Gubernur Minta Eksploitasi DSLNG Dipercepat

-
PALU, MERCUSUAR- Belum terlaksananya ekploitasi tambang gas Donggi-Senoro, membuat Gubernur HB Paliudju menyurat ke Presiden. Dalam suratnya, Paliudju meminta segera dikeluarkannya kebijakan percepatan operasi PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG).
Adanya surat Gubernur tersebut dikemukakan wakil ketua DPRD Provinsi (Deprov) Henry Kawulur, dalam rapat Komisi III dengan Dinas Pertambangan dan Energi (Distanben) Sulteng, di Baruga Deprov, kemarin (14/4/2010).
Dikatakan Henry, Gubernur telah mengajukan surat tersebut tiga kali. Salah satu surat yang dikirim Gubernur adalah Surat Nomor: 542/336/Ro. Adm. SDA tertanggal 17 Juli 2009.
Jika ditilik dari potensi pendapatan daerah, operasionalisasi PT DSLNG dinilai menguntungan Sulteng dan Banggai. Dalam Rapat gabungan Komisi Deprov beberapa waktu lalu yang dihadiri Vice Presiden Project Capability Medco Energi Eka Satria, General Manager JOB Medco- Pertamina E&P Tomori Hendra Jaya, Direktur Umum DSLNG Andy Karamoy, Direktur Pemasaran DSLNG Hendry P. Marbun, dan Direktur Perencanaan DSLNG Nasrul Hasan, pemerintah akan mendapatkan keuntungan sekira Rp64 triliun.
Pada kesempatan itu, General Manager JOB Medco- Pertamina E&P Tomori Hendra Jaya, mengatakan proyek gas Donggi Senoro merupakan investasi terbesar di Indonesia kurun lima tahun terakhir. Olehnya dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat diharapkan agar kesempatan memperoleh penerimaan sekitar Rp64 triliun tidak hilang sebab pasar tidak dapat menunggu.
Menurutnya pilihan skema alokasi produksi sebanyak 75 persen LNG dan 25 persen domestik merupakan pilihan terbaik untuk memaksimalkan pendapatan negara dan daerah, serta domestik mendapatkan 85-100 mmscfd sesuai kemampun investasi dan daya serap yang realisitis.
”Proyek ini sudah pasti memberi dorongan perkembangan Sulteng. Investasi infrastruktur selama 3-4 tahun akan memberi multiplier effek, belum lagi penyerapan tenaga kerja sekitar 5.000 saat konstruksi dan 500 orang saat produksi,” katanya.
Vice Presiden Project Capability Medco Energi Eka Satria menambahkan terdapat empat skenarion alokasi produksi gas Donggi-Senoro, namun hanya skenario 335 mmscfd (Senoro 250 mmscfd dan Matindok 85 mmscfd) DSLNG dan 70 mmscfd untuk domestik yang memberi kontribusi maksimal bagi penerimaan negara sekitar Rp64 triliun dengan asumsi harga minyak US$70 per barel.
Sementara Direktur Umum PT DSLNG Andy Karamoy mengatakan belum adanya persetujuan pemerintah berdampak pada molornya tahapan pembangungan kilang dan eksploitas. DSLNG menjadwalkan pembangunan kilang pada desember 2009 di Desa Uso, Kecamatan Batui, Banggai.
Pembangunan kilang butuh waktu empat tahun sehingga pada Maret 2013 sudah dapat memproduksi dan pengapalan LNG. Keekonomian proyek gas Donggi-Senoro sendiri hanya 15 tahun atau berakhir pada 2028, bertepatan dengan berakhirnya masa kontrak kerja sama antara operator dengan pemerintah.
Semakin lama pembangunan kilang dan eksploitasi, keekonomian proyek Donggi-Senoro makin tergerus. DSLNG, investor hilir proyek gas Donggi-Senoro yang terdiri Pertamina E&P (29 persen), Medco (20) dan Mitsubishi (51% persen), berharap pemerintah dapat segera memberi persetujuan untuk mempertahankan keekonomia proyek Donggi-Senoro.
Megaproyek Donggi-Senoro terdiri investasi Rp15 triliun di sektor hulu oleh PT Pertamina untuk Blok Matindok dan JOB Medco-Pertamina E&P di Blok Senoro. Sementara investasi hilir oleh DSLNG sekitar Rp30 triliun.
Direktur Pemasaran DSLNG Hendry P. Marbun menambahkan pihaknya telah menemukan calon pembeli baru pengganti Kansai Electric Power, yakni Korean Gas dan Kyushu. “Namun belum ada perjanjian sebab menunggu persetujuan pemerintah,” katanya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya