Bankamdes di Daerah Asal; Keihlasan Warga, Tanpa Payung Hukum dan Anggaran

-
SATU tahun belakangan, Forum Bantuan Kaeamanan Desa (Bankamdes) mencuat dan jadi perbincangan di Sulteng. Bankamdes merupakan ide dan bentukan Kapolda Sulteng Brigjen (Pol) Dewa Parsana. Bankamdes ini diadopsi dari Denpasar, saat Dewa Parsana menjadi Kapoltabes disana. Bagaimana sebenarnya perjalanan Bankamdes di Denpasar? Berikut penelusurannya. Pekan lalu (9-12 Juli 2012) Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng melakukan koordinasi dan komunikasi ke Bali. Salahsatu agendanya melakukan sharing soal Bankamdes dengan pemerintah setempat. Berdasarkan penuturan pimpinan Deprov Bali, Bankamdes saat ini hanya berlaku di beberapa daerah di Bali seperti Denpasar dan Sanur. Bankamdes juga belum memiliki Perda sebagai payung hukum. Bankamdes dibentuk saat Dewa Parsana bertugas di Denpasar, dengan tujuan melibatkan masyarakat untuk menurunkan angka kriminal. Masyarakat dan kepolisian bahu membahu memerangi tindak kriminal yang terjadi di lingkungan masing-masing, bahkan sampai pada lingkungan terkecil banjar (dusun). Usai bertemu pimpinan dan anggota Deprov Bali, Komisi I melanjutkan perjalanannya ke Dusun Yangbatu Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur. Di dusun yang dikenal sebagai Kampung Flores tersebut pimpinan dan anggota Komisi I diterima Kepala Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Komisi I juga bertemu langsung dengan masyarakat. Berdasarkan penuturan Kepala Desa Dangin Puri Kelod, I Made Buda Arka, Bankamdes awalnya merupakan kesepakatan Kapoltabes Dewa Parsana dengan masyarakat yang resah dengan maraknya tindak kriminal di Yangbatu dan sekitarnya. Dusun Yangbatu dan sekitarnya menjadi tempat peredaran Narkoba dan tindak kriminal lainnya. “Sebelum ada Bankamdes, orang transaksi Narkoba, minum-minum siang hari di pinggi jalan dan memalak orang lewat merupakan hal biasa. Malah sering terjadi perkelahian antar warga. Syukur dengan Bankamdes, masyarakat terlibat aktif mengamankan wilayahnya dan sekarang tidak ada lagi yang seperti itu,” terang Buda Arka yang dibenarkan Bhabinkamtibmas Dangin Puri Kelod, Aipda Soewandono. Dikatakan Buda Arka, Bankamdes di desanya berjalan tanpa anggaran dari pemerintah. Masyarakat yang direkrut dalam Bankamdes bekerja secara sukarela atau keihlasan semata. “Bankamdes dibentuk berdasarkan SKEP Kapoltabes, kalau saat ini Kapolresta. Kami di desa dinas tidak ada anggaran APBD. Beda dengan desa adat pekraman, ada anggaran dari APBD. Untuk menyiasatinya, saya masukkan kegiatan Bankamdes dalam anggaran dana desa (ADD). Besarnya tidak seberapa, sekadar untuk operasional seperti konsumsi saat tugas,” katanya. Ketua Komisi I Deprov Sulteng, Yahya R Kibi usai kunjungan ke Dangin Puri Kelod mengungkapkan, tiadanya payung hukum Bankamdes di Bali akan menjadi salahsatu referensi bagi Deprov, terkait kajian perlu dan tidaknya Perda Bankamdes di Sulteng.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya