Penataan Aset Daerah

-
PEMPROV Sulteng diminta menyeriusi penataan aset yang dinilai amburadul. Penataan aset menjadi salahsatu temuan yang direkomendasikan BPK RI. Demikian dikemukakan anggota Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Yahya R Kibi dalam rapat Pansus Aset, kemarin (17/10). Yahya mengingatkan hal tersebut agar tidak lagi menjadi temuan BPK dikemudian hari. Yahya meminta Karo Perlum Kasman Lassa bersikap tegas atas sikap pengelola barang di setiap SKPD yang tidak mau bekerjasama dan menyerahkan data-data aset pemerintah untuk diinventarisir Biro Pelum. “Jika ada masalah kita bantu, tapi SKPD harus bekerjasama dengan Biro Perlum dan tidak boleh berkeras dengan tidak menyerahkan data-data aset. Saya yakin masing-masing SKPD punya data itu. Jangan lagi ada temuan BPK karena dalam neraca, asset tidak diyakini kewajarannya. Bayangkan saja asset provinsi senilai sekira Rp15 triliun, tapi yang terdata baru senilai Rp4 triliun,” kata Yahya. Diungkapkan Yahya, berdasarkan data dan informasi yang ia terima, masih banyak asset daerah dalam bentuk tanah atau obyek tidak bergerak, tidak memiliki alas hukum dan sertifikat. Kondisi itu rawan gugatan dari pihak-pihak tertentu pada pemerintah. “Olehnya pendataan dan penataan menjadi penting, untuk selanjutnya dibuatkan alas hukum atau sertifikatnya,” sarannya. Yahya menyatakan tidak sependapat, jika aset dengan mudah diserahkan pada Pemkab/kota atau pihak tertentu yang mengajukannya ke Pemprov. “Jangan sampai, provinsi nanti tidak punya aset. Jika tidak dikasihkan, sebaiknya Pemprov menjawab dengan surat, karena ada daerah tiap kami turun, selalu mengusulkan pengalihan aset provinsi ke daerah,” paparnya.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya