Tonakodi-Terlalu Banyak, Terlalu Mau

-

Oleh: Temu Sutrisno



MERCUSUAR-September 2019, genderang pemilihan kepala daerah (Pilkada) mulai ditabuh. Pemilihan yang bakal digelar setahun lagi, telah memunculkan banyak figur yang berkeinginan turut berkontestasi.  Sejauh ini, sudah puluhan kandidat menyatakan keinginannya maju sebagai bakal calon bupati, wali kota, dan gubernur.

Banyaknya kandidat yang berniat maju jauh hari menunjukkan sistem politik sangat terbuka dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Pilkada yang telah digelar sejak 2005, sekurang-kurangnya tidak membuka ruang perlakuan berbeda, pada rakyat yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilihan, baik sebagai kandidat (right on candidat) maupun sebagai pemilih (right to be vote).

Banyaknya kandidat yang muncul, bisa jadi juga memudahkan pemilih untuk mengenal, memilah, dan memilih orang yang tepat. Sederhanya, makin banyak calon, makin banyak pilihan. Siapa bakal dipilih? Masih cukup panjang waktu bagi pemilih untuk menimbang dan menilai setiap kandidat.

Apakah banyaknya kandidat yang muncul, berhubungan langsung dengan kualitas demokrasi (pemilihan) di daerah?  Saat ini kita dihadapkan pada tiga fenomena sosial yang mengharuskan adanya evaluasi atas sistem, kultur, dan aturan berdemokrasi. 

Pertama, sistem demokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah yang menggantungkan kedaulatan rakyat, ternyata tidak selalu menghasilkan kepala daerah yang bertindak sesuai aspirasi rakyat. Kebutuhan rakyat ke laut, kebijakam, program dan kegiatan ke gunung.

Kedua, penyelenggaraan pemerintahan cenderung tidak stabil, tidak efektif dan cenderung terjadi politisasi jabatan dalam birokrasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil Negara yang mengamanatkan lelang jabatan, kerap kali dilakukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Kepala daerah, jauh di hatinya telah memiliki calon tertentu untuk ditempatkan pada jabatan-jabatan tertentu. Pasal 1 angka 22 UU ini jelas-jelas mengatur kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja  secara   adil   dan   wajar   dengan   tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

 Ketiga, berjalannya demokrasi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ekonomi masyarakat tidak serta merta bergerak maju dan produktifitas masyarakat meningkat. Perputaran uang di tengah masyarakat membesar, hanya pada masa kampanye pemilihan. Hal itu terjadi, karena pemilihan kepala daerah, masih banyak yang bergantung pada kekuatan logistik daripada  integritas dan kapasitas calon.

Permasalahan lainnya, banyaknya kandidat yang muncul juga didominasi nama-nama dan muka-muka lama. Ada kandidat yang merupakan pemain lama, keluarga pejabat, atau orang-orang yang sudah duduk dalam jabatan. Sebagian dari mereka mungkin mengidap power syndrome, sudah berkali-kali duduk dalam jabatan politik, pemerintahan ataupun jabatan publik. Mereka tetap menatap lubang jarum Pilkada, untuk duduk di kekuasaan. Meminjam istilah orang Palu, terlalu mau. Ada juga istilah so dorang samua, macam teada yang lain.

Ada juga kandidat muka baru. Masyarakat tidak begitu mengenalnya, kecuali senyum manis (yang mungkin dibuat-buat) yang menghiasi baliho. Pada akhirnya, banyaknya kandidat, tidak memiliki korelasi terhadap peningkatan kualitas demokrasi, justeru yang muncul sikap apatis masyarakat.

Mumpung waktu masih panjang, masyarakat harus mulai waspada, belajar cerdas menilai dan merasakan dengan hati, mana kandidat yang  kelewat ambisius dan mana yang dalam batas kewajaran.

“Kami tidak menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya”. (HR. Bukhari). ***





Palu, 20 September 2019

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya