PAN Diminta Segera Tuntaskan Restrukturisasi

-
PALU, MERCUSUAR-Restrukturisasi ditingkat pengurus daerah kabupaten/kota PAN se Sulteng, hingga kini belum tuntas pasca bergabungnya PBR. Ketua DPW PBR Sulteng Rusli Dga Palabbi yang kini menduduki posisi Wakil Ketua DPW PAN, meminta masalah ini segera diselesaikan. “Keputusan Rakernas PAN awal Desember kemarin, menyatakan ini harus segera dituntaskan. Untuk DPW penggabungan dan restrukturisasi tidak ada masalah. Namun di tingkat kabupaten/kota belum tersusun pengurus baru dengan mengakomodir pengurus PBR,” ungkap Rusli, kemarin (16/12). Percepatan penyelesaian struktur ini lanjut Rusli, akan memudahkan PAN untuk konsolidasi kader. Bukan hanya itu, dengan struktur yang tidak lagi bermasalah, PAN bisa secepatnya melakukan pra pencalegan atau pencalegan dini dengan mengatur daerah pemilihan bagi bakal calon anggota legislatif. Rusli berharap seluruh pengurus PBR dan PAN di kabupaten/kota menerima dengan besar hati perubahan struktur, karena hal tersebut telah menjadi kesepakatan kedua partai secara nasional. “Setelah penggabungan dan restrukturisasi pengurus yang mengakomodir kedua partai, semua harus legowo tidak jangan lagi aga riak-riak atau ketidakpuasan. Mari kita satukan pemikiran dan langkah untuk Pemilu 2014,” ajak Rusli. Sebagaimana diketahui, PAN dan PBR telah bersepakat untuk bergabung berdasarkan MoU yang ditandatangani Ketua Umum DPP PBR, Burzah Zarnubi dengan Ketua Umum DPP PAN, Hatta Radjasa dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PBR 13 Juni 2011 lalu di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan 33 DPD PBR se Indonesia. Isi MoU tersebut, PBR melebur ke PAN. Anggota PBR akan dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan PAN mulai pusat hingga daerah. PBR selanjutnya akan menjadi Ormas Petani Buruh Reformasi (PBR), underbow PAN. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya