Bahas APBD 2015, DPRD Sulteng Turun ke Daerah

-
BUOL, MERCUSUAR-DPRD Sulteng melakukan koordinasi dalam daerah dilanjutkan dengan reses dalam rangka evaluasi APBD 2014 dan persiapan pembahasan APBD 2015. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulteng, Alimuddin Paada, di sela-sela kunjungannya di Kabupaten Buol. Dalam koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, selain evaluasi pelaksanaan APBD 2014 di masing-masing daerah, juga dalam rangka meminta masukan atau usulan pemerintah kabupaten/kota program dan kegiatan dalam APBD 2015, yang akan segera dibahas. Meski pembahasan APBD agak mepet, Alimuddin optimistis DPRD bisa menyelesaikan sebelum akhir Desember. “Badan Musyawarah sudah atur jadwal, Insya Allah bisa selesai sebelum akhir Desember, karena masih harus dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam jadwal, kita upayakan selesai tanggal 10 Desember,” terang Alimuddin, Kamis (13/11/2014). Menurut Alimuddin, saat ini anggota DPRD sudah bisa membuat rancangan atau pokok-pokok pikiran yang akan diajukan dalam pembahasan APBD. “Kita turun ke daerah dan dilanjutkan reses untuk menjaring aspirasi. Teman-teman mulai sekarang juga bisa buka-buka dokumen yang sudah ada. Jadi nanti pembahasannya tidak terlalu lama,” katanya. Dokumen yang dimaksud Alimuddin adalah dokumen yang berkaitan dengan pembahasan APBD seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Keuangan (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang sudah dibahas dan ditetapkan anggota DPRD 2009-2014. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya