Refleksi Satu tahun Hidayat-Sigit

-

APBD Mengarah pada Pelayanan Publik

17 Februari tahun silam, pasangan Hidayat-Sigit Purnomo Said dilantik Gubernur Longki Djanggola sebagai walikota dan wakil walikota Palu. Kurun satu tahun perjalanan keduanya memimpin Palu, mulai nampak perubahan. Setidaknya APBD Tahun Anggaran 2017 telah berorientasi pada pelayanan publik, seperti yang sering didengungkan walikota, APBD harus berdampak langsung pada masyarakat, harus nomoni. APBD mesti memiliki resonansi yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
APBD 2017 dengan total Rp1.298.042.428.903, diperuntukan bagi belanja langsung 52% atau Rp660.917.999.299 dan belanja tidak langsung 48% dengan total anggaran Rp616.873.823.204.
“Dalam belanja langsung, belanja modal mencapai dua ratus lima puluh empat miliar lebih dan belanja barang jasa sekira tigaratus empatpuluh tujuh miliar. Jumlah belanja modal ini sekira tigapuluh delapan persen, melebihi dari yang disarankan dalam aturan tigapuluh persen,” terang Hidayat, Kamis (16/2/2017).
Belanja modal dan barang jasa lanjut Hidayat, didominasi program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan infrastruktur dasar. “Ada beberapa terobosan seperti sekolah bebas pungutan dan pelayanan malam untuk Puskesmas. Semua itu kita lakukan untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah pada masyarakat. Tidak ada alasan anak sekolah tidak bisa sekolah karena biaya dan orang sakit tidak bisa berobat. Ini tahap awal kita lakukan, agar pemerintah atau Negara benar-benar hadir saat masyarakat membutuhkan layanan yang menjadi hak dasar mereka,” tegasnya.
Bukan hanya itu, dalam belanja tidak langsung juga terdapat beberapa item yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti belanja hibah Rp8.448.947.000, belanja bantuan sosial Rp7.776.415.675, belanja bantuan keuangan Rp665.394.000 dan belanja tak terduga untuk tanggap darurat Rp1.600.000.000.
Pelaksanaan APBD dalam berbagai program kegiatan papar Hidayat, mengacu pada visi pemerintah Kota Palu 2016-2021, Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradat dilandasai Iman dan Taqwa.  Visi tersebut dijabarkan dalam enam misi, yakni Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT, Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumberdaya Manusia, Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan, Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya, Penataan dan Pengembangan Infrastruktur Kota Berbasis Wisata budaya dan Revitalisasi Nilai- Nilai Budaya Bangsa

“Semua program kegiatan akan dievaluasi secara berkala tiap triwulan. Inspektorat akan mengevaluasi output program kegiatan dan serapan anggaran. Sementara untuk dampak atau outcome akan dievaluasi Bappeda bersama Tim Pendamping Pembangunan Kota Palu. Goal dari itu semua adalah Palu sebagai kota destinasi wisata tahun 2021,” ujarnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya