PPP Buka Pencalegan Dini

-
PALU, MERCUSUAR-DPW PPP Sulteng akan segera melakukan pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) Pemilu 2014. Ditargetkan pendaftaran Bacaleg selesai pada akhir Januari 2011. Rencana tersebut akan dibicarakan dalam Rapat Koordinasi wilayah (Rakorwil) yang akan digelar tanggal 25 November ini. Dikatakan Ketua DPW PPP Sulteng, Asgar Djuhaepa, Bacaleg tersebut akan direkrut dari kader partai dan tokoh masyarakat di luar kader yang memiliki elektabilitas tinggi. “Pencalegan dini ini untuk memperpanjang waktu sosialisasi bagi bakal calon dan kita akan dengan mudah mengukur elektabilitas mereka. Pencalegan ini dimulai dari DPC-DPC dan kami yang di DPW hingga bakal calon untuk DPR RI,” ujar Asgar, Selasa (22/11). Bukan hanya Bacaleg yang akan dibahas di Rakorwil, DPW PPP juga akan menyosilaisasikan mekanisme mengusung kandidat bupati/walikota. PPP telah mengubah strategi dalam mengusung calon gubernur dan bupati/wali kota dari cara pendaftaran terbuka ke cara berbasis survei. "Ini nanti akan dibahas dalam rapat koordinasi di Palu, 25 November nanti. Sudah saatnya kita mengubah cara pendaftaran bakal calon kepala daerah yang selama ini kelihatannya kurang tepat," kata Asgar. Ia mengakui bahwa cara yang dilakukan PPP selama ini dalam mengusung pasangan kepala daerah tidak cocok lagi untuk saat ini sehingga polanya harus diubah. Anggota Komisi II DPRD Sulawesi Tengah itu mengatakan membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah yang penuh interes dan tidak menjamin yang diusung partai akan menang di pilkada. "Kalau sistem pendaftaran lebih banyak kepentingan dari pada logika," katanya. Menurut Asgar, mengusung calon berdasarkan hasil survei akan memberi peluang besar untuk menang dan memberi kesempatan kepada semua orang untuk bisa diusung menjadi kepala daerah. "Kalau survei orang tidak kaya pun berpeluang diusung menjadi calon kepala daerah berdasarkan hasil survei," kata dia. Ia mengatakan, ke depan PPP tidak boleh lagi mengusung calon kepala daerah yang tidak merujuk pada hasil survei karena itu hanya memberi keuntungan kepada orang-orang tertentu khususnya mereka yang berduit. Untuk melaksanakan survei, kata dia, PPP akan menggunakan lembaga survei kredibel yang independen. Selain itu PPP juga akan menggunakan survei secara internal. "Kalau mengacu hasil survei, maka tidak serta merta ketua partai itu berpeluang diusung menjadi kepala daerah. Semua harus melalui survei," katanya. Menurut Asgar, Rakorwil yang akan dihadiri seluruh pengurus DPW PPP dan DPC Se- Sulteng akan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPW dan DPC PPP Se Sulteng oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadarma Ali, pada tanggal 26 November bertempat di lapangan bola Wani. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya