Bank Sulteng Kucurkan Kredit Bermasalah Rp16,8 M

-
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menyoroti pengucuran kredit PT Bank Sulteng. Bank milik pemerintah daerah itu dinilai melakukan pengucuran beberapa kredit tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian temuan BPK RI yang disampaikan dalam paripurna istimewa DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng kemarin (11/1).
Pengucuran kredit PT Bank Sulteng pada Pemkab Parmout senilai Rp16,8 miliar, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukan hanya itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng Dadang Gunawan, juga menyebut dana alokasi khusus (DAK) Parmout Tahun 2009 yang disajikan PT bank Sulteng sebagai kewajiban segera pada rekening titipan pihak ketiga sebesarRp10,7 miliar, juga menyalahi ketentuan yang berlaku.
Tidak berhenti di situ, BPK juga menyoroti pengucuran kredit PT Bank Sulteng pada tujuh debitur senilai Rp1,3 miliar. Pengucuran kredit tersebut sama dengan kredit Pemkab Parmout, menyalahi ketentuan yang berlaku. Selain membeberkan temuan tersebut, BPK juga mengancam akan melaporkan Gubernur dan Deprov Sulteng pada aparat berwenang, karena tidak menindaklanjuti temuan BPK kurun 2005-2010.
“Hasil pantauan atas tindaklanjut hasil pemeriksaan sejak tahun 2005-2010 menunjukan terdapat rekomendasi BPK RI yang belum ditindaklanjuti. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPRD dan pemerintah daerah belum mematuhi peraturan perundang-undangan,”kata Gunawan. Pemerintah dan Deprov lanjut Gunawan melawan ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 15 tahun 2004, yang mewajibkan pejabat untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.
Deprov juga tidak melaksanakan ketentuan Permendagri No.13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI. “Berdasarkan Peraturan BPK RI No. 2 tahun 2010 yag telah dicatat dalam lembaran Negara tahun 2010 No.92 tanggal 30 Juli 2010, pejabat yang tidak menindaklanjuti laporan BPK tanpa alasan sah dapat dilaporkan pada instansi yang berwenang,” tegas Gunawan, tanpa menjelaskan instansi berwenang yang dimaksud.
Wakil ketua Deprov Henry Kawulur yang memimpin paripurna, menyatakan hasil pemeriksaan BPK akan ditindaklanjuti, karena jadi isu masyarakat. Tindaklanjut temuan BPK juga merupakan upaya memperbaiki kinerja pemerintah dalam rangka menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik. “LHP jadi perhatian BPK dan entry point untuk koreksi dan melakukan pengawasan,” katanya.
Hal yang sama juga diungkapkan Sekprov Rais Lamangkona yang mewakili Gubernur HB Paliudju. Pemprov akan menindaklanjuti semua temuan BPK, meski opini pemeriksaan tidak selalu indentik dengan penyelewengan. “Ini jadi acuan, apakah pengelolaan keuangan dan kinerja beres atau tidak. Tindaklanjut selain bukti keseriusan juga bentuk trasparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan,” jelasnya.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya