Sulteng Terancam tak Dapat APBN

-
PALU, MERCUSUAR - Sulteng terancam tidak mendapatkan kucuran dana APBN, kecuali gaji pegawai. Ancaman itu bakal terjadi jika penetapan APBD 2011, tidak tepat waktu.
Adanya ancaman pemerintah pusat yang disampaikan Bappenas tersebut, menjadi perbincangan serius legislator di gedung DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Anggota Komisi II Zaenal Daud misalnya. Ia resah dengan molornya pembahasan APBD 2011, yang dilaksanakan Badan Anggaran (Banggar) Deprov bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Sampai saat ini kami belum menerima RAPBD 2011 dan Perubahan APBD 2010. Seharusnya RAPBD masuk ke Deprov awal September. Dengan waktu pembahasan tinggal dua bulan, kecil kemungkinannya pembahasan selesai berdasarkan mekanisme yang ditetapkan Permendagri No. 37 tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan APBD. Kalau itu terjadi, belanja langsung kita akan dipangkas pemerintah pusat. Dana yang dikucurkan hanya belanja pegawai atau gaji,” ujar Zaenal, yang dibenarkan anggota Deprov lainnya Moh Ilham Chandra, Taswin Borman dan As’ad Lawali.
Dengan adanya ancaman itu, Deprov lanjut Zaenal kemungkinan akan menempuh pembahasan secara marathon. Imbas dari pembahasan model tersebut, RAPBD tidak dibahas secara cermat dan optimal.
“Itu yang terjadi pada APBD 2010 lalu. Pembahasan dilakukan dengan terburu-buru, karena mengejar waktu. Akibatnya banyak hal yang terlewatkan. Banyak kebutuhan masyarakat yang semestinya diprioritaskan, lewat begitu saja,” katanya.
Diungkapkan Zaenal, belajar dari pembahasan APBD 2010 lalu, dokumen RAPBD lambat diserahkan ke anggota Deprov. Fraksi-fraksi di Deprov tidak memiliki waktu cukup untuk mempelajari dokumen RAPBD. Setelah pandangan umum fraksi, dokumen dibahas ditingkat komisi dengan alokasi yang juga sangat pendek. Pola pembahasan seperti itu kata Zaenal, membuat pembahasan ditingkat fraksi maupun komisi tidak komprehensif. Pembahasan dilakukan secara umum, bersama dengan instansi pemerintah yang menjadi mitra masing-masing komisi.
“Paling banter di fraksi satu hari, komisi dua hari. Selanjutnya dibawa ke Banggar dan diplenokan. Jika ada masalah dibuat tim penyelaras dan terakhir pandangan akhir fraksi, selesai disitu. RAPBD disahkan untuk selanjutnya diasistensi ke Kementerian Dalam Negeri,” urai Zaenal.
Kekhawatiran Zaenal menemukan sandarannya, karena sepekan lalu daerah yang belum menyerahkan Perubahan APBD 2010 ke Kementerian Dalam Negeri, tinggal tiga provinsi. “Salah satunya Sulteng. Sampai saat ini Perubahan APBD 2010 juga tak kunjung selesai. Kita juga belum bahas RAPBD 2011. Pembahasan yang telah selesai baru kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara,” paparnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya