‘Faksi Sultim’ Kuasai Deprov Sulteng

-
ANGGOTA DPRD Provinsi (Deprov) dari kawasan timur Sulteng, diprediksi bakal menguasai alat kelengkapan dewan. Politisi dari daerah pemilihan Poso-Touna-Morowali dan Banggai-Bangkep, daerah pemekaran cikal bakal Provinsi Sultim, dalam lobi-lobi politik di Deprov, menempati posisi kunci alat kelengkapan dewan.
Gebrakan politisi ‘Faksi Sultim’, ini mulai terlihat dalam penyusunan fraksi. Meski bukan alat kelengkapan dewan, fraksi memiliki nilai tawar politis cukup tinggi. Kebijakan-kebijakan pemerintah Sulteng, dalam beberapa persoalan akan berhadapan dengan ‘restu’ masing-masing fraksi.
Dari enam fraksi yang terbentuk di Deprov, empat diantaranya dipimpin politisi asal kawasan timur Sulteng. Fraksi Partai Golkar dipimpin Yus Mangun dari Poso, Fraksi Amanat Pembangunan Bangsa dipegang politisi senior PAN, Basri Sono (Banggai). Dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Tadulako dipimpin pentolan PDS, S Pelima (Poso) dan Fraksi PDIP, Huisman Brant Toripalu (Morowali). Hanya Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat dipegang politisi Lembah Palu. PKS dipimpin Zainuddin Tambuala (Palu) dan Demokrat, Lusy Shanti (Palu).
Perkembangan lobi-lobi politik di Deprov untuk penempatan posisi ketua komisi, juga menyertakan beberapa nama dari ‘Faksi Sultim’. Mereka diplot duduk sebagai ketua komisi. Sebut saja Komisi II bidang Ekonomi-Keuangan, yang disebut-sebut jatah mati Fraksi Partai Golkar, wacana yang berkembang menyebut nama Yus Mangun sebagai satu-satunya calon ketua. Jika lobi politik ini menjadi kenyataan, maka politisi asal Poso tersebut menduduki dua posisi strategis sekaligus.
Komisi III bidang Pembangunan, saat ini menjadi rebutan Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat. Lagi-lagi nama yang disorong kedua fraksi tersebut politisi dari ‘Faksi Sultim’. Fraksi PDIP mendorong Sri Indraningsih Lalusu (Banggai) sebagai calon ketua dan Fraksi Demokrat, Mustar Labolo (Banggai).
Jika skenario ini gagal, maka alternatif yang berkembang, Suprapto Dg. Situru dari PAN (Touna) sebagai ketua Komisi III, Sri Indraningsih pada posisi wakil ketua. Mustar Labolo, ketua Komisi IV bidang Kesra. Ketua Komisi I menjadi jatah PDIP. Namun jika skenario pertama gol, maka Suprapto menjadi ketua Komisi IV.
Alat kelengkapan dewan lainnya, Badan Kehormatan. Empat nama yang santer disebut bakal menempati posisi BK, dua diantaranya dari timur, yakni S Pelima (Poso) dan Naser Djibran, politisi Partai Golkar dari Banggai. Dua nama lainnya dari lembah Palu, Zainuddin Tambuala (PKS) dan Asgar Ali Djuhaepa (PPP).
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang juga bakal direbut Partai Golkar, disebut-sebut akan menempatkan Busta Kamindang (Bangkep) sebagai ketua. Lagi-lagi politisi dari ‘Faksi Sultim’. Satu-satunya alat kelengkapan dewan yang bukan diwacanakan untuk politisi dari timur, Badan Legislasi. Dapurnya Perda ini, dalam lobi-lobi poltik yag berkembang di Deprov akan rencananya akan dipimpin As’ad Lawali (Donggala) dari Fraksi Partai Demokrat.
Selain posisi diatas, masih ada beberapa nama dari kawasan timur yang moncer dan berpeluang menduduki wakil ketua, sekretaris dan anggota alat kelengkapan dewan, seperti Zainal Abidin Ishak (Morowali-Partai Golkar), Chaeruddin Zen (Morowali-PDP) dan Yahya Patiro (Poso-PKPI).
Ditingkat pimpinan, ‘Faksi Sultim’ berhasil mendudukkan kader Partai Demokrat Henry Kawulur (Poso) sebagai wakil ketua I. Henry akan mendampingi Aminuddin Ponulele (Partai Golkar-Donggala) sebagai ketua, Syafrun Abdullah (PDIP-Donggala) wakil ketua II dan Lutfi Lembah (PAN-Palu) wakil ketua III. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya