Wajah Bopeng Negeriku

-

Oleh: Temu Sutrisno 




Bopeng. Ya, kata bopeng sepertinya tepat untuk menggambarkan wajah daerah ini. Jika kita tidak nyaman dengan wajah penuh gurat tidak karuan karena jerawat, seperti itulah wajah negeri ini.

Untuk kesekian kalinya, saya menitikkan air mata dan mengelus dada, istighfar pada Ilahi Rabbi. Betapa indahnya daerah ini terlihat dari angkasa, jika "bekas jerawat" tidak terus menerus dibiakkan pelaku tambang dan pemegang tampuk pemerintahan. Belum lagi ulah pemburu kepengan yang menerobos aturan, para pelaku tambang ilegal.

Atas nama investasi dan cerita pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi, pundi-pundi per kapita melambung tinggi, hutan dibabat, bukit diluluhlantakkan, perut bumi digali, pantai tercemari.

Alam tak lagi nyaman. Indahnya negeri, bermetamorfosa menjadi wajah bopeng yang setiap saat mengancam: Bencana.

Siapa diuntungkan? Hanya segelintir orang. Tapi ratusan ribu orang lainnya, dipaksa siap siaga menghadapi bencana yang datang tanpa aba-aba.

Entah berapa ribu hektar wajah bopeng negeri ini terlihat dari angkasa Palu menuju Luwuk di ujung timur. Banyak titik penggalian terlihat. Entah mana yang legal, dan mana yang ilegal. Semua terlihat sama, meninggalkan banyak luka.

Bopeng bukan saja menggerus wajah indah daerah, tapi juga menghiasi perekonomian. Data terakhir, Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif dalam realisasi investasi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, total investasi mencapai Rp111 triliun, meningkat signifikan menjadi Rp138 triliun pada tahun 2024. Hingga Oktober 2025, investasi telah terealisasi sebesar Rp100 triliun dari target Rp162 triliun yang ditetapkan.

Capaian ini menempatkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah dengan tingkat investasi tertinggi secara nasional, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti pertambangan, energi, dan industri pengolahan.

Ekonomi Sulawesi Tengah pada Triwulan III-2025 tumbuh sebesar 7,95 persen, menempatkannya sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia (berada di urutan kedua nasional).

Faktanya, capaian tersebut belum berbanding lurus dengan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, yakni 10,92%, dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di kawasan timur Indonesia. 

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 tercatat sebanyak 1.702,55 ribu orang, dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 1.652,85 ribu orang dan pengangguran terbuka sekira 49,71 ribu orang.

Selain itu, tingkat inflasi yang berada di angka 3,8% menempatkan provinsi ini dalam 5 besar nasional, mengindikasikan tekanan harga yang signifikan terhadap daya beli masyarakat.

Situasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi makro (melalui investasi) dan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat (pengurangan kemiskinan). Oleh karena itu, dibutuhkan ruang diskusi dan kajian bersama antar pemangku kepentingan untuk memahami akar persoalan dan merumuskan strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat dan inklusif.

Investasi yang besar seharusnya menjadi lokomotif pemerataan ekonomi, bukan hanya mendorong angka pertumbuhan. Tinggi, semu, dan timoang. Pemerintah daerah perlu merespon kondisi ini dengan kebijakan yang tepat dan berpihak pada rakyat. Investasi tidak boleh meninggalkan jejak kerusakan lingkungan, namun juga "bopeng" perekonomian bagi seluruh masyarakat. ***



Luwuk, 13 November 2025

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

-
UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, yang keberlakuannya berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat. Sehingga UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu materi penting konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara, dalam bentuk kekuasaan yang diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Meminjam pendapat William G. Andrews, konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu men...
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertakhta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nus...
Baca selengkapnya

ALIRAN STUDI HUKUM KRITIS (CLS)

-
Oleh: Temu Sutrisno     Studi Hukum Kritis atau Critical Legal Studies (CLS), adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standard-standard di dalam teori dan praktek yang selama ini telah diterima. Penganut Studi Hukum Kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Moh Mahfud MD menegaskan, doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (power) secara politik[1]. Moh.Mahfud MD menegaskan dalam disertasinya Politik Hukum di Indonesia bahwa, “Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.” Sementara politik itu sendiri adalah pertarungan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat atau negara.[2] Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyaraka...
Baca selengkapnya