Temuan di PD Sulteng, Panja Klarifikasi ke BPK

-
PALU, MERCUSUAR-Panita Kerja (Panja) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng untuk tindaklanjut temuan BPK terhadap hasil pemeriksaan PD Sulteng, dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi ke BPK. “Kita akan klarifikasi ke BPK dan mengkroscek dengan temuan kita di Panja. Insya Allah satu dua hari ini suratnya kami sampaikan dan menunggu kesiapan BPK, kapan ada jadwal untuk Panja kesana,” ujar anggota Panja, Baso Opu Andi Syafruddin, kemarin (28/11). Usai bertemu BPK, Panja akan segera menyelesaikan rekomendasi untuk dilaporkan pada pimpinan Deprov dan selanjutnya diparipurnakan. “Panja belum merumuskan rekomendasi, tapi ada beberapa catatan dari beberapa kali rapat dan klarifikasi ke PD Sulteng, diantaranya ada anggota Panja yang mengusulkan pembenahan manajmen PD Sulteng, melakukan pembinaan hingga menyerahkan pada proses hukum untuk dugaan pelanggaran yang diindikasikan BPK melanggar peraturan dan berpotensi merugikan keuangan daerah,” ungkap Baso. Ketua Panja Tindaklanjut Temuan BPK Deprov Sulteng, As’ad Lawali mengatakan, rekomendasi tersebut diprediksi akan dirampungkan pada pekan depan. Pihaknya juga segera melaporkan hasil kerja Panja kepada Pimpinan Deprov untuk diparipurnakan. “Menurut aturan, kerja Panja hanya dua bulan (60 hari), jadi dalam waktu dekat kami sudah bisa merekomendasikannya. Prediksi kami pekan depan sudah selesai,” tutur As’ad. Anggota Komisi II Deprov Sulteng itu menambahkan, selain menyerahkan permasalahan hukum kepada aparat, rekomendasi yang akan dikeluarkan juga meminta Gubernur Longki Djanggola untuk mengganti seluruh direksi PD Sulteng. Tentunya, kata dia, direksi yang dipilih gubernur harus profesional dan bebas dari intervensi politik. “Kita merekomendasikan pergantian seluruh direksi PD Sulteng. Memang harus profesional dan tidak ada unsur politik, karena ini demi peningkatan PAD kita,” tutur As’ad. Terkait dengan usaha travel yang kini dikelola PT Tompotika Travel, Panja merekomendasikan agar usaha travel itu menjadi unit usaha PD Sulteng dan tidak berdiri sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan usaha travel itu mudah dikontrol oleh manajemen PD Sulteng. “Arifin Sunusi kami arahkan untuk mengalihkan dana perusahaan PT Tompotika Travel ke rekening perusahaan, bukan rekening pribadinya,” jelas As’ad. Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, beberapa catatan tentang PD Sulteng ini nantinya akan diparipurnakan terlebih dahulu. Setelah itu, rekomendasi ini akan langsung diserahkan kepada gubernur dan aparat penegak hukum. “Setidaknya ini yang menjadi catatan kami dalam rapat Panja,” tekannya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya