VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

Oleh: Temu Sutrisno Negara demokrasi adalah Negara yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hak dasar rakyat yang harus dijamin Negara adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan, serta hak atas informasi. Hak menyampaikan pikiran dan hak atas informasi diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang perlu mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Dalam instrumen hukum internasional yang mengatur soal hak asasi manusia, hak menyampaikan pikiran (pendapat) dan hak atas informasi dicantumkan di dalamnya sebagai salah satu hak asasi yang dijamin oleh hukum internasional. Oleh karena itu universalitas perlindungan dan jaminan terhadap hak menyampaikan pendapat dan hak atas informasi ( rights to know ) sudah tidak diragukan lagi, karena hak atas informasi telah mendapat pengakuan secara universal sebagai salah satu hak yang palin

APBD Mengarah pada Pelayanan Publik 17 Februari tahun silam, pasangan Hidayat-Sigit Purnomo Said dilantik Gubernur Longki Djanggola sebagai walikota dan wakil walikota Palu. Kurun satu tahun perjalanan keduanya memimpin Palu, mulai nampak perubahan. Setidaknya APBD Tahun Anggaran 2017 telah berorientasi pada pelayanan publik, seperti yang sering didengungkan walikota, APBD harus berdampak langsung pada masyarakat, harus nomoni. APBD mesti memiliki resonansi yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat. APBD 2017 dengan total Rp1.298.042.428.903, diperuntukan bagi belanja langsung 52% atau Rp660.917.999.299 dan belanja tidak langsung 48% dengan total anggaran Rp616.873.823.204. “Dalam belanja langsung, belanja modal mencapai dua ratus lima puluh empat miliar lebih dan belanja barang jasa sekira tigaratus empatpuluh tujuh miliar. Jumlah belanja modal ini sekira tigapuluh delapan persen, melebihi dari yang disarankan dalam aturan tigapuluh persen,” terang Hidayat, Kamis (16/2/2017)