Gatal Kaki

-

 


MERCUSUAR- ‘Gatal Kaki’. Demikian orang Palu melabeli orang-orang yang suka jalan kemana-mana, padahal tanpa tujuan yang penting-penting amat. Saat pandemi, orang dibatasi pergerakannya. Kalau boleh, di rumah saja. Jangan kemana-mana. Semua dilakukan dari rumah saja.

Namun itu hanya untuk orang kecil. Faktanya, para penggede yang duduk di kekuasaan, para pejabat, dan orang-orang berduit tetap bisa kesana kemari.

Bukan hanya penggede dan pejabat saja, malah terkadang keluarga, anak atau istrinya juga ikut-ikutan ‘gatal kaki’. Dengan beragam alasan, bapontar berkunjung dari satu daerah ke daerah yang lain. Alasannya klasik, studi tiru atau istilah dulu studi banding. Intinya, urusan dinas jadi judul setiap perjalanan.

Lucunya, di saat bersamaan anak-anak sekolah harus belajar dari rumah secara virtual. Banyak orang tua harus berhutang hanya sekadar untuk beli android agar anak-anaknya dapat belajar.

Bisa jadi para penggede, para pejabat tidak memikirkan itu. Padahal fasilitas yang mereka nikmati bertumpu pada punggung rapuh rakyat yang susah, bersumber dari retribusi dan pajak yang tak kendur di kala wabah menyembur.

Bukankah sebaiknya ‘jalan-jalan’ di tengah pandemi dihindari? Atau mungkin anggaran perjalanan dinas dipangkas, untuk kepentingan rakyat yang lebih luas?

Ah, kadang kekayaan dan kekuasaan memang tidak bikin orang puas. Sulit memang mencari sosok pejabat bermoral dan berperilaku seperti Umar bin Khattab yang mendahulukan rakyatnya kenyang, atau Umar bin Abdul Azis yang memisahkan urusan keluarga dan pemerintahan.

Jika penyebaran virus di masa pandemi, karena pergerakan orang, mungkin mereka yang ‘gatal kaki’ adalah biang yang perlu dituntut pertanggungjawaban.

Jangan rakyat kecil yang tidak pernah naik pesawat, tidak ke luar daerah – bahkan tidak bepergian, hanya bapontar di sekitaran rumah, menjadi kambing hitam merebaknya wabah.*

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya