Target Pemberantasan Buta Aksara, Dikjar Omong Kosong

-


 Oleh: Temu Sutrisno

Target pemberantasan buta aksara Sulteng tahun 2009 yang dicanangkan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) dinilai tidak realistis. Dikjar Sulteng terlalu mengawang-awang, menyusun program pemberantasan buta aksara, yang mencapai 72 ribu jiwa.
Tidak tanggung-tanggung, penilaian itu dilontarkan anggota DPRD Provinsi (Deprov) HA. Firman Maranua. Secara sinis Firman, menganggap target pemberantasan buta aksara pada tahun 2009, hanya omong kosong.
Pemberantasan buta aksara hingga 72 ribu untuk satu tahun kedepan, bukan persoalan mudah. Terlebih, angka di lapangan, bisa lebih besar dari yang data yang diajukan Dikjar Sulteng. Belum lagi, indikator yang dijadikan parameter keberhasilan, sangat subyektif. Artinya indikator buta aksara, antara Dikjar dan pihak lain bisa berbeda dan dapat diperdebatkan.
Pernyataan dan penilaian Firman dikuatkan Ketua Komisi IV Deprov, Armin Latjangky. “Indikator sifatnya relatif. Apa yang dijadikan patokan Dikjar, bisa berbeda dengan yang lain. Masalahnya, apakah indikator itu menjadi kesepakatan seluruh stakeholder masalah pendidikan dan kemasyarakatan di Sulteng,” kata Armin penuh tanda tanya.
Berdasarkan pengalaman selama ini, kelompok yang paling sulit disentuh menurut Armin, orang tua. Pada satu sisi, mayoritas buta aksara di Sulteng adalah kelompok ini. Bukan hanya, itu, mengacu pada data Dikjar Sulteng, kabupaten yang berhasil  menuntaskan buta aksara pada tahun 2007 adalah Poso, Buol dan Banggai Kepulauan (Bangkep). Data itu perlu dicek kebenarannya, karena ketiga kabupaten merupakan wilayah yang banyak memiliki daerah terpencil dan pulau-pulau kecil.
Sinisme Firman dan tanda tanya Armin, mendapatkan bukti kuat, ketika Dikjar Sulteng dan Dikjar Kabupaten Tojo Unauna (Touna), berbeda data. Menurut Dikjar Sulteng, angka buta aksara di kabupaten Touna mencapai 1.570 jiwa. Sementara data yang dikeluarkan Dikjar Touna sebagaimana diungkapkan Kasubdin PLS Pemuda dan Olahraga, Habiruddin M Said, mencapai 3.000 jiwa.
Keraguan tuntasnya buta aksara tahun 2009, juga diungkapkan pakar pendidikan Untad, DR. Asep Mahfud, M.Pd.  Menurut dosen FKIP itu, penuntasan hanya mungkin pada level sertifikasi. Pemberian selembar sertifikat, telah mengikuti paket kegiatan penuntasan buta aksara, relatif mudah dan bisa diberikan. Namun sertifikat bebas buta aksara, belum menjamin kualitas yang lebih subsatantif.
“Untuk kualifikasi dan sertifikasi sekaligus, agak susah. Jumlahnya terlalu besar. Kalau hanya sertifikasi, mungkin bisa,” katanya.
Data terbaru Dikjar Sulteng menyebutkan, jumlah masyarakat buta aksara di Sulteng, 0,6 persen dari jumlah buta aksara masyarakat di Indonesia, yang sebanyak 12 juta orang. Setahun sebelumnya, angka masyarakat buta aksara berjumlah 85 ribu. Dalam tahun 2007, Dikjar Sulteng melalui Dikjar Pendidikan kabupaten/kota berhasil menuntaskan lebih 13 ribu masyarakat buta aksara.
Saat ini jumlah buta aksara terbesar di Kabupaten Parigi Moutong dengan angka 23.476 orang. Jumlah terbesar kedua berada di Kabupaten Donggala dengan angka 18.199 orang, menyusul Kabupaten Banggai 12.178 orang, Morowali 5253 orang, Tolitoli 4.712 orang, Bangkep 4.494 orang,  Tojo Unauna 1.570 orang, Kota Palu 1.499 orang, Poso 997 orang, dan jumlah terendah di Kabupaten Buol dengan angka 559 orang.
Kata Abubakar, data buta aksara itu diambil akhir Desember 2007. Saat ini, Kadis Dikjar di tiga kabupaten yakni Buol, Poso dan Bangkep, sudah bernegosiasi dengan Dikjar Sulteng, dan menargetkan di akhir tahun 2008 tidak ada lagi warga yang mengalami buta aksara.
Dalam penuntasan buta aksara hingga akhir 2009 mendatang, Abubakar mengaku menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Selain memfungsikan bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Dikjar juga bekerjasama dengan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), serta perguruan tinggi. Kerjasama dengan perguruan tinggi itu dilakukan oleh mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerah terpencil yang terdapat warga buta aksara.***

(Mercusuar 23 Januari 2008)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya