Kejar PAD, Reformasi Dispenda!

-
PALU, MERCUSUAR-RAPBD 2012, Pemprov Sulteng memproyeksikan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2011 Rp158,092 miliar. Silpa tersebut untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp152,092 miliar dari total penerimaan Rp1,772 triliun dan pengeluaran Rp1,925 triliun. Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Zainal Daud, proyeksi Silpa tersebut terlampau besar. Silpa tersebut diproyeksikan dari efesiensi anggaran, pelampauan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. “sampai November ini, pelampauan PAD baru Rp66 miliar dan ada dana perimbangan yang belum cair Rp148 miliar. Proyeksi Silpa bisa tertutupi dengan itu, jika sampai Desember tidak ada lagi pekerjaan atau program yang bersumber dari dana perimbangan. Masalahnya, jika sampai tanggal 15 Desember ada pencairan atau pembayaran proyek dengan anggaran yang diproyeksikan jadi Silpa, maka Silpa tidak tercapai. Akibatnya, aka nada program pada tahun 2012 yang tidak terbiayai dan bias dipastikan batal atau tidak berjalan,” kata Zainal. Silpa sebesar itu imbuh Zainal, bisa terkejar jika PAD dioptimalkan. Namun dengan waktu yang relatif kasip, hingga bulan Desember kecil kemungkinan terkejar. “Mungkin saja kita kejar PAD, tapi Dinas Pendapatan harus direformasi. Benahi Dinas Pendapatan dan tempatkan aparatur yang benar-benar memiliki komptetensi dibidang keuangan dan mampu menggarap potensi pendapatan yang ada,” tegas politisi PKB itu. Berbeda dengan Zainal, anggota Deprov dari Partai patriot Sonny Tandra menyatakan pemerintahan Longki Djanggola dinilai selangkah lebih maju dalam penyusunan RAPBD 2012. Longki berani memproyeksikan pengeluaran melebihi pendapatan yang nilainya mencapai Rp1,925 triliun. “Dengan pendapatan ditargetkan Rp1,772 triliun, terjadi defisit Rp152,092 miliar. Tapi pemerintah telah memproyeksikan Silpa APBD 2011 sebesar itu, sehingga defisit anggaran tertutupi,” kata anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Partai Patriot, Sonny Tandra, kemarin (28/11). Selama ini ungkap Sonny, pemerintah selalu mengajukan APBD antara sisi pendapatan dan pengeluaran sama besar. “Jauh hari pemerintah dibawah Pak Longki telah memproyeksikan Silpa tahun berjalan. Silpa selama ini kita hitung dalam pembahasan perubahan APBD tahun berikutnya. Dengan cara seperti ini telah terjadi efesiensi pengelolaan anggaran, yang seharusnya menunggu APBD Perubahan 2012, tapi telah dialokasikan dan dihitung dalam APBD 2012. Ini menunjukkan Pak Longki memiliki jiwa kewirausahaan dalam penyusunan APBD dan penyusunan program kerja,” nilai Sonny. Keberanian Longki memproyeksikan Silpa 2011 sebesar itu kata Sonny, karena terjadi tren peningkatan Silpa yang dikarenakan efesiensi anggaran dari proses tender dan peningkatan pendpatan asli daerah yang jauh melebihi target pendapatan yang telah direncanakan. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya