Satu Tahun Cudy-Ma’mun, Gerak Cepat yang Terasa Lambat
Oleh: Temu Sutrisno
Janji-janji tersebut dirangkum dalam program Sulteng Sejahtera, Sulteng Maju, Sulteng Berdaya, Sulteng Akses, Sulteng Pintar, Sulteng Sehat, Sulteng Agro dan Perikanan, Sulteng Nyaman, Sulteng Kreatif, dan Sulteng Melayani.
Benarkah tagline ini mulai direalisasikan dengan ‘Gerak Cepat’ dalam satu tahun pemerintahan? Berikut neberapa janji yang data-datanya dirangkum Mercusuar dari berbagai sumber.
Sulteng Sejahtera
Sulteng Sejahtera merupakan program unggulan Cudy-Ma’mun dan dikampanyekan melalui Kartu Program Sejahtera. Prigram ini berisi janji bantuan langsung tunai (BLT) Rp 1 juta per kepala keluarga (KK), sembako murah secara berkala, dan menciptakan 50 ribu lapangan kerja baru melalui sinergi program pemerintah dan swasta.
“Seminggu setelah kami dilantik Insyallah, kami akan tancap gas mengaktifkan program unggulan kami yang terdapat pada Kartu Sulteng Sejahtera,” tandas Rusdy Mastura saat pemaparan visi misinya.
Faktanya, BLT hari ini tidak mampu menyasar para pemegang kartu. Para pemegang kartu saat itu dijanjikan akan mendapatkan BLT, tanpa embel-embel apapun. Nyatanya, Penyaluran BLT Rp 1 juta per kk, khusus ditujukan kepada keluarga miskin yang belum terdata sebagai penerima BLT dan PKH.
Sementara program 50 ribu lapangan kerja yang dijanjikan sedikit kelihatan, meskipun masih perlu penelusuran apakah benar karena ontervenbsi progtam pemerintah, atau kreativitas masyarakat.
Data BPS pada Februari 2022, jumlah angkatan kerja sebanyak 1.585,68 ribu orang, naik 10,29 ribu orang dibanding Februari 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,93 persen poin.
Penduduk yang bekerja sebanyak 1.527,43 ribu orang, naik sebanyak 10,76 ribu orang dari Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (2,55 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Jasa Pendidikan (1,07 persen poin).
Sebanyak 1.017,07 ribu orang (66,59 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 2,42 persen poin dibanding Februari 2021.
Persentase setengah pengangguran naik 1,08 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 1,99 persen poin dibandingkan Februari 2021.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 3,67 persen, turun sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.
Sulteng Maju
Dalam kampanyenya, Cudy-Ma’mun juga meyakinkan masyarakat Sulteng akan menaikkan APBD hingga Rp10 Triliun. Dengan kenaikan itu, diharapkan program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan.
Melalui ‘mimpi’ Rp10 Triliun, APBD provinsi akan membantu kabupaten dan kota dana pembangunan sebesar Rp100 miliar per tahun. Bantuan 100 miliar per kabupaten kota berupa paket program dan kegiatan pembangunan.
Faktanya hari ini, APBD Sulteng hanya Rp4,329 Triliun dengan pengeluaran Rp4,616 Triliun. Jangankan mengejar Rp10 triliun, APBD devisit Rp287 miliar. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan, tidak terjadi lonjakan yang menggambarkan upaya menuju Rp10 Triliun. APBD Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan Rp 4.669.877.792.403.
Selain kampanye Rp10 Triliun, Cudy-Ma’mun juga membuai masyarakat pemilih dengan janji pemekaran 10 daerah otonomi baru (DOB). Jika janji ini direalisasikan, setidaknya ada upaya mendorong pemekaran dua daerah otonomi baru setiap tahun.
Jangankan mewujudkan 10 daerah otonomi baru, tiga DOB yang telah berproses bertahun-tahun yakni Sulawesi Timur, Tomini Raya, dan Donggala Utara belum menuai hasil. Bagaimana Cudy-Ma’mun dapat merealisasikan 10 DOB? Hanya Cudy-Ma’mun yang tahu.
Program Sulteng maju juga menjanjikan bedah rumah tidak layak huni sebanyak 2.000 unit per tahun. Masyarakat belum tahu sepenuhnya, berapa rumah yang telah dibedah Pemerintah Provinsi kurun satu tahun terakhir.
Bukan hanya bedah rumah, Cudy-Ma’mun juga menjanjikan penyelesaian hunian tetap (Huntap) korban bencana 28 September 2018.
“Kita belum tuntas selesaikan masalah pascagempa, masih banyak masyarakat yang tinggal dihunian sementara. Pemerintah mestinya hadir memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan prima dan segera dibangunkan rumah baru,” kata Cudy saat kampanye.
Faktanya, hingga hari ini Huntap yang ada di Sulteng merupakan pembangunan sebelum Cudy-Ma’mun memerintah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebagaimana dilansir dari Kompas (20/5/2022), Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala bersama lembaga masyarakat telah menyelesaikan 3.463 unit hunian tetap (huntap) atau setara 45 persen dari total rencana 7.682 unit huntap.
Pembangunan huntap ini dilakukan di 3 kabupaten dan kota yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Di Kota Palu 230 unit huntap di Kawasan Duyu, 1.056 unit di Kawasan Tondo 2, 1.056 unit di Kawasan Talise, 663 unit di Kawasan Petobo, 52 unit di Kawasan Huntap Satelit Balaroa, 45 unit di Kawasan Huntap Mandiri Kota Palu Tahap 1 dan 233 unit di Kawasan Huntap Mandiri Kota Palu Tahap 2A dan 45 unit di Kawasan Lere Tahap 2C.
Sementara di Kabupaten Sigi, dibangun di Kawasan Pombewe dibangun huntap Tahap 1A 400 unit, Tahap 1B 205 unit dan Tahap 2A 40 unit. Di Huntap Satelit Tahap 1B di Lembara dan Salua sebanyak 125 unit. Pembangunan Huntap Tahap 2B di Bangga, Sibalaya Utara dan Sibaya Selatan sebanyak 472 unit yang masih dalam tahap persiapan.
Di Kabupaten Donggala huntap satelit dan prasarana dasar permukiman Tahap 1B sebanyak 622 unit telah selesai. Huntap satelit dan prasarana dasar permukiman Tahap 2A sebanyak 377 unit dan Tahap 2B sebanyak 135 unit masih dalam tahap persiapan.
Lembaga non pemerintah yang turut membangun Huntap antara lain Yayasan Buddha Tzu Chi. Sebanyak 1.500 unit dibangun di Kawasan Tondo dan 500 unit di Kabupaten Sigi. Pembangunan Huntap juga dilakukan AHA Center dan Asosiasi pemerintah kota se Indonesia .
Sulteng Melayani
Program Sulteng Melayani berupa janji (1) memberikan tunjangan kinerja yang adil dan proporsional kepada ASN, (2) reformasi birokrasi agar terwujud pemerintahan yang bersih, transparan, inklusif, dan meritokratif, (3) menyediakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi (smart city), dan (4) sinkronisasi kebijakan, sinergi, dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pusat, dan swasta.
Satu hal menarik dari program Sulteng Melayani, yakni reformasi birokrasi agar terwujud pemerintahan yang bersih, transparan, inklusif, dan meritokratif. Dua bulan terakhir, Pemerintahan Cudy-Ma’mun mendapatkan batu uji, dugaan jual beli jabatan.
Dugaan jual beli jabatan mencuat setelah Cudy melantik dan mengambil sumpah 361 pejabat di lingkup Pemprov Sulteng, pada Kamis 28 April 2022 yang terdiri dari 224 eselon IV (Pengawas) dan 137 eselon III (Administrator).
Kasus jual beli jabatan diduga melibatkan orang dekat Cudy. Gubernur Cudy tanggal 7 Mei 2022, membentuk Tim Investigasi untuk memeriksa kasus ini. Temuan Tim Investigasi menyatakan enam pejabat terbukti terlibat dan menyalahgunakan kewenangan.
Satu yang tidak diungkap Tim Investigasi, Cudy sebagai pejabat yang mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan (SK) penempatan pejabat, saat membubuhkan tanda tangan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi nama-nama pejabat yang akan dilantik atau tidak. Semestinya ini diungkap, untuk mengetahui ada kelalaian atau sebaliknya ada pergantian lampiran nama-nama di luar pengetahuan Gubernur.
Kini satu tahun berlalu, Cudy-Ma’mun masuk tahun kedua. Masyarakat Sulteng dapat menilai dan merasakan, apakan pemerintahan ini benar-benar bergerak cepat? Ataukan tahun depan pemegang kartu Sulteng sejahtera kembali menagih janji? Mungkin juga korban bencana sudah kehabisan air mata, berharap empati pemerintah menepati janji. Penilaian ada pada masyarakat. ***
https://mercusuar.web.id/sulteng-membangun/satu-tahun-cudy-mamun-gerak-cepat-yang-terasa-lambat/
Komentar
Posting Komentar