Soal DPM Rp48 M, Disperindagkop Sarankan Tempuh Jalur Hukum

-
PALU, MERCUSUAR-Dana penyertaan modal (DPM) petani cengkeh Sulteng sebesar Rp48 miliar, hingga kini belum dicairkan Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Sulteng dan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud). Forum petani cengkeh Tolitoli, telah beberapa kali mendesak aparat hukum untuk menangani kasus tersebut. Namun hingga kini belum ada tindakan, untuk menelusuri kasus tersebut. Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi (Disperindagkop) Sulteng Drs. Musir A. Madja, MM yang dikonfirmasi seputar DPM, menyarankan pada petani cengkeh sebagai pihak yang dirugikan, untuk melaporkan secara resmi persoalan tersebut ke aparat hukum. Kasus tersebut lanjut Musir, merupakan permasalahan antara petani dengan Puskud dan Inkud. Disperindagkop tidak memiliki kewenangan untuk mewakili petani. “Berdasarkan penjelasan Menteri Koperasi dan UKM, dalam kasus DPM tidak ada unsur korupsi yang merugikan keuangan negara. Olehnya kasus tersebut murni melibatkan petani dengan Puskud dan Inkud. Sebaiknya petani menempuh jalur hukum,” katanya saat dicegat Mercusuar, seusai mengikuti sidang paripurna pembacaan pengantar nota keuangan APBD 2008, di DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Selasa (27/11/2007). Meski tidak ada kerugian keuangan negara didalamnya, Musir menyatakan kesiapan Disperindagkop jika petani cengkeh minta didampingi. Anggota Komisi II Deprov Junus Mardjuni, yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan dirinya bersama ketua komisi telah menemui Direktur Inkud di Jakarta, untuk memfasilitasi pengembalian uang petani itu. Pihaknya secara resmi juga telah meminta data pada Inkud, nama-nama petani dan jumlah dana yang saat ini dikelola Puskud Sulteng dan Inkud. “Dalam waktu satu minggu, Inkud berjanji akan mengirimkan seluruh data yang diminta komisi II,” jelasnya. Dengan data yang nantinya dikirim Inkud, Deprov akan mengambil langkah-langkah strategis, dalam upaya pencairan DPM. Ditekankan Junus, ia sependapat dengan Menteri Koperasi dan UKM, kasus DPM tidak merugikan keuangan negara. Namun demikian, kasus tersebut merupakan kasus besar, karena berhubungan langsung dengan uang rakyat kecil, yakni petani cengkeh. “Kami akan terus memperjuangkan pencairan DPM. Harapannya, DPM dapat dicairkan sebelum masa bakti kami habis tanhun 2009, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi anggota Deprov kedepan,” tandas politisi PKB dari daerah pemilihan Buol Tolitoli itu. Untuk diketahui, DPM pada awalnya merupakan program nasional berdasarkan SK Menteri Perdagangan No. 23/KP/I/1991 tertanggal 31 Januari tentang Penetapan harga cengkeh dan Penetapan DPM sebesar Rp 1.000/Kg. SK itu ditindak lanjuti dengan Inpres No. 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh KUD dari Petani. Selang tahun 1991 hingga tahun 1997 dengan dibubarkannya Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), DPM dari 99 KUD Tata Niaga Cengkeh Sulteng, terkumpul sebesar Rp 96 miliar. Setelah pembubaran BPPC, melalui Keppres No. 21 Tahun 1998 dan Kepmen Perindag No. 22/MPP/Kop/II/1998, pengelolaan dan pencairan DPM diserahkan sepenuhnya pada koperasi, melalui Induk Koperasi. Keputusan itu ditindak lanjuti dengan rapat Inkud tanggal 2 Nopember 1998. Melalui keputusan No. 03/IK/SK-PA/XI/1998, disepakati pengelolaan DPM dibagi 50 persen oleh KUD, 30 persen Puskud dan Inkud mendapat jatah pengelolaan sebanyak 20 persen. Khusus untuk Sulteng, berdasar laporan Forum Petani cengkeh Tolitoli, 50 persen DPM sebesar Rp 48 miliar telah dicairkan dan disalurkan pada petani cengkeh. Separuhnya, yang dikelola Puskud dan Inkud, sebesar Rp 48 miliar hingga kini belum dicairkan. Sisa DPM Rp 48 miliar tersebut terbagi pada Inkud Rp19.203.232.000,- dan Puskud Sulteng, Rp28.804.848.000,- TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya