VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

Esok hari, bencana gempa, tsunami dan likuefaksi yang menimpa Sulteng, khususnya Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) 28 September 2018, genap setahun.   Bencana itu telah membuka ruang pembelajaran bagi bagi pemerintah dan masyarakat, menanggulangi bencana. Bencana, sebagaimana rahmat dan keberuntungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, laiknya siang dan malam. Pandangan seperti ini, akan memberikan arah panduan pada manusia bagaimana mengelola alam, termasuk risiko bencana didalamnya. Dengan kondisi Sulteng yang rawan bencana, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan manajemen bencana. Sinergi, bukan saling menyalahkan. Pada dasarnya, pengurangan risiko bencana harus menjadi mainstream aktivitas manusia dan pembangunan. Mainstream ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan. Semua dituntut siaga, menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Setiap kali bencana terjadi, pemerintah atasnama ne

Oleh: Temu Sutrisno   Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan Suara melengking itu Kumandang sumpah itu menggetarkan jiwaku Aku yang kini menapak jalan perjuangan lain Sejenak mendidih menggelora Teringat jejak sejarah Pernah berpeluh keringat Melangkah pasti Panas membara tiada peduli Aku hanya setitik debu Dari gelombang gerakan saat itu Aku bukan siapa-siapa Hanya penyaksi Gerak suci muda mudi Aku Hanya penyaksi Gerak sejarah anak muda Gelisah terhadap kondisi bangsa Gerak anak muda anti penindasan Perindu tegaknya keadilan Aku Hanya penyaksi Mereka yang berteriak dengan hati Tanpa kebohongan Kini getar jiwa itu kembali Aku hanya bisa angkat topi Untuk mereka yang terus berteriak Untuk mereka yang terus bergerak Untuk mereka Anak-anak muda Yang pedu

DPRD Sulteng masa bakti 2019-2024 mengukir sejarah baru. Untuk pertama kalinya sejak Sulteng berdiri tahun 1964, DPRD dipimpin seorang perempuan. Adalah politisi Partai NasDem Nilam Sari Lawira, yang berhasil membukukan sejarah tersebut. Nilam Sari Lawira, sebagaimana dilansir Antara, bertarung di daerah pemilihan enam meliputi Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah. Di daerah pemilihan tersebut, Nilam meraih suara 19.858, sekaligus menopang suara partai menjadi 39.615, dan berhak mendapat satu kursi DPRD Sulteng dari dapil tersebut. Sebelum terjun ke dunia politik, Nilam Sari Lawira yang merupakan istri dari Bendahara Umum DPP NasDem Ahmad M Ali, merupakan akademisi aktiv di Universitas Tadulako Palu. Selain Nilam Sari, DPRD masa bakti 2019-2024 juga melahirkan perempuan lain sebagai pimpinan. Partai Gerindra telah menunjuk Zalzulmida Djanggola yang padaperiode 2014-2019 menduduki posisi Ketua Komisi IV, menjadi wakil ketua DPRD Sulteng. Sebelum 2019, ada beberapa angg

“With self-discipline most anything is possible.” ( Theodore Roosevelt) BAGI sebagian pejabat di lingkup pemerintah Kota Palu atau wartawan yang ngepos di DPRD Kota Palu, menunggu jadwal sidang adalah hal yang jamak terjadi. Molornya agenda sidang, merupakan pemandangan biasa. Disiplin waktu menjadi persoalan serius, yang menjadi perhatian ketua baru DPRD Kota Palu Iksan Kalbi. Diawal jabatannya, sesaat setelah dilantik sebagai anggota DPRDdan memegang jabatan ketua sementara, Iksan langsung menyatakan akan memperbaiki kedisiplinan anggota DPRD. Iksan ingin wajah DPRD berubah dibawah pimpinannya. Tidak ada lagi sidang molor. Harapannya target kinerja tercapai dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Niat baik Iksan patut diapresiasi. Setidaknya, seperti ungkapan Presiden Amerika Serikat ke-26, Theodore Roosevelt, dengan disiplin hampir semuanya menjadi mungkin. Kunci menjalankan manajemen, sebagaimana pemikiran Stephen Covey, adalah disiplin.   Effecti

Oleh: Temu Sutrisno DISKUSI PERADI-Bersama Dr. Surahman, Dr. Jubair,  dan  Ishak P. Adam, SH.,MH  membedah RKUHP. FOTO: HAIRULLAH PRESIDEN Joko Widodo diharapkan menunda pemberlakukan RKUHP . B anyak pihak mengkritisi berbagai norma yang diatur dalam RUU tersebut. Ada beberapa pasal dalam RKUHP dinilai berpotensi sebagai pasal karet . DPR dan Pemerintah berupaya mengesahkannya menjadi UU pada 24 September 2019 ini. Sejatinya, upaya melakukan pembaharuan KUHP tinggalan belanda telah berjalan l e bih setengah abad. Gagasan menggulingkan KUHP peninggalan penjajah Belanda dimulai pada tahun 1963. Hal itu terlontar dalam Seminar Hukum Nasional I di Semarang salah satunya membahas RKUHP. Alhasil, perdebatan RKUHP menjadi perdebatan lintas generasi, pemerintahan dan politik. Diskursus RKUHP telah melintasi 7 Presiden, yaitu Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Presiden Jokowi. Di DPR,

Oleh: Temu Sutrisno MERCUSUAR-September 2019, genderang pemilihan kepala daerah (Pilkada) mulai ditabuh. Pemilihan yang bakal digelar setahun lagi, telah memunculkan banyak figur yang berkeinginan turut berkontestasi.  Sejauh ini, sudah puluhan kandidat menyatakan keinginannya maju sebagai bakal calon bupati, wali kota, dan gubernur. Banyaknya kandidat yang berniat maju jauh hari menunjukkan sistem politik sangat terbuka dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Pilkada yang telah digelar sejak 2005, sekurang-kurangnya tidak membuka ruang perlakuan berbeda, pada rakyat yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilihan, baik sebagai kandidat ( right on candidat ) maupun sebagai pemilih ( right to be vote ) . Banyaknya kandidat yang muncul, bisa jadi juga memudahkan pemilih untuk mengenal, memilah, dan memilih orang yang tepat. Sederhanya, makin banyak calon, makin banyak pilihan. Siapa bakal dipilih? Masih cukup panjang waktu bagi pemilih untuk m

Oleh: Temu Sutrisno MERCUSUAR-Agustus hingga Oktober menjadi bulan bahagia bagi calon anggota DPRD, DPR, dan DPD RI terpilih. Pada bulan-bulan itu, mereka dilantik sebagai ‘anggota dewan yang terhormat’. Syukur, bahagia merupakan hal yang manusiawi. Bahkan bersyukur atas nikmat, merupakan perintah Tuhan yang diajarkan semua agama.Namun, terhitung sejak detik pertama sumpah janji diucapkan dalam pengangkatan sebagai anggota dewan terhormat, mereka harus membiasakan diri untuk beristighfar. Istighfar untuk apa? Mohon ampun pada Allah Subhanahu Wata’ala Tuhan Yang Maha Esa, jangan-jangan dalam perjalanan mengemban tugas kedewanan tidak mampu sepenuhnya menjalankan amanah, dan sumpah jabatan. Jika dicermati, diresapi, betapa berat sumpah itu saat diucapkan. Dengan nama Tuhan, dengan kitab suci di atas kepala atau di tangan, anggota dewan bersumpah menjalankan tugas yang pada intinya adalah menjunjung UUD NRI 1945 dan Pancasila beserta peraturan perundang-undangan lainnya, mengu

Oleh: Temu Sutrisno MERCUSUAR-Anggota baru DPRD Palu periode 2019-2024 resmi dilantik Senin (9/9/2019) kemarin. Masyarakat tentu menunggu gebrakan anggota parlemen baru. Terlebih lagi, banyak persoalan yang membutuhkan greget dan sinergisitas DPRD secara kelembagaan dengan pemerintah daerah, untuk membangun kembali Palu pascabencana. Anggota DPRD baru, juga harus terus diawasi oleh seluruh masyarakat Palu, untuk membuktikan sumpah janjinya sebagai wakil rakyat yang harus memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya. Masyarakat selaku pemberi mandat politik harus aktif mengawasi, jika tidak ingin wakilnya hanya berkutat padakerja-kerja administratif, sekadar menggugurkan kewajiban terhadap tiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Masyarakat berharap banyak terhadap kinerja DPRD  yang baru dilantik. Bukan hanya sebagai mitra pemerintah dalam menyusun anggaran selama lima tahun ke depan, tapi lebih dari itu. Tak hanya menjadi kanal aspirasi, tapi juga lebi