Menanti Kinerja DPRD Palu

-

Oleh: Temu Sutrisno


MERCUSUAR-Anggota baru DPRD Palu periode 2019-2024 resmi dilantik Senin (9/9/2019) kemarin. Masyarakat tentu menunggu gebrakan anggota parlemen baru. Terlebih lagi, banyak persoalan yang membutuhkan greget dan sinergisitas DPRD secara kelembagaan dengan pemerintah daerah, untuk membangun kembali Palu pascabencana.
Anggota DPRD baru, juga harus terus diawasi oleh seluruh masyarakat Palu, untuk membuktikan sumpah janjinya sebagai wakil rakyat yang harus memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya. Masyarakat selaku pemberi mandat politik harus aktif mengawasi, jika tidak ingin wakilnya hanya berkutat padakerja-kerja administratif, sekadar menggugurkan kewajiban terhadap tiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Masyarakat berharap banyak terhadap kinerja DPRD  yang baru dilantik. Bukan hanya sebagai mitra pemerintah dalam menyusun anggaran selama lima tahun ke depan, tapi lebih dari itu. Tak hanya menjadi kanal aspirasi, tapi juga lebih progresif mengawaldan mewujudkan aspirasi rakyat. Sebagai wakil rakyat, DPRD diminta benar-benar mengawasi kinerja eksekutif agar pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan menyejahterakan. Palu pascabencana, harus menjadi titik awal kinerja DPRD dalam menjalankan tiga fungsinya.
DPRD baru, juga harus tegas menyatakan dirinya sebagai lembaga bersih. Lembaga yang berani mengatakan tidak pada praktik-praktik korupsi. DPRD yang anggotanya tidak melulu berfikir pada anggaran yang menguntungkan diri, partai, dan orang-orang di sekitarnya. DPRD yang benar-benar berfikirdan bertindak untuk dan atasnama rakyat. Setidaknya kasus seperti isu bagi-bagi fee pembayaran utang Jembatan IV, tidak lagi muncul ke permukaan. Tidak muncul bukan karena isu tertutupi rapi, namun benar-benar tidak terjadi.
Bukan hanya itu, salah satu tugas penting parlemen pada era masa kini, yakni memperkuat sistem demokrasi, mempercepat kematangan demokrasi, dan memperluas pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik sama pentingnya dengan pembangunan kesejahteraan sosial dan infrastruktur-fisik. DPRD harus benar-benar memahami kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Maju mundurnya Palu, sejahtera miskinnya rakyat turut digantungkan pada kinerja DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, terutama politik anggaran yang berpihak pada rakyat.
Kinerja anggota DPRD tidak boleh hanya diukur dari produk legislasi. Sebanyak apapun produk legislasi, jika tidak memiliki korelasi langsung terhadap hajat hidup masyarakat, tidak menjadi alat perbaikan kehidupan sosial dan pelayanan pemerintahan, layanan kemasyarakatan, dan pembangunan, produk itu hanya akan menjadi tumpukan dokumen tanpa makna. Produk legislatif hanya akan menjadi jalan menghabiskan anggaran, karena pembiayaan menyusun satu produk legislatif  berupa Perda menyedot jutaan rupiah uang rakyat.

Lebih dari itu, DPRD bersama-sama kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, harus mempu menjadi pemantik kebangkitan rakyat dan daerah pascabencana. Kini, rakyat pemilih tinggal mengawasi mereka yang baru dilantik. ***



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya