Kasus Azis Bestari By Order

-
PALU, MERCUSUAR-Kasus dugaan ijazah palsu Ketua DPRD Kabupaten (Dekab) Tolitoli, Azis Bestari, dinilai Ketua DPW PKPB Sulteng Irwanto Lubis, tidak layak untuk diajukan ke pengadilan. Kasus tersebut dinilai Irwanto bersifat politis dan orderan dari pihak-pihak tertentu, yang tidak menginginkan Azis Bestari memimpin Dekab Tolitoli. “Dari awal saya tegaskan ini tidak layak diajukan ke pengadilan, tapi jaksa ngotot.Secara yuridis formil dan hokum acara, tidak terpenuhi minimal dua alat bukti. Kasus Azis, hanya ada satu alat bukti, yakni keterangan saksi,” kata Irwanto, kemarin (28/5/2012). Bukti fisik yang diajukan berupa foto kopi surat keterangan lulus menurut Irwanto tidak bias dijadikan alat bukti. “Bagaimana foto copi dijadikan alat bukti, sementara tidak ada alat pembanding fisik lainnya? Selanjutnya, keterangan lulus dianggap palsu, padahal tidak pernah dilakukan uji laboratorium atas dugaan itu. Jaksa tidak pernah melakukan uji itu. Tiba-tiba muncul putusan Mahkamah Agung (MA). Saya menilai Hakim Agung di MA telah melakukan kesalahan fatal,” imbuh Irwanto. Irwanto selaku orang hukum dan ketua partai dimana Azis Bestari bernaung menyarankan pada penasehat hukum Azis untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) dan pengajuan penangguhan eksekusi, hingga putusan PK keluar dari MA. Sembari menunggu putusan PK lanjut Irwanto, partainya tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Azis. “Kami akan menunggu hasil PK. Tidak ada PAW untuk Azis atas putusan MA yang baru keluar. Ini kami sampaikan bukan karena Azis teman separtai, tetapi demi keadilan. Jika putusan PK tidak mengabulkan, nanti kita bicarakan,” tegasnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya