Deprov Sulteng Kirim Memorandum ke Mendag

-
PALU, MERCUSUAR-Menyahuti penolakan pelaku usaha dan petani rotan Sulteng terhadap kebijakan Menteri Perdagangan soal ketentuan ekspor rotan, DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng akan segera mengirimkan memorandum pada Menteri Perdagangan. Isi memorandum tersebut diungkapkan Wakil Ketua Deprov Henry Kawulur antara lain, meminta Menteri Perdagangan meninjau kembali aturan tatakelola rotan yang dinilai merugikan pelaku usaha dan petani rotan Sulteng. “Sulteng sebagai penghasil rotan terbesar di Indonesia, jika ketentuan Menteri itu dilaksanakan petani dan pengusaha lokal merasa dirugikan. Mereka menolak aturan itu. Olehnya salahsatu solusi yang kami tawarkan, kita minta Menteri meninjau kembali tatakelola ekspor rotan,” terang Henry Kawulur usai hearing dengan perwakilan petani dan asosiasi pengusaha rotan, kemarin (2/12). Diungkapkan politisi Partai Demokrat itu, Sulteng memiliki 13 jenis rotan dan dua diantaranya merupakan jenis yang memenuhi kualifikasi ekspor. “Jika produksi rotan telah melebihi kuota kebutuhan industry atau kerajinan dalam daerah, maka peluang ekspor besar. Namun macam-macam jenis rotan tersebut tidak bisa diekspor. Dampaknya hasil produksi petani tidak terserap pasar dengan baik. Untuk itu perlu dicarikan jalan keluar, agar aturan tatakelola rotan ini tidak merugikan petani, pengusaha dan daerah Sulteng,” katanya. Meski telah sepakat mengirimkan memorandum ke Menteri Perdagangan dalam hearing kemarin, Deprov lanjut Henry Kawulur akan kembali melakukan hearing dengan mengundang instansi terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kehutanan dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah. “Mereka akan kita undang agar duduk persoalan dari kacamata pemerintah juga jelas. Namun hearing itu tidak akan membatalkan memorandum, apapun hasilnya nanti,” jelasnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya