Sekolah Mahal, Pelanggaran Konstitusional !

-
PALU, MERCUSUAR-Sekolah mahal kembali menjadi isu hangat jelang pembukaan pendaftaran SMA dan SMP. Hal tersebut menyulut keprihatinan masyarakat pendidikan Sulteng. Anggota Dewan Pendidikan Daerah Sulteng, Mustar Labolo, secara tegas menyatakan pendidikan merupakan hak dasar rakyat. Pemerintah kata Mustar, mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana pendidikan dan membuka ruang yang sama bagi seluruh rakyat. “Pendidikan itu layanan dasar sebagaimana kesehatan yang jadi hak rakyat. Itu hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Tidak boleh ada sekolah mahal. Seharusnya pihak sekolah mengomunikasikannya pada pemerintah dan DPR/DPRD, untuk mencari jalan keluar, agar kebutuhan pembiayaan sekolah terpenuhi dan tidak ada lagi pungutan yang membebani siswa. Mari kita duduk bersama untuk membicarakan dan mencari solusinya,” ujar Mustar, kemarin (30/5). Jika sekolah mahal, lanjut Mustar, pada akhirnya banyak anak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut dikatakannya bukan saja berpengaruh pada sumberdaya manusia (SDM) kedepan, namun juga mengebiri hak konstitusional rakyat. Hal yang sama dikemukakan anggota Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, I Nyoman Slamet. Dikatakan politisi PDIP itu, pendidikan merupakan investasi jangka panjang bangsa. Untuk itu perlu dicarikan jalan bersama, agar sekolah bisa dinikmati seluruh rakyat. “Saya tidak sepakat pendidikan gratis, tapi pendidikan murah berkualitas. Nah, agar pendidikan berkualitas dan terjangkau, perlu intervensi pemerintah dalam pembiayaan. Untuk itu dibutuhkan konsistensi kebijakan anggaran 20 persen sebagaimana aturan perundang-undangan. Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap pungutan yang memberatkan atau ilegal,” kata Nyoman. Keluhan sekolah mahal, bagi Sekretaris Komisi IV Moh Ilham Chandra Ilyas, perlu ditindaklanjuti pemerintah. Menurut Chandra, perlu dievaluasi dan dipilah sekolah mana yang mahal. Ini untuk melihat kewenangan untuk pembenahannya. “Ada sharing kewenangan untuk sekolah. SD dan SMP misalnya, itu ditangani Pemkab/kota. Untuk SLTA menjadi kewenangan provinsi. Namun demikian, tentu Pemprov punya tanggungjawab moral dan politik terhadap pendidikan di Sulteng. Ada beberapa daerah di Sulteng setahu saya yang memprogramkan pendidikan gratis dari SD sampai SMA,” katanya via Ponsel, kemarin. Mahalnya biaya pendidikan lanjut Chandra, juga disebabkan rendahnya anggaran pendidikan. Diakuinya, anggaran pendidikan Sulteng belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, minimal 20 persen dari total APBD. “Kalau provinsi dan kabupaten/kota konsisten terhadap ketentuan 20 persen APBD untuk pendidikan, saya kira tidak ada lagi istilah sekolah mahal. Apalagi APBN juga mengucurkan anggaran dalam bentuk DAK, BOS dan block grant. Perhitungan saya, jika APBN, APBD Provinsi dan kabupaten/kota tersedot 20 persen untuk pendidikan, pendidikan bias sangat murah,” ujarnya. Sayangnya, selama ini pemerintah berlindung dibalik alasan anggaran pendidikan tersebar diseluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), bukan hanya Dikda. “Ini alasan klasik, karena yang dimaksud anggaran pendidikan itu yang melekat dan dikelola Dinas Pendidikan atau kalau di APBN yang ditangani Kementerian Pendidikan Nasional,” tekannya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya