Komisi III Ancam Coret Anggaran SKPD

-
PALU, MERCUSUAR-Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng mengancam akan mencoret anggaran yang diusulkan pemerintah, jika satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak memasukkan rencana kerja anggaran (RKA). Ancaman itu diungkapkan Ketua Komisi III, Asgar Djuhaepa, dalam rapat kerja Komisi III dengan SKPD yang menjadi mitranya, kemarin (4/9/2012). Rapat dengan agenda pembahasan APBD Perubahan 2012 diikuti delapan mitra kerja dan satu-satunya SKPD yang telah memasukkan RKA adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. “Kami sampaikan, selambat-lambatnya sore ini semua RKA harus sudah masuk. Bagi yang tidak ada RKA, kita tidak akan bahas dan usulan anggaran di APBD Perubahan kami akan coret untuk dialihkan pada kegiatan lain yang bersentuhan dengan masyarakat di SKPD lain. Begitu juga kegiatan yang tidak bias dijelaskan detailnya akan kita coret. Komisi III telah konsultasikan hal ini ke Mendagri,” tegas Asgar. Dalam pembahasan APBD Perubahan kemarin diantaranya terungkap Biro Administrasi Pembangunan dan Sumberdaya Alam mendapat ploting anggaran Rp1 miliar. Dana tersebut diantaranya digunakan untuk peningkatan sarana Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). SKPD lainnya, Balitbangda bertambah anggarannya Rp599 juta. Anggaran tersebut diantaranya diperuntukkan penelitian adat dengan fokus hukum dan sanksi adat Kaili. “sampai saat ini belum ada catatan tertulis atau penelitian secara khusus untuk hukum adat Kaili. Dikhawatirkan punah, makanya Balitbangda berinisiatif melakukan penelitian dan membukukannya,” terang perwakilan Balitbangda Sulteng. Sementara Badan Lingkungan Hidup (BLH) mendapatkan tambahan Rp635 juta dari anggaran APBD 2012 Rp6,2 miliar. Anggaran tersebut diantaranya akan dimanfaatkan untuk pengadaan mobiler rapat-rapat pembahasan dokumen Amdal. Saat ini BLH hanya memiliki satu set meja kursi untuk pembahasan dokumen Amdal. Hal itu tidak sebanding dengan makin banyaknya dokumen Amdal yang masuk dan keharusan menyertakan komponen masyarakat sekitar proyek saat Amdal dibahas. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya