Masyarakat Marawola Gugat APBD

-
PALU, MERCUSUAR-Masyarakat Kecamatan Marowala Kabupaten Sigi ‘menggugat’ APBD yang dinilainya belum menerapkan prinsip keadilan bagi mereka. Di depan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, As’ad Lawali, yang melakukan reses ke Marawola, mereka meminta pemerintah menyamakan anggaran wilayah Sigi bagian barat dengan Sigi bagian timur. “Mereka menilai selama ini baik APBD kabupaten maupun provinsi lebih banyak turun di Kabupaten Sigi sebelah timur. Untuk itu mereka menginginkan agar pemerintah kedepan memberikan porsi yang sama untuk Sigi sebelah barat,” kata As’ad kemarin (15/12). Usulan yang paling menonjol dari masyarakat Marawola lanjut As’ad, peningkatan infrastruktur jalan. Sepanjang jalan provinsi Palu-Bangga diungkapkan As’ad, tidak ada drainasenya. Olehnya masyarakat mengusulkan agar dibuatkan drainase, sehingga aliran air lancar dan tidak merusak jalan atau tergenang. Selain jalan poros Palu-Bangga, masyarakat di sekitaran pegunungan mendesak untuk segera dibukakan jalan ke daerah mereka. Selama ini jalan yang ada merupakan jalan setapak dan masyarakat harus memutar untuk mencapai kota kecamatan. Pembukaan jalan juga dimaksudkan untuk memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. “Banyak potensi pertanian dan peternakan bisa dikembangkan disana, cuma jalan belum bagus. Selain jalan, masyarakat juga menyampaikan perlunya bantuan hand tracktor, bibit pertanian, bibit ternak seperti ayam dan sapi,. Ini semua menurut mereka bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat dan daerah” imbuhnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya