APBD Harus Gambarkan Kebutuhan Rakyat

-
APBD 2012 harus benar-benar cerminan kehendak rakyat Sulteng. APBD tidak boleh sekadar memenuhi keinginan satu dua orang atau kelompok tertentu. “Saya tekankan pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra Komisi III, untuk berfikir APBD bukan maunya pejabat tertentu atau kelompok kepentingan tertentu, tapi kebutuhan dan kepentingan rakyat dan daerah,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, saat memimpin rapat Komisi III dengan instansi mitra kerja dalam pembahasan RAPBD 2012, kemarin. Prapto juga menegaskan, dalam penyusunan APBD tidak perlu dihantui pikiran, bahwa program yang diajukan akan dibatalkan Mendagri saat konsultasi APBD. “Prinsipnya kita yang disini lebih tahu kepentingan daerah dan kebutuhan rakyat daripada Menteri. Kita pejabat di daerah dan anggota Deprov, setiap saat melakukan kunjungan ke daerah-daerah dan bertatapmuka dengan rakat maupun pemerintah kabupaten/kota. Dalam pertemuan itu banyak usulan-usulan yang dimasukkan lewat anggota Deprov maupun pemerintah daerah dan telah dibahas dalam Musrenbang. Ini tidak boleh kita ingkari,” kata politisi muda PAN itu. Prapto menyatakan, jika anggaran tidak terbatas, idealnya semua kebutuhan dan kepentingan rakyat dianggarkan dalam APBD. Keterbatasan anggaran, membuat Pemprov dan Deprov memilah-milah skala prioritas untuk dianggarkan. “Olehnya kita coba batasi anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat dan kegiatan-kegiatan yang bias ditunda. Kita coba tekan anggaran perjalanan dinas pejabat dan mendahulukan kegiatan seperti pemenuhan infrastruktur jalan, jembatan, infrastruktur pertanian dan nelayan serta kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar,” tekannya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya