Selesaikan Konflik Melalui Pendekatan Budaya

-
ANGGOTA DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Partai Demokrat, Nawawi Sang Kilat, menyatakan keprihatinannya atas konflik antar kelompok masyarakat yang kerapkali muncul di Sulteng. Menurut Deklarator Perdamaian Malino itu, pemerintah dalam penanganan konflik sebaiknya mengedepankan pendekatan budaya dan adat-istiadat setempat. “Pendekatan budaya dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, lebih efektif ketimbang pendekatan hukum,” kata Nawawi, kemarin. Konflik Poso kata Nawawi, menjadi contoh bagaimana pemerintah dan seluruh elemen masyarakat di Poso menyelesaikan konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik bisa duduk bersama dan bersepakat melakukan perdamaian. “Belajar dari kasus itu, betapa efektifnya melibatkan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi dan dalam bingkai budaya,” sebut Nawawi. Budaya yang dimaksud Nawawi adalah falsafah hidup masyarakat yang selalu mengedepankan perdamaian dan persaudaraan. “Masyarakat Sulteng mengenal prinsip hidup ‘Torang Semua Bersaudara’ atau kita di Lembah Palu ada istilah Nosarara dan seterusnya. Saya kira semangat ini yang harus dipupuk dan dimunculkan dalam kehidupan sosial dan penangan konflik,” ucapnya. Untuk jangka panjang lanjut Nawawi, pemerintah juga perlu memikirkan pentingnya memasukkan penanganan konflik dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dikatakannya merupakan pintu masuk paling efektif untuk menanamkan semangat perdamaian dan anti konflik. “Selain itu, pemerintah juga harus serius menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi penting untuk membawa masyarakat yang rawan konflik ke kegiatan perekonomian yang lebih positif. Langkah lainnya, kampanye dan sosialisasi perdamaian harus digalakkan dan dilakukan secara massif dan berkesinambungan,” sarannya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya