Data Potensi Pendapatan Tambang

-
PALU, MERCUSUAR-Anggota Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Asgar Djuhaepa, meminta pemerintah secepatnya mendata potensi pendapatan daerah dari aktivitas pertambangan. “Kita memiliki potensi tambang cukup besar dan hampir semua daerah kabupaten/kota memiliki potensi itu. Malah sebagian telah digarap investor. Olehnya perlu dihitung dengan cermat, potensi pendapatan daerah dari sektor pertambangan ini,” ujar Asgar, kemarin. Tanpa perhitungan cermat lanjut asgar, dikahawatirkan pengelolaan pendapatan daerah dari tambang nantinya tidak optimal. “Sama dengan pajak kendaraan bermotor, dalam hearing beberapa waktu lalu, data yang disampaikan Ditlantas Polda Sulteng jauh lebih tinggi dari Dinas Pendapatan, artinya ada potensi pendapatan daerah dari sini yang hilang atau belum masuk ke kas daerah. Nah, kita tidak inginkan ini juga terjadi pada sektor pertambangan. Sampai saat ini belum terbuka secara transparan, berapa yang didapat dari Medco di Morowali dan Donggi-Senoro yang akan beroperasi di Banggai. Begitu juga dengan CPM,” katanya. Bentrok Tiaka contoh Asgar, merupakan imbas dari ketidakjelasan keuntungan yang didapat daerah dan masyarakat dari aktivitas pertambangan. Padahal berdasarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan, ada dana bagi hasil (DBH) untuk daerah dari beroperasinya pengeboran minyak JOB Pertamina-Medco di Morowali. Diungkapkan Asgar, ia pada tanggal 12 Agustus lalu telah menghadap Dirjen Bagi Hasil Kementerian Keuangan Subdit Sumberdaya Alam, bahwa pada triwulan IV ini Sulteng bakal menerima DBH atas beroperasinya pengeboran minyak milik JOB Pertamina-Medco, melalui Kementerian Keuangan. “DBH itu untuk Morowali, Sulteng dan kabupaten/kota lainnya. Ini yang pertama diterima dari Pertamina-Medco. Besarannya saya belum tahu persis, makanya dalam pembahasan KUA APBD-P 2011 lalu saya minta Pemprov mengecek langsung dan memberikan datanya pada Deprov,” kata Asgar.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya