Asumsi Ekonomi Makro Perlu Dikaji Kembali

-
PALU, MERCUSUAR-Asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan rencana kebijakan umum anggaran (KUA) Sulteng 2013 perlu dikaji kembali. Usulan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, S Pelima. Dikatakan Pelima, secara garis besar ia melihat ekonomi makro Sulteng dari tahun 70-an, data yang disampaikan pemerintah melalui angka-angka nyaris tidak berubah. “Dari tahun 70-an, angka untuk sektor industri misalnya dengan sektor pertanian tidak mengalami perubahan berarti . Sektor industri dalam struktur perekonomian sekira 6-7 persen, sementara pertanian 40-50 persen,” katanya, kemarin (27/6/2012). Dari angka itu lanjut Pelima, sektor industri tidak bergerak signifikan. Masyarakat masih menyandarkan perekonomiannya pada sektor pertanian. “Saya belum melihat petani kita memasarkan produknya dalam bentuk jadi, hamper semua masih asalan seperti kakao, rotan dan lain-lain. Tidak usah kita paksakan untuk finishing, sedikit saja diproses menjadi barang setengah jadi, nilai produk bisa ditingkatkan. Faktanya tidak seperti itu, wajar kalau nilai tukar petani kita rendah,” ujar politisi senior PDS itu. Demikian halnya dengan PDRB yang saat ini mencapai 9 persen menurut Pelima belum menggambarkan tingkat pendapatan riil masyarakat. “PDRB terus meningkat, tapi tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan, karena distribusi perekonomian dan tingkat kesejahteraan tidak merata. Olehnya saya minta Bappeda mengkaji kembali data-data yang ada dan kita harus arahkan APBD kita untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tandas Pelima. Sekretaris Bappeda Sulteng, Fakhruddin Yambas, menyahuti permintaan Pelima menyatakan akan melaporkannya pada Kepala Bappeda. “Terimakasih atas koreksinya Bapak Pelima, ini akan kami diskusikan kembali dan kami laporkan pada Kepala Bappeda,” kata Fakhruddin. Hal terpenting yang menurut Fakhruddin, bagaimana strategi memperpendek gab antar sektor, utamanya sektor industri dan pertanian. “Memang salahsatu kebijakan dalam APBD 2013, bagaimana menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menaikkan nilai tukar petani,” jelasnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya