Raperda Penyusunan Perda Disosialisasikan

-
PALU, MERCUSUAR-Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng kemarin (21/11) menyosialisasikan Raperda inisiatif tentang penyusunan Perda. Sosialisasi tersebut menghadirkan akademisi Untad Nasrullah Muhammadong dan Direktur Fasilitasi Perda Kementerian Hukum dan HAM, Ahmad Djafrie. Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Ketua Banleg Busta Kamindang menyatakan, rancangan Perda tersebut masih dalam tahap inisiatif anggota Deprov. “Ini belum inisiatif Dewan. Setelah disosialisasikan, kami akan ajukan ke pimpinan untuk diparipurnakan sebagai inisiatif Dewan. Sosialisasi ini dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,” kata Busta. Dalam pemaparannya, Direktur Fasilitasi Perda Kemenhukum dan HAM, Ahmad Djafrie menyoroti dasar hokum pernyusunan Raperda yang terlalu banyak. Menurutnya, dalam dictum mengingat, dasar hukum yang dicantumkan cukup empat. “Pertama Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU tentang pembentukan provinsi Sulteng, UU No. 32 tahun 2004 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan tentang penyusunan Perda kalau ada. Bisa juga dimasukkan dalam hal ini UU No. 12 tahun 2011, meski Undang-Undang tersebut tidak secara tegas mewajibkan penyusunan Perda tentang Penyusunan Perda. Memang dasar hukum yang banyak seperti ini biasanya hanya untuk gagah-gagahan,” ujar Ahmad. Ahmad menyambut positif usaha banleg menyusun Perda tersebut, karena selama ini tidak ada ketentuan di daerah yang mengatur secara jelas. Begitu juga dengan kebiasaan di banyak daerah, menyusun Perda tanpa Program Legislasi daerah (Prolegda) dan Naskah Akademik. “Kedepan, semua Perda harus masuk dalam Prolegda dan sebisa mungkin dibuatkan naskah akademiknya,” katanya. Sosialisasi yang dihadiri utusan seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemprov Sulteng, berlangsung dinamis dan banyak peserta menyampaikan saran dan kritikan terhadap Raperda yang digagas lima anggota Banleg tersebut. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya