Mendahulukan Rakyat?

-

Oleh: Temu Sutrisno


MERCUSUAR-Agustus hingga Oktober menjadi bulan bahagia bagi calon anggota DPRD, DPR, dan DPD RI terpilih. Pada bulan-bulan itu, mereka dilantik sebagai ‘anggota dewan yang terhormat’.
Syukur, bahagia merupakan hal yang manusiawi. Bahkan bersyukur atas nikmat, merupakan perintah Tuhan yang diajarkan semua agama.Namun, terhitung sejak detik pertama sumpah janji diucapkan dalam pengangkatan sebagai anggota dewan terhormat, mereka harus membiasakan diri untuk beristighfar. Istighfar untuk apa? Mohon ampun pada Allah Subhanahu Wata’ala Tuhan Yang Maha Esa, jangan-jangan dalam perjalanan mengemban tugas kedewanan tidak mampu sepenuhnya menjalankan amanah, dan sumpah jabatan.
Jika dicermati, diresapi, betapa berat sumpah itu saat diucapkan. Dengan nama Tuhan, dengan kitab suci di atas kepala atau di tangan, anggota dewan bersumpah menjalankan tugas yang pada intinya adalah menjunjung UUD NRI 1945 dan Pancasila beserta peraturan perundang-undangan lainnya, mengutamakan kepentingan umum, bangsa, dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, serta yang ketiga, akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang diwakili.
Istighfar, mohon ampun dan petunjuk pada Tuhan agar tugas berjalan sebagaimana mestinya. Mawasdiri, instripeksi, dan melakukan hisab menjelang tidur untuk mengukur kinerja, dimulai dengan satu pertanyaan krusial, benarkan hari ini aku telah menjalankan sumpahku sebagai anggota dewan?
Mengapa itu harus dilakukan? Sering orang setelah terpilih sebagai anggota legislatif maupun jabatan politik lainnya, mereka lupa janji-janji yang disampaikan pada masyarakat. Mereka lupa pada sumpah jabatan, untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Paling banyak, memperjuangkan kepentingan partai (yang belum tentu untuk rakyat), untuk diri sendiri, keluarga dekat, dan atau kelompoknya.
Rasulullah SAW dalam hadistnya mengecam tindakan tersebut dan mengingatkan para pemimpin untuk melayani rakyat dan menepati janjinya. “Abu Ja’la bin Jasar r.a berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tiada seorang yang diamanati Allah memimpin rakyat, kemudian meninggal ia masih menipu rakyat, melainkan Allah mengharamkan baginya surga”. (HR. Bukhari dan Muslim)
Allah SWT secara tegas memerintahkan pada seseorang yang telah berjanji untuk menepati janjinya, sebagaimana firman-Nya, “Tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan ditanyakan dan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al Isra’: 34).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya