100 Hari Pemerintahan Longki-Sudarto

-
Kedisplinan Pegawai Meningkat Chaeruddin Zen (Ketua DPK PDP Provinsi Sulteng) SERATUS hari kerja Longki Djanggola-Sudarto sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulteng, keberhasilan paling nyata adalah peningkatan disiplin PNS. Hal tersebut terlihat dari pakaian yang mulai diseragamkan dan ketepatan waktu jam masuk kerja. “Sulit menjalan visi-misi, jika PNS sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan kurang bekerja optimal. Saya kira langkah awal harus dilakukan reformasi birokrasi dengan meningkatkan kedisplinan dan semangat kerja. Langkah yang diambil Longki-Sudarto sudah tepat, masa awal pemerintahan digunakan untuk memperbaiki birokrasi,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaharuan Sulteng, Chaeruddin Zen, kemarin (26/9). Bukan hanya itu, selaku partai pengusung Longki-Sudarto, Chaeruddin melihat pembahasan APBD juga berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bekerja sesuai penjadwalan yang diberikan DPRD. Hal tersebut tidak terlihat dalam pemerintahan periode yang lalu, dimana pembahasan APBD sering molor karena ketidaksiapan TAPD. Malah Gubernur Longki Djanggola, ditengah kesibukannya tetap menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan DPRD, khsusunya yang berkaitan dengan pembahasan APBD dan hal-hal krusial lainnya. Satu hal yang menjadi catatan, sampai saat ini belum ada penyusunan kabinet baru. Padahal itu penting untuk pencapaian visi-misi gubernur dan wakil gubernur. Menempatkan pejabat sesuai kemampaun yang dimilikinya sangat penting. Gubernur bisa menjadikan hasil evaluasi tiap triwulan sebagai salahsatu ukuran kinerja pejabat eselon II, bisa dimasukkan dalam team work atau tidak. DPRD maupun partai pengusung tidak bisa mengintervensi gubernur, karena penyusunan kabinet merupakan haknya. TMU Benahi PD Sulteng Luci Shanty (Ketua Fraksi Partai Demokrat) ANGGOTA Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Luci Shanty mengatakan, Gubernur Longki Djanggola harus bertindak cepat untuk memperbaiki Perusahan Daerah, yang saat ini kondisinya tidak jelas. "Jangan ditutup karena itu aset daerah. Solusinya manajemen perusahaan harus diperbaiki. Jika manajemen baik, kita berharap PD Sulteng bisa jadi salahsatu penghasil PAD Sulteng," kata Uchi, kemarin (26/9)). Dia mengatakan, perusahaan itu belum bisa disebut kolaps meski sebelumnya Direktur Utama PD Sulteng. Zainal Abduh menyatakan bahwa perusahaan yang dia pimpin sudah kolaps karena keterbatasan modal sehingga unit usahanya tidak bisa jalan. Menurut Uchi perusahaan itu dinyatakan kolaps jika sudah melalui audit menyeluruh dan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dia mengatakan, pemerintah daerah sebaiknya menguji kembali orang-orang yang ditempatkan di perushaan daerah tersebut. Bagi karyawan yang berkinerja buruk diganti oleh mereka yang punya jiwa bisnis dan pekerja keras. Uchi membantah anggapan jika PD Sulteng tidak pernah diberikan tambahan modal. Menurutnya pemerintah sudah beberapa kali memberikan tambahan modal hanya saja belum dikelola dengan baik. “Deprov dalam pembahasan APBD 2011, minta manajemen dibenahi dan persoalan dugaan penyimpangan keuangan diselesaikan. Jika itu dipenuhi, penambahan modal akan kembali dianggarkan,” jelasnya. Dia mengatakan, PD Sulteng perlu diaudit sehingga bisa diketahui kemana semua aliran dana yang diberikan pemerintah daerah selama ini. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya