Pihakketigakan Pendataan Potensi PAD

-
PEMPROV Sulteng diminta menyeriusi pendataan potensi pendapatan daerah, untuk mengoptimalkan sisi pendapatan. Pendataan potensi pendapatan dapat diserahkan pada pihak ketiga. “Pemprov bisa mencari lembaga yang biasa melakukan survei atau pendataan secara profesional untuk mendata seluruh potensi pendapatan daerah. Selama ini kita tidak memiliki data akurat soal pendapatan ini,” kata anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Partai Patriot, Sonny Tandra, (28/10). Ketiadaan data potensi pendapatan kata Sonny, berdampak pada pembahasan APBD yang kurang terukur, utamanya pada sisi pendapatan. Pendapatan hanya dikira-kira berdasarkan target dan realisasi anggaran dua tahun terakhir. “Potensi pendapatan kita dari pajak daerah cukup besar. Namun masih ada kesimpangsiuran data seperti jumlah kendaraan bermotor wajib pajak antara kepolisian dan Dinas Pendapatan. Demikian juga dengan pajak alat berat, kendaraan bermotor diatas air dan pemanfaatan air bawah tanah. Jika potensi terdata baik dan pendapatan dapat dioptimalkan pengelolaanya, akan berdampak pada penyusunan program pembangunan yang lebih optimal, khsusnya saat pembahasan APBD,” papar Sonny. Pendataan lanjut Sonny, tidak bisa dibebankan pada Dinas Pendapatan. Dinas Pendapatan telah memiliki beban kerja cukup padat, sehingga cukup difokuskan pada pencapaian target pendapatan berdasarkan potensi yang didata pihak ketiga. “Dengan data potensi ini, kita di Deprov juga dimudahkan dalam pengawasan,” imbuhnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya