Masih Ada PNS Sulteng Berpendidikan SD

-
PEGAWAI negeri sipil di lingkup Pemprov Sulteng didominasi lulusan SMA. Demikian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan gubernur HB Paliudju dan wakil gubernur Achmad Yahya.
Berdasarkan data kepegawaian yang disampaikan dalam LKPJ, jumlah pegawai 6.785 orang. Dari total PNS tersebut lulusan SMA berjumlah 3.031 orang. Urutan kedua ditempati PNS dengan pendidikan S1 sebanyak 2.214 orang. Jumlah PNs terkecil berkualifikasi pendidikan S3, sebanyak 4 orang.
Malah masih ada PNS di Pemprov Sulteng yang berkualifikasi pendidikan SD dan SMP. Untuk PNS dengan pendidikan SD berjumlah 125 orang dan SMP berjumlah 124 orang.
Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari PAN, Suprapto Dg Situru, dalam sebuah kesempatan menyampaikan perlunya meningkatkan kapasitas PNS. Dikatakan Prapto, PNS merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan. Olehnya, kapasitas PNS sangat menentukan kualitaspelayanan masyarakat, pemerintahan dan proses pembangunan.
“Ini harus dimulai dari sistem rekruitmen. PNS kedepan didorong untuk kualifikasi pendidikan S1 dan yang ada didalam ditingkatkan kapasitasnya melalui penjenjangan pendidikan baik formal, kepemimpinan maupun bimbingan teknis,” katanya.
Menurut Prapto juga diperlukan analisis secara mendalam kebutuhan pegawai di Pemprov Sulteng. Dengan demikian rekruitmen CPNS benar-benar berdasarkan kebutuhan daerah.
Terpisah, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I dengan mitranya beberapa waktu lalu, penerimaan, pembinaan dan pengembangan PNS di Sulteng selama ini dinilai tidak transparan. Penilaian itu disampaikan anggota Komisi I dari Partai Demokrat, Baso Opu Syarifuddin, Rabu (27/10/2010).
Baso meminta agar Badan Kepegawaian daerah (BKD) memperbaiki sistem rekruitmen, pembinaan dan pengembangan PNS. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya