Nilam Sari Lawira, Perempuan Pertama Pimpin DPRD Sulteng

-

DPRD Sulteng masa bakti 2019-2024 mengukir sejarah baru. Untuk pertama kalinya sejak Sulteng berdiri tahun 1964, DPRD dipimpin seorang perempuan. Adalah politisi Partai NasDem Nilam Sari Lawira, yang berhasil membukukan sejarah tersebut.
Nilam Sari Lawira, sebagaimana dilansir Antara, bertarung di daerah pemilihan enam meliputi Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah. Di daerah pemilihan tersebut, Nilam meraih suara 19.858, sekaligus menopang suara partai menjadi 39.615, dan berhak mendapat satu kursi DPRD Sulteng dari dapil tersebut.
Sebelum terjun ke dunia politik, Nilam Sari Lawira yang merupakan istri dari Bendahara Umum DPP NasDem Ahmad M Ali, merupakan akademisi aktiv di Universitas Tadulako Palu.
Selain Nilam Sari, DPRD masa bakti 2019-2024 juga melahirkan perempuan lain sebagai pimpinan. Partai Gerindra telah menunjuk Zalzulmida Djanggola yang padaperiode 2014-2019 menduduki posisi Ketua Komisi IV, menjadi wakil ketua DPRD Sulteng.
Sebelum 2019, ada beberapa anggota DPRD perempuan yang menduduki posisi di beberapa alat kelengkapan dewan. Namun tidak ada satupun yang tembus pada posisi pimpinan DPRD.
Catatan Mercusuar, selain Zalzulmida yang menduduki ketua Komisi IV, anggota DPRD perempuan yang pernah duduk di komisi adalah Sri Indraningsih Lalusu dari PDIP (Ketua Komisi I 2009-2019), Mulyani Ladwan Tiangso dari Partai Golkar (Wakil Ketua Komisi III 2004-2009), dan Lucy Shanti dari Partai Demokrat (Wakil Ketua Komisi II 2009-2014).
Berdasarkan hasil penelusuran sejarah Sulteng, parlemen daerah ini pada awal pembentukkannya bernama Dewan Perwakilan Daerah Gotong Royong (DPRD-GR), dengan ketua pertama Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning, yang juga merangkap sebagai Gubernur Sulteng. Anwar memimpin DPRD-GR padatahun 1964-1966. Saat itu anggota DPRD-GR berjumlah 21 orang dengan satu pimpinan, sehingga total anggota 22 orang.
Selanjutnya tahun 1966-1969, DPRD-GR dipimpin Zainuddin Abdul Rauf dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dengan wakil ketua BC. Tobondo (veteran) dan Mas’ud Lahuda (NU).
Tahun 1969, DPRD-GR Sulteng mengalami perubahan komposisi keanggotaan dan pimpinan. Anggota DPRD-GR bertambah dan menjadi 41 orang. Pimpinan beralih pada Mas’ud Lahuda sebagai ketua. Pada September 1970, terjadi perubahan komposisi DPRD-GR Sulteng. Pada bulan itu, pejabat ketua dipegang BC. Tobondo.
Anggota DPRD-GR 1970-1972 diangkat berdasarkan SK Mendagri Nomor Pemda 5/11/1-250 tanggal 2 September 1970 dengan jumlah anggota 52 orang. Pimpinan DPRD-GR dipegang Abdur Rahman Marsukie dari Golongan Karya sebagai ketua, Zainuddin Abdul Rauf sebagai wakil ketua dan BC Tobondo sebagai wakil ketua.
Tahun 1971, DPRD-GR berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah Pemilu 1971, DPRD Sulteng didominasi oleh Golkar. R Soejono diangkat sebagai ketua DPRD dengan dua wakil ketua yakni, Abdur Rahman Marsukie dan Pirau Marunduh untuk masa bakti 1972-1977.  DPRD masa bakti 1977-1982 kembali dipimpin R Soejono.
DPRD tahun 1982-1987, lagi-lagi didominasi Golkar. Anggota DPRD terdiri dari 40 orang dengan komposisi PPP (6 kursi), Golongan Karya (26 kursi), PDI (1 kursi), dan selebihnya dari ABRI. Pada periode ini DPRD Sulteng dipimpin Brigjen AR Hartono (Fraksi ABRI), dengan wakil ketua Hasan Tawil (Fraksi Karya Pembangunan) dan DM Garamusu (Fraksi Persatuan Pembangunan). AR Hartono memimpin DPRD Sulteng hingga tahun 1992.
Selanjutnya berturut-turut sejak tahun 1992-1997 dipimpin Brigjen Samikoen, 1997-1999 ketua DPRD dijabat Prof Aminuddin Ponulele, 1999-2001 Prof Aminuddin Ponulele, dan sisa masa bakti 2001-2004 Aminuddin yang menjadi Gubernur Sulteng digantikan Murad U Nasir.
DPRD Sulteng 2004-2009 kembali dipimpin Murad U Nasir dari Partai Golkar, dengan wakil ketua Helmy D Yambas (Partai Golkar), dan Haelani Umar (PPP).
Aminuddin Ponulele kembali memimpin DPRD sulteng usai menjabat sebagai Gubernur. DPRD periode 2009-2014, Aminuddin didampingi wakil ketua Henry Kawulur (Partai Demokrat), Syafrun Abdullah (PDIP), dan Lutfi Lembah (PAN).
Selanjutnya periode 2014-2019, Aminuddin Ponulele kembali dikukuhkan sebagai ketua DPRD Sulteng, dengan wakil ketua Alimuddin Paada (Partai Gerindra), Akram Kamaruddin (Partai Demokrat), dan Murharam Nurdin (PDIP). TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya