Fenomena Jokowi: Semakin Dibenci, Semakin Melenting Tinggi

 Oleh: Temu Sutrisno

Beragam cara, berbagai upaya dari bisik-bisik halus, fitnah, hingga perang besar telah dilakukan Duryudana bersaudara bersama koalisinya untuk menghancurkan Puntadewa yang kalem seperti tak bertenaga. Namun hasil akhirnya justru berbalik arah. Pandawa memenangkan perang sekaligus merebut hati rakyat Hastinapura.

Ilustrasi dunia pewayangan itu tidak jauh berbeda dengan praktik politik modern. Dalam banyak kasus, serangan politik yang bertubi-tubi justru memperkuat figur yang diserang. Semakin besar tekanan yang diterima, semakin besar pula simpati yang tumbuh dari para pendukungnya. Fenomena ini bukan sekadar cerita politik lokal, melainkan pola yang berulang dalam berbagai negara.

Di Indonesia, gejala tersebut dapat dibaca melalui sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Setelah lebih dari satu dekade menjadi sasaran kritik, serangan politik, hoaks, hingga berbagai upaya delegitimasi, Jokowi justru tetap tampil sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam percaturan politik nasional, bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Fenomena ini menarik karena bertentangan dengan logika politik konvensional. Umumnya, seorang pemimpin akan kehilangan pengaruh ketika meninggalkan jabatan. Namun dalam kasus Jokowi, pengaruh politiknya justru tampak bertahan, bahkan dalam beberapa aspek mengalami perluasan.

Setiap hari, kediamannya di Solo masih menjadi tujuan kunjungan masyarakat dari berbagai daerah. Para elite politik lintas partai juga silih berganti datang untuk bersilaturahmi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik tidak selalu identik dengan jabatan formal. Ada jenis kekuasaan lain yang lebih sulit diukur tetapi sangat nyata pengaruhnya, yaitu kekuasaan simbolik dan kekuasaan sosial.

Dalam kajian ilmu politik modern, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori personal branding politik. Pakar pemasaran politik menjelaskan bahwa figur publik yang berhasil mempertahankan citra secara konsisten akan memiliki daya tahan politik yang jauh lebih kuat dibanding mereka yang hanya mengandalkan jabatan.

Pakar utama teori personal branding politik Peter Montoya, yang mendefinisikannya sebagai seni menciptakan persepsi unik tentang diri, mengadaptasi brand komersial ke ranah politik. Ia menekankan konsistensi nilai, diferensiasi atau ciri khas, dan keterlihatan untuk membangun koneksi emosional dengan pemilih.

Pakar lainnya, Keith Reinhard juga menjelaskan bahwa dalam marketing politik,  politisi harus memiliki nilai inti yang otentik untuk memenangkan simpati publik secara jangka panjang.

Sejak awal kemunculannya sebagai wali kota, Jokowi membangun identitas yang sederhana, merakyat, dan tidak banyak berbicara. Citra itu tidak berubah secara signifikan ketika menjadi gubernur, presiden, hingga mantan presiden. Konsistensi tersebut membentuk apa yang disebut ilmuwan politik sebagai political authenticity, yaitu persepsi publik bahwa seorang pemimpin dianggap tulus dan apa adanya.

Di sinilah letak kekuatan utama Jokowi. Ketika banyak politisi berlomba menunjukkan kecerdasan melalui retorika dan narasi ideologis, Jokowi memilih jalur yang berbeda. Ia menurunkan ekspektasi publik melalui gaya komunikasi sederhana, tetapi pada saat yang sama menjalankan proyek-proyek besar yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Pembangunan jalan tol lintas wilayah, bendungan, pelabuhan, bandara, hilirisasi industri nikel, penguatan posisi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya strategis, hingga pengambilalihan saham mayoritas Freeport menjadi contoh kebijakan yang mudah dipahami rakyat sebagai hasil nyata pemerintahan.

Data empiris menunjukkan bahwa persepsi tersebut masih bertahan kuat. Survei Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa sekitar 73,4 persen masyarakat menganggap warisan pembangunan era Jokowi sebagai fondasi penting bagi masa depan Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial terhadap hasil pemerintahannya masih relatif tinggi meskipun masa jabatannya telah berakhir.

Fakta tersebut sekaligus menjelaskan mengapa berbagai serangan politik terhadap Jokowi tidak selalu efektif. Dalam teori komunikasi politik dikenal istilah backfire effect, yaitu kondisi ketika serangan yang berlebihan justru memperkuat dukungan terhadap figur yang diserang. Ketika publik merasa seorang tokoh diperlakukan tidak adil, sebagian pendukung akan semakin menguatkan loyalitasnya.

Fenomena ini terlihat jelas dalam ruang digital. Berdasarkan berbagai pemantauan percakapan media massa dan media sosial menggunakan pendekatan Share of Voice (SoV), nama Jokowi tetap menjadi salah satu pusat perhatian politik nasional.

Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Prabowo Subianto memang menempati posisi teratas dalam pemberitaan nasional dengan porsi sekitar 38 persen. Namun Jokowi tetap berada di posisi kedua dengan SoV mencapai sekitar 29 persen. Angka ini sangat besar mengingat ia tidak lagi memegang jabatan publik.

Lebih menarik lagi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menguasai sekitar 14 persen percakapan politik nasional. Jika digabungkan, atensi publik terhadap Jokowi dan Gibran mencapai sekitar 43 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengaruh politik keluarga Jokowi masih menjadi salah satu episentrum utama narasi politik Indonesia.

Sementara itu, isu-isu ekonomi makro, perdebatan anggaran negara, maupun aktivitas tokoh oposisi harus berbagi ruang yang jauh lebih kecil dalam percakapan publik. Dalam politik modern, perhatian publik merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang paling berharga. Mereka yang menguasai perhatian publik biasanya memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi agenda politik nasional.

Kekuatan Jokowi juga diperkuat oleh modal sosial yang dibangun selama bertahun-tahun. Menurut teori modal sosial yang dikembangkan Robert Putnam, kekuasaan tidak hanya berasal dari institusi formal, tetapi juga dari jaringan kepercayaan dan hubungan sosial yang luas.

Jokowi tampaknya berhasil mengembangkan model kekuasaan semacam itu. Ia tidak menggantungkan pengaruhnya pada satu partai politik. Sebaliknya, jejaring politiknya tersebar ke berbagai kanal. Kaesang Pangarep menggarap basis pemilih muda melalui PSI. Bobby Nasution memperkuat pengaruh regional melalui jalur pemerintahan daerah. Sementara Gibran berada langsung di pusat pemerintahan nasional.

Di luar itu, ratusan kelompok relawan yang dahulu menjadi mesin politik Jokowi masih tetap aktif. Hubungan personal dengan elite lintas partai juga terus terjaga. Dalam teori jaringan politik, posisi ini disebut sebagai hub centrality, yakni simpul utama yang menghubungkan berbagai aktor politik yang berbeda.

Tidak mengherankan apabila kediaman Jokowi di Solo masih ramai dikunjungi masyarakat maupun elite politik. Frekuensi kunjungan tersebut menunjukkan bahwa banyak pihak masih menganggap Jokowi sebagai sumber legitimasi sosial yang penting.

Fenomena Jokowi mengajarkan satu hal penting tentang politik abad ke-21. Jabatan memang dapat berakhir, tetapi pengaruh tidak selalu ikut berakhir. Dalam era media digital, kekuatan personal branding, modal sosial, dan kedekatan emosional dengan rakyat sering kali lebih menentukan dibandingkan posisi formal dalam struktur kekuasaan.

Karena itu, semakin keras serangan yang diarahkan kepada Jokowi belum tentu membuatnya melemah. Dalam banyak kasus, serangan tersebut justru memperkuat narasi bahwa dirinya adalah figur yang terus diperhitungkan. Selama ia masih mampu menguasai perhatian publik, mempertahankan jaringan sosial, dan menjaga citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, Jokowi akan tetap menjadi variabel penting dalam politik Indonesia menuju Pemilu 2029.

Paradoksnya sederhana: semakin banyak yang berusaha menyingkirkannya dari panggung politik, semakin sering pula namanya kembali menjadi pusat percakapan nasional. Di situlah letak fenomena Jokowi yang dapat menjadi referensi politisi lainnya. Semakin dibenci, semakin melenting tinggi merasuk dalam perhatian dan ingatan publik Indonesia.***