BPD Diarahkan Menjadi Bank Terbuka

-
PALU, MERCUSUAR-PT Bank Sulteng atau lebih dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan diarahkan menjadi bank terbuka. Pemikiran itu menjadi salahsatu poin yang akan dibahas dalam perubahan Perda PT Bank Sulteng. Salah seorang pemprakarsa revisi Perda PT Bank Sulteng, Asgar Djuhaepa mengatakan dirinya mendapat laporan bahwa rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR), kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dan loan to deposit ratio/LDR bank pemerintah daerah itu sudah dalam ancaman tidak normal. “Bank Sulteng saat ini menempati posisi 26 dari seluruh BPD yang ada di Indonesia. Perlu pembenahan Bank Sulteng. Olehnya kita di dewan memprakarsai revisi Perda Bank Sulteng, agar Bank Sulteng menjadi BUMD yang benar-benar bisa diandalkan untuk peningkatan pendapatan daerah,” katanya kemarin (3/7/2012). Salahsatu yang menjadi perhatian pemprakarsa lanjut Asgar, masalah permodalan. Kedepan sesuai aturan perbankan, BPD harus memiliki modal minimal Rp1 triliun. “Salahsatu yang krusial adalah permodalan. Untuk menjadi bank yang diharapkan mampu bersaing dalam pasar bebas, Bank Sulteng harus memiliki modal besar. Nah, dalam revisi Perda kita coba ajukan pemikiran Bank Sulteng menjadi bank terbuka, dimana pihak luar bisa menanamkan modalnya. Tentu saja pemerintah masih menjadi pemegang saham utama atau pengendali dengan persentase modal diatas 51 persen,” terangnya. Selain itu, perubahan Perda dimaksudkan untuk membangun corporate image yang baik untuk Bank Sulteng. “Bagaimana regulasi ini bisa meningkatkan image masyarakat pada Bank Sulteng sebagai bank yang baik dan dipercaya sebagaimana bank-bank nasional yang ada di Sulteng. Untuk itu, kedepan aturan-aturan yang ada di Perda dan anggaran dasar pendirian Bank Sulteng tidak boleh diubah tanpa sepengetahuan dewan,” imbuhnya. Perubahan Perda kata Asgar, juga dimaksudkan untuk peningkatan kinerja jajaran komisaris, direksi hingga karyawan Bank Sulteng. “Perubahan ini menurut kami sangat penting. Olehnya kami sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menghadiri pembahasan awal bersama pemprakarsa tanpa alasan jelas. Saya sudah hubungi Gubernur, beberapa instansi yang diundang tidak hadir. Semoga ini menjadi catatan Gubernur,” kata Asgar. Sedianya kemarin (3/7) pemprakarsa perubahan Perda PT Bank Sulteng dan Perda Perusahaan Daerah (PD) Sulteng menggelar rapat awal bersama Pemprov Sulteng. Namun dari Pemprov yang hadir hanya dari Biro Ekonomi dan seorang staf Biro Hukum dating terlambat. Sementara Asisten II, Direksi PT Bank Sulteng dan PD Sulteng tidak hadir tanpa alasan jelas. Akhirnya rapat dibatalkan. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya