PU Sulteng Siap Tangani Jalan Desa

-
PALU, MERCUSUAR-Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulteng siap menangani pembangunan dan perbaikan jalan desa yang telah masuk dalam rencana pembangunan investasi jangka menengah (RPIJM). Penegasan itu disampaikan Kabid Bina Marga PU Sulteng, Yanmar Nainggolan. “Jalan desa, drainase dan air bersih sebenarnya bisa ditangani PU Provinsi atau Kementerian PU, tidak mesti Pemerintah Kabupaten atau Kota. Namun ada syaratnya, usulan itu sudah dimasukkan dalam RPIJM,” kata Yanmar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, kemarin (27/6/2012). Selama ini lanjut Yanmar, banyak usulan masyarakat untuk peningkatan jalan desa, drainase atau air bersih tidak masuk dalam RPIJM. “Akibatnya PU Provinsi gamang untuk mengusulkan anggarannya, karena menyalahi peraturan perundang-undangan tentang kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ungkap Yanmar. RPIJM adalah suatu dokumen perencanaan yang berisikan rencana program-program Pemerintah Kabupaten/Kota selama lima tahun, termasuk dengan rencana investasi dan pembiayaan tahunannya, baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. RPIJM merupakan dokumen perencanaan, pembiayaan, dan investasi pembangunan di Kabupaten/Kota yang mengacu pada Penataan Ruang dengan menggunakan pendekatan keterpaduan dan keberlanjutan. Penjelasan Yanmar tersebut menjawab pertanyaan Ketua Komisi III Asgar Djuhaepa dan anggota Komisi III Suprapto Dg Situru dan S Pelima. Ketiganya menanyakan banyaknya aspirasi masyarakat soal jalan desa dan jalan menuju kantong produksi yang belum disahuti pemerintah. Malah menurut Asgar, dari sekian banyak aspirasi masyarakat soal jalan desa yang dilaporkan anggota Deprov dari reses, hanya sekira 15 persen yang dijawab pemerintah. Pemprov Sulteng selalu berkilah, penanganan jalan desa atau jalan lingkungan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota. “Jalan desa, jalan lingkungan, jalan di sekitar sawah, dan drainase banyak yang rusak. Kita tidak bisa berharap hanya pada Pemerintah Kabupaten. Rakyat juga tidak mau tahu itu kewenangan siapa, yang mereka tahu itu tanggungjawab pemerintah,” tambah Pelima. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya