VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

PALU, MERCUSUAR-Kasus dugaan ijazah palsu Ketua DPRD Kabupaten (Dekab) Tolitoli, Azis Bestari, dinilai Ketua DPW PKPB Sulteng Irwanto Lubis, tidak layak untuk diajukan ke pengadilan. Kasus tersebut dinilai Irwanto bersifat politis dan orderan dari pihak-pihak tertentu, yang tidak menginginkan Azis Bestari memimpin Dekab Tolitoli. “Dari awal saya tegaskan ini tidak layak diajukan ke pengadilan, tapi jaksa ngotot.Secara yuridis formil dan hokum acara, tidak terpenuhi minimal dua alat bukti. Kasus Azis, hanya ada satu alat bukti, yakni keterangan saksi,” kata Irwanto, kemarin (28/5/2012). Bukti fisik yang diajukan berupa foto kopi surat keterangan lulus menurut Irwanto tidak bias dijadikan alat bukti. “Bagaimana foto copi dijadikan alat bukti, sementara tidak ada alat pembanding fisik lainnya? Selanjutnya, keterangan lulus dianggap palsu, padahal tidak pernah dilakukan uji laboratorium atas dugaan itu. Jaksa tidak pernah melakukan uji itu. Tiba-tiba muncul putusan Mahkamah Agung (MA). Sa

PALU, MERCUSUAR-PT Bank Sulteng atau lebih dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan diarahkan menjadi bank terbuka. Pemikiran itu menjadi salahsatu poin yang akan dibahas dalam perubahan Perda PT Bank Sulteng. Salah seorang pemprakarsa revisi Perda PT Bank Sulteng, Asgar Djuhaepa mengatakan dirinya mendapat laporan bahwa rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR), kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dan loan to deposit ratio/LDR bank pemerintah daerah itu sudah dalam ancaman tidak normal. “Bank Sulteng saat ini menempati posisi 26 dari seluruh BPD yang ada di Indonesia. Perlu pembenahan Bank Sulteng. Olehnya kita di dewan memprakarsai revisi Perda Bank Sulteng, agar Bank Sulteng menjadi BUMD yang benar-benar bisa diandalkan untuk peningkatan pendapatan daerah,” katanya kemarin (3/7/2012). Salahsatu yang menjadi perhatian pemprakarsa lanjut Asgar, masalah permodalan. Kedepan sesuai aturan perbankan, BPD harus memiliki modal minimal Rp1 triliun. “Salahsatu yang k

PALU, MERCUSUAR-Sekira Rp52,7 miliar anggaran untuk gaji pegawai pada APBD Sulteng 2011 tidak terserap. Kelebihan anggaran itu dinilai terlalu besar dan mengindikasikan perhitungan anggaran pegawai di lingkup Pemprov Sulteng tidak akurat. Penilaian itu disampaikan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Sonny Tandra, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Deprov untuk tindaklanjut LHP BPK Tahun 2011, beberapa waktu lalu. “Ini ada yang agak janggal, kenapa yang tidak terserap sedemikian besar. Padahal jumlah pegawai itu datanya jelas, golongan dan eselonnya jelas, daftar gajinya jelas. Kita juga bisa hitung berapa kenaikkan untuk kenaikkan pangkat dan seterusnya. Dalam aturan jelas, accres gaji pegawai yang diperbolehnya maksimal hanya 2,5 persen dari total anggaran gaji pegawai,” kata Sonny. Dikatakan Sonny, jumlah pegawai Pemprov Sulteng 7.201 dengan anggaran sekira Rp350 miliar. Dengan accres 2,5 persen, seharusnya anggaran bisa ditambah sekira Rp8 miliar. “Kalau kelebihannya limapuluhan m

PALU, MERCUSUAR-Asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan rencana kebijakan umum anggaran (KUA) Sulteng 2013 perlu dikaji kembali. Usulan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, S Pelima. Dikatakan Pelima, secara garis besar ia melihat ekonomi makro Sulteng dari tahun 70-an, data yang disampaikan pemerintah melalui angka-angka nyaris tidak berubah. “Dari tahun 70-an, angka untuk sektor industri misalnya dengan sektor pertanian tidak mengalami perubahan berarti . Sektor industri dalam struktur perekonomian sekira 6-7 persen, sementara pertanian 40-50 persen,” katanya, kemarin (27/6/2012). Dari angka itu lanjut Pelima, sektor industri tidak bergerak signifikan. Masyarakat masih menyandarkan perekonomiannya pada sektor pertanian. “Saya belum melihat petani kita memasarkan produknya dalam bentuk jadi, hamper semua masih asalan seperti kakao, rotan dan lain-lain. Tidak usah kita paksakan untuk finishing, sedikit saja diproses menjadi barang setengah jadi, nilai

PALU, MERCUSUAR-Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulteng siap menangani pembangunan dan perbaikan jalan desa yang telah masuk dalam rencana pembangunan investasi jangka menengah (RPIJM). Penegasan itu disampaikan Kabid Bina Marga PU Sulteng, Yanmar Nainggolan. “Jalan desa, drainase dan air bersih sebenarnya bisa ditangani PU Provinsi atau Kementerian PU, tidak mesti Pemerintah Kabupaten atau Kota. Namun ada syaratnya, usulan itu sudah dimasukkan dalam RPIJM,” kata Yanmar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, kemarin (27/6/2012). Selama ini lanjut Yanmar, banyak usulan masyarakat untuk peningkatan jalan desa, drainase atau air bersih tidak masuk dalam RPIJM. “Akibatnya PU Provinsi gamang untuk mengusulkan anggarannya, karena menyalahi peraturan perundang-undangan tentang kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ungkap Yanmar. RPIJM adalah suatu dokumen perencanaan yang berisikan rencana program-program Pemerintah Kabupaten/Kota selama l

PALU, MERCUSUAR-Pendaftaran bakal calon bupati Parmout yang dilakukan DPD PKS Kabupaten Parmout, belum mendapat restu dari DPW PKS Sulteng. Sejauh ini langkah DPD PKS Parmout belum melaporkan aktivitasnya itu pada DPW PKS Sulteng melalui Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai. “Apa yang dilakukan DPD PKS Parmout belum pernah dikomunikasikan dengan kami di DPW. Mestinya dilaporkan,” ungkap Ketua Bappilu DPW PKS Sulteng, Moh Ilham Chandra Ilyas, kemarin (19/7). Bukan hanya DPD PKS Parmout yang belum melaporkan penjaringan atau pendaftaran bakal calon bupati, beberapa kandidat yang ada juga belum pernah melakukan komunikasi secara resmi dengan DPW PKS. Diberitakan sebelumnya, salahsatu figur yang berpotensi mencalonkan diri pada Pemilukada Parmout) Taswin Borman, Rabu (18/7), mengunjungi sekretariat DPD PKS Parmout. Kunjungan tersebut untuk menghadiri undangan dialog politik dan paparan visi misinya. Taswin Borman di hadapan fungsionaris PKS Parmout yang dihadiri Ketua DPD PKS, Abd Rahm

PALU, MERCUSUAR-Memperingati Milad atau hari lahir PKB tanggal 28 Juli, DPW PKB Sulteng berencana menggelar buka puasa bersama anak-anak panti dan masyarakat sekitar sekretariat partai. Acara tersebut juga akan dirangkaikan dengan pelepasan rombongan safari Ramadan ke sebelas kabupaten/kota. “Acaranya sederhana saja, sekadar syukuran dan kita lanjutkan dengan pelepasan tim safari Ramadan PKB,” terang Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, kemarin (19/7). Selain safari Ramadan ke kabupaten/kota, DPW PKB juga akan melakukan pelatihan penyelenggaraan jenazah di dataran Lore kabupaten Poso. “Menyambut pelaksanaan puasa Ramadan, kami atas nama PKB juga menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, saling hormat menghormati. Begitu pula pemilik warung makan dan tempat hiburan, kiranya bisa menghormati ummat muslim yang melaksanakan puasa dengan cara tidak membuka warung makan dan tempat hiburan saat puasa sebulan penuh. Khusus untuk warung, tentu saja mala

SATU tahun belakangan, Forum Bantuan Kaeamanan Desa (Bankamdes) mencuat dan jadi perbincangan di Sulteng. Bankamdes merupakan ide dan bentukan Kapolda Sulteng Brigjen (Pol) Dewa Parsana. Bankamdes ini diadopsi dari Denpasar, saat Dewa Parsana menjadi Kapoltabes disana. Bagaimana sebenarnya perjalanan Bankamdes di Denpasar? Berikut penelusurannya. Pekan lalu (9-12 Juli 2012) Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng melakukan koordinasi dan komunikasi ke Bali. Salahsatu agendanya melakukan sharing soal Bankamdes dengan pemerintah setempat. Berdasarkan penuturan pimpinan Deprov Bali, Bankamdes saat ini hanya berlaku di beberapa daerah di Bali seperti Denpasar dan Sanur. Bankamdes juga belum memiliki Perda sebagai payung hukum. Bankamdes dibentuk saat Dewa Parsana bertugas di Denpasar, dengan tujuan melibatkan masyarakat untuk menurunkan angka kriminal. Masyarakat dan kepolisian bahu membahu memerangi tindak kriminal yang terjadi di lingkungan masing-masing, bahkan sampai pada lingkungan te

PALU, MERCUSUAR- Sarana kantor perwakilan promosi wisata Sulteng yang ada di Legian Bali kurang memadai. Padahal kantor tersebut, berada tepat di jantung pariwisata Bali dan sering dikunjungi wisatawan asing yang ingin tahu tentang potensi wisata Sulteng. “Kami di kantor promosi ini saat ini mengalami sedikit kesulitan untuk promo wisata secara massif, karena infrastruktur di kantor kurang memadai. Kita disini membutuhkan jaringan internet, pembuatan situs atau web khusus promosi wisata Sulteng, barang kerajinan, leflet atau booklet wisata Sulteng. Kita untuk mengatur itu semua juga butuh lemari display. Ini kebutuhan jangka pendek, untuk promosi. Sewa kantor ini juga belum terbayar lunas. Baru dua tahun yang telah terbayar dari empat tahun sewa,” terang pengelola kantor promosi, Faradila Lembang pada anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng yang melakukan kunjungan kesana, belum lama ini. Selama ini ia mencoba berinisiasi melakukan promo dengan mengikuti iven-iven yang ada di Bali dan d

BANGKEP mulai jadi incaran penyuka diving. Bahkan wisatawan asing Eropa Barat dari Austria, Jerman dan Belanda mulai mengalihkan perhatiannya ke Bangkep dari wisata bahari Bali, Bunaken dan Wakatobi. Ketertarikan wisatawan pada Bangkep diungkapkan Pengelola Promosi Wisata Sulteng di Legian Bali, Faradila Lembang. Nona, begitu Faradila biasa disapa, menyatakan hampir tiap hari kantor promosi wisata didatangi wisatawan asing, untuk sekadar mencari informasi potensi wisata di Sulteng. Area wisata yang sering ditanyakan wisatawan manca, obyek wisata Tanjung Karang Donggala, Togean, Danau Lindu dan Bangkep. “Saat mereka kembali, mereka bercerita jika potensi wisata bahari Bangkep luar biasa indah. Menurut mereka, keindahannya melebihi Togean, Bunaken dan Wakatobi di Sultra. Tapi potensi itu belum tersentuh, dan tidak ada infrastruktur disana. Ini menurut pengakuan wisatawan yang kesana,” kata Nona. Keindahan kepulauan Bangkep menjadi surge bagi penikmat diving. Potensi wisata bahari di Ban

PALU, MERCUSUAR-Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Makassar atas laporan keuangan Pemprov Sulteng 2004-2005, menemukan adanya pemberian panjar kas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bahkan dari pemeriksaan BPK tersebut ditemukan adanya panjar kas sejak tahun anggaran 2001-2006 sebesar Rp5,079 miliar yang belum diselesaikan. Dari hasil pemeriksaan laporan keuangan TA 2006 juga ditemukan adanya permasalahan yang sama, kepala kantor kas daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) telah melakukan pengeluaran panjar kas tanpa menggunakan surat perintah membayar uang (SPMU). Pengeluaran ini dilakukan atas kebijakan dan disposisi Gubernur, Sekprov dan kepala biro keuangan. Pengeluaran panjar kas TA 2006, sebesar Rp57,3 miliar. Telah diselesaikan hingga 31 desember 2006 sebesar Rp49,26 miliar, sehingga yang belum diselesaikan sebesar Rp8,09 miliar, terdiri dari 20 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hingga 29 juni 2007 dari panjar kas Rp8,09 miliar d

TARGET pemberantasan buta aksara Sulteng tahun 2009 yang dicanangkan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) dinilai tidak realistis. Dikjar Sulteng terlalu mengawang-awang, menyusun program pemberantasan buta aksara, yang mencapai 72 ribu jiwa. Tidak tanggung-tanggung, penilaian itu dilontarkan anggota DPRD Provinsi (Deprov) HA. Firman Maranua. Secara sinis Firman, menganggap target pemberantasan buta aksara pada tahun 2009, hanya omong kosong. Pemberantasan buta aksara hingga 72 ribu untuk satu tahun kedepan, bukan persoalan mudah. Terlebih, angka di lapangan, bisa lebih besar dari yang data yang diajukan Dikjar Sulteng. Belum lagi, indikator yang dijadikan parameter keberhasilan, sangat subyektif. Artinya indikator buta aksara, antara Dikjar dan pihak lain bisa berbeda dan dapat diperdebatkan. Pernyataan dan penilaian Firman dikuatkan Ketua Komisi IV Deprov, Armin Latjangky. “Indikator sifatnya relatif. Apa yang dijadikan patokan Dikjar, bisa berbeda dengan yang lain. Masalahny

PENANGGULANGAN kemiskinan merupakan program prioritas pemerintahan HB Paliudju-Ahmad Yahya. Program ini turunan langsung dari visi “Sulteng aman, adil, damai dan sejahtera”, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sulteng 2006-2011. Sudahkan penanggulangan kemiskinan selama tahun 2007, mencapai hasil maksimal? Berikut catatan wartawan koran ini. Penurunan angka kemiskinan yang dikampanyekan Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD), dari 566.100 jiwa (24,09%) pada tahun 2006 menjadi 557.400 jiwa (22,42%) pada tahun 2007, dinilai banyak pihak meragukan. Karena realitas di lapangan, menunjukan jumlah orang miskin mengalami peningkatan signifikan. Penilaian tersebut wajar, mengingat tidak adanya definisi dan indikator jelas tentang kemisikinan di Sulteng. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tidak didapatkan definisi dan indikator kemiskinan. Bahkan saat paripurna pembahasan RPJMD beberapa waktu lalu, Ketua Komisi III Bidang Pembangu

PALU, MERCUSUAR-Dana penyertaan modal (DPM) petani cengkeh Sulteng sebesar Rp48 miliar, hingga kini belum dicairkan Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Sulteng dan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud). Forum petani cengkeh Tolitoli, telah beberapa kali mendesak aparat hukum untuk menangani kasus tersebut. Namun hingga kini belum ada tindakan, untuk menelusuri kasus tersebut. Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi (Disperindagkop) Sulteng Drs. Musir A. Madja, MM yang dikonfirmasi seputar DPM, menyarankan pada petani cengkeh sebagai pihak yang dirugikan, untuk melaporkan secara resmi persoalan tersebut ke aparat hukum. Kasus tersebut lanjut Musir, merupakan permasalahan antara petani dengan Puskud dan Inkud. Disperindagkop tidak memiliki kewenangan untuk mewakili petani. “Berdasarkan penjelasan Menteri Koperasi dan UKM, dalam kasus DPM tidak ada unsur korupsi yang merugikan keuangan negara. Olehnya kasus tersebut murni melibatkan petani dengan Puskud dan Inkud. Sebaiknya petani m

KAMIS (29/11/2007), merupakan hari kelabu bagi pengusaha jasa siaran TV Kabel di Kota Palu. Hari itu, kepolisian melakukan pembekuan atau dalam istilah pengusaha TV Kabel --pembreidelan. Tidak tanggung-tanggung, empat puluh stasion jasa penyiaran TV Kabel, dibreidel. Walhasil, tiga puluh ribu pelanggan TV Kabel di Kota Palu menjadi kelabakan. Apa sebenarnya yang salah dengan TV Kabel, hingga kepolisian melakukan breidel tanpa pemberitahuan awal? Usaha jasa penyiaran TV Kabel mulai muncul di Sulteng pada tahun 1998. Saat itu untuk memenuhi kebutuhan informasi dari beberapa TV swasta nasional, beberapa orang mulai membukan jasa penyiaran TV Kabel dengan istilah plintiran, dimana konsumen masih dari rumah ke rumah dan dalam jumlah yang terbatas. Biasanya dari orang tertentu pada keluarga atau tetangga dekatnya. Maklum pada saat itu – dan hingga kini- tidak semua TV swasta nasional memiliki transmisi relai di Sulteng. Hingga pada tahun 2004, usaha jasa penyiaran TV kabel mulai marak dan