Ganti Satker Pengelola APBN

-
BNAYAKNYA proyek yang didanai APBN bermasalah, menurut Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat, menjadi tanggungjawab Satuan Kerja (Satker) yang mengelola. Proyek-proyek tersebut tidak ditangani langsung Pemprov Sulteng. “Hampir tiap tahun seperti ini. Hal itu dikarenakan pengelolaannya oleh Satker yang bertanggungjawab langsung ke Menteri,” katanya. Satker pengelola proyek yang dibiayai APBN koordinasinya dengan pemerintah daerah dan Deprov Sulteng dinilai lemah. Malah saat Komisi III hendak melakukan koordinasi, terkesan dipersulit. “Nyaris tidak ada koordinasi. Sangat sulit, apakah itu yang di PU, Perhubungan atau yang lain. Nanti ada masalah dan masyarakat mengadu, baru Deprov seperti mau dilibatkan. Padahal dari awal tidak ada koordinasi,” kesal Nawawi. Untuk Itu Nawawi mendesak pada Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, untuk mengganti atau meroling pegawainya yang ada di Satker. “Gubernur bisa minta pada Menteri untuk tidak lagi menggunakan pegawai bersangkutan. Ganti saja semua untuk kepentingan daerah. Kita susah awasi dan control kalau mereka tidak bisa diajak kerjasama dan koordinasi,” tandas Nawawi. Nawawi juga mengaku Komisi III telah menghadap Menteri PU dan Komisi V DPR RI terkait permasalahan tersebut. Komisi III minta dana APBN yang diturunkan untuk proyek infrastruktur dikucurkan melalui dana perbantuan dan masuk dalam APBD Provinsi, agar mudah dikontrol dan risikonya tidak ditarik ke pusat, jika terjadi keterlambatan proyek. “Menteri sampaikan, seperti itu aturannya. Tinggal bagaimana pemerintah daerah melalui Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat mengoordinasikan pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek itu. Sepertinya kita harus terus mendorong perubahan aturan pengelolaan keuangan baik melalui Menteri Keuangan maupun Mendagri, agar anggaran dan proyek dikelola langsung daerah,” kata Nawawi. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya