PengangguranSulteng Capai 62 Ribu Jiwa

-
JUMLAH pengangguran di Sulteng mencapai 62.964 jiwa. Hal itu menjadi salahsatu catatan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng,Moh Ilham Chandra Ilyas, terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulteng 2010.
Lapangan kerja lanjut Chandra, tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. “Diakui berdasarkan data yang disampaikan Gubernur, angka pengangguran turun. Namun masih adasekira 62 ribu jiwa yang menganggur. Lapangan kerja yang ada tidak sebanding dengan angkatan kerja dan laju pertumbuhan penduduk,” ujar Chandra (28/12/2010) kemarin.
Pengangguran ungkap politisi muda PKS itu, lebih banyak didominasi out put pendidikan tinggi. Hal itu menurutnya dikarenakan pendidikan daerah kurang berkorelasi dengan potensi lapangan kerja yang ada.
Selain penangguran, Chandra juga menggarisbawahi angka kemiskinan di Sulteng. Hingga Maret 2010, angka kemiskinan Sulteng mencapai 18,06 persen atau setara 474.990 jiwa dari total jumlah penduduk 2,6 juta jiwa. Sebagian besar penduduk miskin bermukim di wilayah perdesaan. Angka ini masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan target penurunan angka kemiskinan nasional 11,5 hingga 12,5 persen.
Penurunan angka kemiskinan hingga tahun 2010 menurut HB Paliudju mengindikasikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif. Hal itu menurut Gubernur menjadi salahsatu indikator keberhasilan pembangunan daerah.
“Angka kemiskinan masih tinggi, diatas angka absolute kemiskinan nasional 14 persen dan target penurunan kemiskinan 11-12 persen. Pada satu sisi adil dan sejahtera, merupakan visi HB Paliudju-Achmad Yahya,” katanya.
Masih menurut Chandra, wilayah pengentasan kemiskinan tidak jelas. Olehnya disarankan Chandra, perlu pemetaan wilayah kemiskinan dan program yang dilaksanakan pemerintah.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya