Kerusakan Jalan di Banggai, Komisi III Koordinasi dengan Bina Marga

-
PALU, MERCUSUAR-Kerusakan beberapa titik jalan provinsi di Kabupaten Banggai akan dikoordinasikan Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dengan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum. Hal itu disampaikan anggota Komisi III dari Dapil Banggai-Bangkep, Nasser Djibran. “Kami akan koordinasikan lebih lanjut dengan Bina Marga. Saya juga sudah komunikasikan denga Kabid Bina Marga, Pak Yanmar Nainggolan, Insya Allah hari Kamis yang bersangkutan ke Luwuk. Saat ini masih di Morowali,” ujar Nasser, kemarin (18/9). Dikatakan politisi Partai Golkar itu, beberapa titik yang rusak saat ini tengah dalam perbaikan seperti poros Balantak. Sekira 50 Km jalan Bunga-Lamala sementara diperbaiki dan pekerjaan tersebut ia usulkan berdasarkan aspirasi Bina Marga Kabupaten Banggai. “Mungkin tidak sepanjang 500-an kilometer seperti yang mencuat di media, karena jalan Balingara-Luwuk sekarang statusnya bukan lagi jalan provinsi, tetapi jalan nasional,” terangnya. Demikian halnya jalan Balingara-Longe. Menurut Nasser, jalan itu tidak rusak, melainkan baru dibuat. Sementara sekira 50 Km jalan Batui-Toili, telah ada kesepakatan antara Bupati dengan Manajemen PT DSLNG untuk perbaikannya. “Jalan itu rusak karena banyak kendaraan perusahaan yang lewat. Padahal bobot kendaraan jauh melebihi daya dukung jalan. Saya sudah bertemu dengan DSLNG berasama-sama Bupati dan disepakati, DSLNG yang akan memperbaikinya. Hari Kamis (20/9) Kabid Bina Marga PU Sulteng sampai di Luwuk untuk membicarakan permasalahan teknisnya,” ungkap Nasser. Nasser mengimbau masyarakat Banggai sedikit bersabar terkait kerusakan beberapa titik tersebut. “Keuangan daerah terbatas dan seluruh kabupaten/kota juga perlu mendapatkan kucuran. Olehnya perlu bersabar sedikit dan Insya Allah pemerintah tetap memerhatikan infrastruktur yang ada di Luwuk,” tekannya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya