APBD Sulteng Tembus R1,7 Triliun

-
PALU, MERCUSUAR-Pemerintahan Longki Djanggola dinilai selangkah lebih maju dalam penyusunan RAPBD 2012. Longki berani memproyeksikan pengeluaran melebihi pendapatan yang nilainya mencapai Rp1,925 triliun. “Dengan pendapatan ditargetkan Rp1,772 triliun, terjadi defisit Rp152,092 miliar. Tapi pemerintah telah memproyeksikan Silpa APBD 2011 sebesar itu, sehingga defisit anggaran tertutupi,” kata anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Partai Patriot, Sonny Tandra, kemarin (28/11). Selama ini ungkap Sonny, pemerintah selalu mengajukan APBD antara sisi pendapatan dan pengeluaran sama besar. “Jauh hari pemerintah dibawah Pak Longki telah memproyeksikan Silpa tahun berjalan. Silpa selama ini kita hitung dalam pembahasan perubahan APBD tahun berikutnya. Dengan cara seperti ini telah terjadi efesiensi pengelolaan anggaran, yang seharusnya menunggu APBD Perubahan 2012, tapi telah dialokasikan dan dihitung dalam APBD 2012. Ini menunjukkan Pak Longki memiliki jiwa kewirausahaan dalam penyusunan APBD dan penyusunan program kerja,” nilai Sonny. Keberanian Longki memproyeksikan Silpa 2011 sebesar itu kata Sonny, karena terjadi tren peningkatan Silpa yang dikarenakan efesiensi anggaran dari proses tender dan peningkatan pendpatan asli daerah yang jauh melebihi target pendapatan yang telah direncanakan. Terpisah, Ketua Komisi III Nawawi Sang Kilat, mengemukakan tejadi kenaikan anggaran infrastruktur sekira 70 persen dari anggaran tahun 2011. Infrastruktur tahun 2011 hanya sekira Rp152 miliar dan dalam RAPBD 2012 diajukan Rp281,74 miliar. “Perbandingan belanja langsung dan tidak langsung Rp864,9 miliar berbanding Rp1,060 triliun. Sekilas terlihat belanja tidak langsung lebih besar. Tapi jika dirunut, didalamnya telah ada untuk kebutuhan masyarakat seperti BOS Rp323 miliar, dana bantuan sosial Rp8 miliar dan bantuan kabupaten/kota Rp93,9 miliar,” ujar Nawawi. RAPBD 2012 lanjut Nawawi, diprioritaskan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian. “Tapi ada sedikit kekurangan dan ini bias dicatat dalam pembahasan nanti, Lingkungan Hidup yang jadi urusan wajib hanya dapat Rp7 miliar dan ini terkecil dari delapan belas urusan wajib. Padahal kita tahu kerusakan lingkungan di Sulteng eskalasinya naik,” katanya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya