu-Bangga diungkapkan As’ad, tidak ada drainasenya. Olehnya masyarakat mengusulkan agar dibuatkan drainase, sehingga aliran air lancar dan tidak merusak jalan atau tergenang. Selain jalan poros Palu-Bangga, masyarakat di sekitaran pegunungan mendesak untuk segera dibukakan jalan ke dae

SEBAGIAN aspirasi masyarakat yang diusulkan dalam reses anggota DPRD Provinsi (Deprov) telah terakomodir dalam pembahasan APBD 2012 lalu. “Hampir setiap reses, masalah yang mengemuka dan diusulkan masyarakat seperti infrastruktur jalan, bantuan untuk program pemberdayaan dan bantuan rumah ibadah. Sebagian dari hasil reses selama tahun 2011 telah terakomodir dalam pembahasan APBD 2012. Olehnya reses awal Desember ini, saya sampaikan ke masyarakat untuk bersabar menunggu proses realisasi APBD dan tidak mengusulkan masalah yang sama,” ujar anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng asal Touna, Suprapto Dg Situru, kemarin. Prapto menyatakan, belum semua usulan masyarakat teranggarakan dalam APBD karena keterbatasan dana dan adanya skala prioritas pembangunan. Selain itu, beberapa usulan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. “Tentu yang jadi urusan kabupaten akan kami sampaikan ke Bupati dan yang jadi kewenangan pemerintah pusat, akan kami sampaikan pada perwakilan ki

PALU, MERCUSUAR-Nelayan di kabupaten Banggai yang berdomisi di sepanjang pesisir wilayah kepala burung, membutuhkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan usaha mereka. Kesutuhan itu menjadi aspirasi yang diungkapkan pada anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Mustar Labolo, saat melakukan reses di kecamatan Bualemo, Balantak, Lamala dan Kecamatan Masama. “Potensi perikanan di wilayah itu sangat besar dan masyarakat nelayan butuh program pemberdayaan yang nyata dari pemerintah. Mereka menginginkan adanya bantuan pemerintah untuk pengembangan usaha mereka,” terang Mustar Labolo, kemarin. Bantuan yang diusulkan nelayan lanjut Mustar, antara lain alat tangkap ikan berupa berupa kapal motor, dan rumpon. Nelayan juga mengusulkan bantuan cool storage untuk memaksimalkan potensi tangkapan dan usaha perikanan dan kelautan di wilayah kepala burung. Selain mengusulkan bantuan dibidang perikanan, sebagian masyarakat lain yang bermukim di kawasan kepala burung juga menyampaikan perlunya bantu

PALU, MERCUSUAR-Wacana yang berkembang diluar, jika Gubernur Longki Djanggola dalam menyusun kabinetnya akan mengakomodir kepentingan partai-partai tertentu, ditanggapi Ketua DPW PKPB Sulteng, Irwanto Lubis. Ketua partai yang pertama kali mengusung Longki Djanggola sebagai calon gubernur dalam Pemilukada lalu itu, mengatakan sebaiknya Gubernur Longki Djanggola konsisten dengan komitmen yang dibangun dengan partai pengusung. Longki dalam penempatan pejabat hendaknya tetap mengacu pada aturan perundang-undangan tentang kepegawaian, rekam jejak pejabat bersangkutan dan kemampuan pejabat tersebut menjalankan visi-misi Gubernur. “Intinya rakyat inginkan perubahan dan itu melekat pada pasangan Gubernur-Wakil Gubernur sekarang. Ini yang harus diingat Pak Longki. Bahkan kami selaku partai pengusung tidak mengusulkan nama pejabat, karena itu hak Gubernur dan ada aturan perundang-undangannya,” kata Irwanto, kemarin. Sebagai Pembina politik daerah, menurut Irwanto, wajar saja Longki mengakomodir

PALU, MERCUSUAR-Jelang Pemilukada Buol 2012, situasi politik di kabupaten ujung utara Sulteng itu mulai menghangat. Dukungan untuk kandidat mulai bermunculan di masyarakat. Itho Murtadha, salah satu tokoh pemuda Buol, secara terang-terangan menginginkan figur yang berani, jujur, tegas dan tidak punya interes pribadi dalam memimpin Buol kedepan. Direktur Eksekutif Central Sulawesi Institute (CSI) ini menyebut figur dr Amiruddin Rauf atau yang lebih dikenal dengan dr Rudi, sebagai figur yang tepat menduduki kursi Bupati Buol kedepan. “dr Rudi adalah salah satu tokoh pemekaran Buol yang memahami betul keinginan masyarakat dan kebutuhan daerah. Sebagai birokrat di provinsi, beliau sarat pengalaman dan memiliki jaringan keluar cukup luas,” kata Itho via Ponsel, kemarin (14/12). Menurut Itho, jika dr Rudi berpasangan dengan DR Syamsuddin Koloi, perubahan Buol menjadi lebih baik sangat terbuka. “Satu hal yang diinginkan masyarakat Buol saat mekar dari Tolitoli, adanya perubahan dan semua men

PALU, MERCUSUAR - Sekira 4.000 jiwa atau 1.025 kepala keluarga di tiga desa di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, saat ini krisis air bersih akibat banjir yang menghajar wilayah itu. Akibat krisis air tersebut sehingga warga tidak lagi memiliki sumber air bersih untuk memasak maupun untuk membersihkan rumah dari material lumpur, kata Kepala Desa Wombo Kalonggo, Yalamin Yakalana, di lokasi banjir, Rabu (14/12) kemarin. "Untuk sementara masyarakat hanya menggali sumur kecil di pinggir sungai. Airnya ditimba sedikit demi sedikit. Ini yang kemudian diambil masyarakat untuk air minum," kata Yalamin Yakalana. Tiga desa yang menjadi sasaran banjir pada Selasa (13/12) malam, yakni Desa Wombo Kalonggo sebanyak 230 kepala keluarga, Desa Wombo Induk 435 kepala keluarga dan Desa Wombo Mpanau 360 kepala keluarga. Untuk mendapatkan air bersih itu masyarakat di tiga desa itu terpaksa memikul air dengan jerigen dari sungai yang jaraknya berkisar 50 hingga 70 meter dari pemukiman pendu

PALU, MERCUSUAR-Masyarakat Banggai yang bermukim di Kecamatan Bualemo, Balantak, Lamala dan Masama, atau yang biasa dikenal dengan daerah kepela burung, mengidamkan perbaikan jalan provinsi yang melintasai wilayah mereka. Di depan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Mustar Labolo, yang melakukan reses disana 5-7 Desember lalu, masyarakat berharap Pemprov Sulteng memperbaiki jalan poros provinsi di wilayah kepala burung, khususnya poros Salodik-Siuna-Bualemo-Balantak- Tangeban- Biak. “Mereka berharap ini bisa jadi prioritas pemerintah, karena jalan tersebut sangat vital sebagai arus barang dan jasa bagi masyarakat di wilayah Kepala Burung,” kata Mustar, kemarin (13/12). Kondisi jalan pada poros tersebut lanjut Mustar, sesuai pantauan di lapangan sangat memprihatinkan. Kerusakan terjadi hampir disepanjang ruas jalan tersebut. “Salahsatu prioritas program Gubernur Longki Djanggola adalah peningkatan infrastruktur. Aspirasi masyarakat ini, saya kira bisa ditindaklanjuti pemerintahan P

PALU, MERCUSUAR-Mantan Sekkab Morowali, Chairuddin Zen, menyatakan mendorong adiknya, dr Rafiuddin maju dalam Pemilukada Morowali yang akan digelar tahun 2012 mendatang. “Adik saya mau maju. Makanya tidak mungkin saya maju. Saya mendorong dan memberikan dukungan penuh pada dia untuk Pemilukada kedepan,” ujar Chairuddin Zen ditemui di ruang kerja Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, kemarin (13/12). Jawaban Chairuddin tersebut sekaligus menepis rumor yang berkembang di masyarakat, jika dirinya akan maju sebagai calon wakil bupati berdampingan denga n salah seorang kandidat dan Pemilukada Morowali. “Memang banyak masyarakat yang bertanya-tanya dan bahkan langsung menhubungi saya soal itu (rumor dirinya akan maju). Tapi saya sampaikan pada mereka, tidak mungkin saya maju kalau adik saya juga maju. Saya berikan kesempatan pada adik saya,” katanya. Sampai saat ini lanjut Chairuddin, dirinya tidak berfikir untuk maju. Ia lebih berkonsentrasi pada pekerjaanya sebagai Sekretaris Komisi II

PALU, MERCUSUAR-Pembukaan sawah baru sekira 200 Hektare (Ha) di Desa Lampasio Kabupaten Tolitoli, ditengarai tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut diadukan masyarakat pada anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Irwanto Lubis, yang melakukan reses di desa tersebut 6 Desember lalu. Berdasarkan aduan masyarakat, dari 200 Ha yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat sekitar, malah dinikmati orang-orang dari luar desa mereka. “Dari desa itu hanya tiga orang yang mendapatkan lahan untuk pembukaan sawah baru. Sisanya dimiliki orang-orang dari kota (Tolitoli). Padahal berdasarkan ketentuan yang ada dalam Prona (program nasional) yang dilaksanakan Badan Pertanahan, pembukaan sawah baru diperuntukkan bagi masyarakat dimana lahan itu dibuka,” kata Irwanto, kemarin (13/12). Melihat perkembangan sedemikian rupa, masyarakat dan aparat Desa Lampasio meminta program tersebut ditangguhkan dan dibenahi sebagaimana ketentuan yang berlaku. “Setelah reses ini, saya akan laporkan dalam siding dewan

PALU, MERCUSUAR– Pascabanjir Bolapapu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, perlu pembenahan infrastruktur jalan dan normalisasi sungai. Infrastruktur jalan sebagian tertimbun material banjir dan rusak. Anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng) dari dapil Donggala-Sigi, Rusli Dg Palabbi, yang turun lapangan sehari setelah banjir, mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memprogramkan perbaikan jalan yang rusak akibat banjir dalam program tanggap darurat. Sejauh ini kata Rusli, akses jalan yang telah berhasil dibuka sudah mencapai sekitar 150 kilometer. “Kami hanya berharap, Pemprov secepat mungkin bisa memulihkan kondisi, setidaknya perbaikian infrastruktur jalan dan normalisasi sungai di wilayah setempat,” ucap Rusli yang kegiatan resesnya dari Marowola ke Kulawi. “Saat banjir saya di Kecamatan Dolo Selatan dan sehari setelah banjir saya langsung ke Kulawi, padahal awalnya saya ancang-ancang reses ke Marawola lalu ke Pantai Barat,” ungkap politisi PBR itu. Banjir bandang yang

PALU, MERCUSUAR-Sekira 12 Hektare (Ha) kebun kakao warga Desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala tergerus sungai. Kondisi tersebut dilaporkan pemerintah dan warga desa Sojol, saat anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Dapil Donggala-Sigi, Lukman Us Heba, melakukan reses tanggal 6-7 Desember 2012 lalu. “Ini kondisinya darurat dan mendesak untuk segera ditangani. Banjir di Balukang II telah merusak kebun kakao warga dan mengancam permukiman. Malah alur sungai telah bergeser dari posisi awal,” terang Lukman, kemarin (8/12). Karena kondisinya darurat, menurut Lukman pemerintah tidak perlu menunggu tahapan realisasi APBD 2012. Pemerintah bisa menggunakan dana tanggap darurat yang tersedia. “Banjir juga merusak jaringan irigasi disana. Akibatnya dua desa, yakni Balukang II dan Siwalempu sudah tiga musim, masyarakat tidak lagi menanam padi. Sawah tidak tergarap dan tidak lagi produktif. Akibatnya banyak warga yang alih profesi. Kebanyakan warga, utamanya yang muda-muda tidak

SAMPAI kini Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng untuk menindaklanjuti temuan BPK terkait pengeloaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Sulteng, belum menyusun rekomendasi. Dijelaskan Ketua Panja As’ad Lawali, Panja perlu melakukan klarifikasi temuan langsung ke BPK. Saat ini Panja masih menunggu jadwal BPK Perwakilan Sulteng. “Sebelum kita keluarkan rekomendasi untuk dilaporkan pada pimpinan dan diparipurnakan, Panja perlu konsultasi dan klarifikasi ke BPK Perwakilan Sulteng. Kami menunggu kesiapan BPK menerima Panja,” kata As’ad via Ponsel kemarin. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, rekomendasi tersebut diprediksi akan dirampungkan tidak terlalu lama usai bertemu BPK. Pihaknya juga segera melaporkan hasil kerja Panja kepada Pimpinan Deprov untuk diparipurnakan. “Menurut aturan, kerja Panja hanya dua bulan (60 hari), jadi dalam waktu dekat kami sudah bisa merekomendasikannya. Prediksi kami pekan depan sudah selesai,” tutur As’ad. Anggota Komisi II Deprov Sulteng it

ANGGOTA DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Dapil Poso, Morowali, Touna Huisman Brat Toripalu mengatakan, kerusakan jalan di Kabupaten Morowali mendapat perhatian serisu Pemprov dan Deprov Sulteng. Bentuk perhatian itu diwujudkan dalam pembahasan APBD 2012, dimana jalan di Morowali mendapatkan anggaran sekira Rp20 miliar. Anggaran tersebut dikatakan Brant merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat yang masuk pada Deprov. “Anggaran mendekati Rp20 miliar, diplot untuk Poros Beteleme-Batas Sulsel Rp7,25 miliar, jalan dari Perbatasan Poso- Tomata Rp7,25 miliar dan Poros Rata-Baturube Rp5,47 miliar. Semoga setelah konsultasi ke Kementerian dalam Negeri, tidak ada lagi perubahan yang signifikan dengan APBD dan anggaran peningkatan jalan untuk Morowali tidak bergeser,” katanya. Dengan anggaran tersebut, Brant berharap peningkatan jalan dapat terealisasi dengan baik. “Jalan merupakan infrastruktur vital yang mempengaruhi akses ekonomi masyarakat. Harapannya, semakin baik jalan di Morowali, di

PALU, MERCUSUAR-DPW PKS Sulteng membentuk deks Pemilukada untuk menghadapi pemilihan bupati Buol dan Morowali. Demikian diungkapkan Ketua DPW PKS Sulteng, Zainuddin Tambuala. Deks Pemilukada DPW PKS, menugaskan pada Wakil Ketua Umum DPW Mahmud Yunus sebagai ketua tim komunikasi untuk mengahadapi Pemilukada Buol dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Wahyuddin untuk memimpin tim Pemilukada Morowali. “Tugas tim melakukan komunikasi intensif dengan semua kandidat di masing-masing kabupaten,” ujar Zainuddin, belum lama ini. Selama masa komunikasi lanjut zainuddin, PKS juga melakukan survei elektabilitas kandidat bupati dan wakil bupati. PKS tegas Zainuddin, akan merapat pada kandidat yang berpeluang menang berdasarkan hasil survei. “Kita akan usung kandidat yang berpeluang menang berdasarkan survei dan memiliki visi yang sama atau bisa diterima PKS secara kelembagaan. Komunikasi juga dilakukan dengan partai lain untuk penjajakan membangun koalisi,” terangnya. TMU

SETIAP hari kita mendengar adzan dimulai dari subuh sampai adzan isya’. Adzan senderi merupakan media luar biasa untuk mengumandangkan tauhid terhadap yang Maha Kuasa dan risalah (kenabian) Nabi Muhammad saw. Adzan juga merupakan panggilan shalat kepada umat Islam, yang terus bergema di seluruh dunia lima kali setiap hari. Betapa mengagumkan suara adzan itu, dan bagi umat Islam di seluruh dunia, adzan merupakan sebuah fakta yang telah mapan. Indonesia misalnya, sebagai sebuah negara terdiri dari ribuan pulau dan dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Nah..Lima fakta mengagumkan seputar adzan berikut ini : Kalimat Penyeru Yang Mengandung “Kekuatan Supranatural” Ketika azan berkumandang, kaum yang bukan sekedar muslim, tetapi juga beriman, bergegas meninggalkan seluruh aktivitas duniawi dan bersegera menuju masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Simpul-simpul kesadaran psiko-religius dalam otak mereka mendadak bergetar hebat, terhubung secara simultan, dan dengan totalitas kesadara

PALU, MERCUSUAR-Menghadapi Pemilukada Buol tahun 2012, PDIP telah ancang-ancang untuk mengusung kandidat. DPD PDIP Sulteng telah mengintruksikan DPC PDIP Buol menyiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan Pemilukada. “Dalam Rakerda tanggal 8 Oktober lalu, kami telah minta seluruh DPC yang akan menghadapi Pemilukada dalam waktu dekat untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk Buol,” terang Ketua DPD PDIP Sulteng, Syafrun Abdullah kemarin, ditemui di ruang kerjanya. Untuk mengusung kandidat, PDIP akan melakukan survei. Kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi dan sevisi dengan PDIP yang akan diusung. “Kita akan lakukan survei, siapa kandidat yang mungkin akan diusung di Buol. Namun kami belum menerima laporan dari DPC PDIP Buol. Mungkin saat ini mereka (pengurus PDIP Buol. Red) masih dalam proses untuk itu, melakukan lobi dan komunikasi politik dan lain-lain sekaitan dengan Pemilukada,” kata Syafrun. TMU

PALU, MERCUSUAR-Menyahuti penolakan pelaku usaha dan petani rotan Sulteng terhadap kebijakan Menteri Perdagangan soal ketentuan ekspor rotan, DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng akan segera mengirimkan memorandum pada Menteri Perdagangan. Isi memorandum tersebut diungkapkan Wakil Ketua Deprov Henry Kawulur antara lain, meminta Menteri Perdagangan meninjau kembali aturan tatakelola rotan yang dinilai merugikan pelaku usaha dan petani rotan Sulteng. “Sulteng sebagai penghasil rotan terbesar di Indonesia, jika ketentuan Menteri itu dilaksanakan petani dan pengusaha lokal merasa dirugikan. Mereka menolak aturan itu. Olehnya salahsatu solusi yang kami tawarkan, kita minta Menteri meninjau kembali tatakelola ekspor rotan,” terang Henry Kawulur usai hearing dengan perwakilan petani dan asosiasi pengusaha rotan, kemarin (2/12). Diungkapkan politisi Partai Demokrat itu, Sulteng memiliki 13 jenis rotan dan dua diantaranya merupakan jenis yang memenuhi kualifikasi ekspor. “Jika produksi rotan telah

APBD 2012 harus benar-benar cerminan kehendak rakyat Sulteng. APBD tidak boleh sekadar memenuhi keinginan satu dua orang atau kelompok tertentu. “Saya tekankan pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra Komisi III, untuk berfikir APBD bukan maunya pejabat tertentu atau kelompok kepentingan tertentu, tapi kebutuhan dan kepentingan rakyat dan daerah,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, saat memimpin rapat Komisi III dengan instansi mitra kerja dalam pembahasan RAPBD 2012, kemarin. Prapto juga menegaskan, dalam penyusunan APBD tidak perlu dihantui pikiran, bahwa program yang diajukan akan dibatalkan Mendagri saat konsultasi APBD. “Prinsipnya kita yang disini lebih tahu kepentingan daerah dan kebutuhan rakyat daripada Menteri. Kita pejabat di daerah dan anggota Deprov, setiap saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah dan bertatapmuka dengan rakat maupun pemerintah kabupaten/kota. Dalam pertemuan itu banyak usulan-usulan yang dimasukkan lewa

ANGGOTA Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Dapil Donggala-Sigi, Rusli Dg Palabbi menyatakan perlunya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur jalan di kabupaten Sigi. Rusli juga menyatakan dukungannya atas usulan Kadis Pekerjaan Umum Sigi, Iskandar Nontji, yang menyarankan program pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Sigi yang dianggarkan dalam APBD Sulteng sebaiknya disalurkan dalam bentuk bantuan ke kabupaten. Dengan cara itu, anggaran akan masuk dalam APBD Sigi. “Sigi adalah daerah baru mekar dan tentu butuh perhatian dan bantuan dari provinsi. Saya sepakat jika program provinsi sebaiknya dikucurkan ke Sigi dalam bentuk hibah atau dana perbantuan. Ini juga untuk meminimalkan anggaran balik ke provinsi, jika program tidak jalan. Anggaran tersebut tetap di Sigi, karena masuk dalam APBD Sigi,” katanya. Beberapa daerah di Sigi seperti jalan yang menghubungkan kecamatan Pipikoro, belum sepenuhnya terbuka. Hal itu membuat daerah tersebut agak terisolir. Sela