Setop Menjadikan Hukum Instrumen Politik Kekuasaan

-

Oleh: Temu Sutrisno 





Dalam sistem hukum yang ideal, keadilan dan penegakan hukum seharusnya menjadi prioritas utama. Namun,  kita melihat hukum dijadikan sebagai instrumen politik kekuasaan, yang dapat mengarah pada ketidakadilan dan diskriminasi, serta mengabaikan kesetaraan.

Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah pemberian abolisi dan amnesti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Kewenangan konstitusional Presiden ini menjadi kontroversial karena dapat dianggap sebagai bentuk kekuasaan politik yang tidak berorientasi pada keadilan.

Abolisi dan amnesti adalah dua konsep hukum pemberian pengampunan atau pembebasan dari hukuman. Namun, pemberian abolisi dan amnesti harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan, karena dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan penegakan hukum.

Hari ini, di tengah ratusan ribu orang mendekam di tahanan dan ribuan lainnya berjuang menuntut keadilan, Presiden tiba-tiba mengeluarkan abolisi dan amnesti bagi pelaku kejahatan luar biasa, korupsi.

Wajar jika banyak masyarakat memandang pemberian abolisi dan amnesti kali ini dianggap sebagai bentuk kekuasaan politik yang tidak berorientasi pada keadilan. Hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan dan diskriminasi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses atau pengaruh politik yang sama.

Pemberian abolisi dan amnesti, meski secara yuridis berada dalam koridor kewenangan konstitusional presiden, menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen negara dalam menegakkan prinsip keadilan dan pemberantasan korupsi.

Pengampunan dan penghapusan proses hukum sebelum adanya putusan inkrah hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum yang adil dan setara.

Dalam negara hukum yang demokratis, prinsip kesetaraan di hadapan hukum merupakan pilar utama. Ketika prinsip tersebut tergantikan oleh kalkulasi politik, legitimasi hukum itu sendiri menjadi lemah. Hukum tidak lagi tegak lurus dengan keadilan, sebaliknya mudah dibelokkan sebagai instrumen kompromi kekuasaan.

Pemberian abolisi dan amnesti harus didasarkan pada prinsip keadilan yang setara bagi semua orang. Setiap keputusan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan penegakan hukum yang adil. Tidak boleh ada diskriminasi atau preferensi berdasarkan status sosial, politik, atau ekonomi.

Untuk memastikan bahwa pemberian abolisi dan amnesti dilakukan dengan adil dan transparan, perlu ada mekanisme akuntabilitas yang kuat. Ini dapat meliputi proses evaluasi yang independen, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil.

Kita tentu menghormati keputusan Presiden yang sah secara konstitusional. Namun tidak keliru jika mengkritisi dan terus menyuarakan getar keadilan bagi banyak orang, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke politik kekuasaan.

Ke depan, pemberian abolisi dan amnesti, juga grasi dan rehabilitasi, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan penegakan hukum yang adil. 

Hukum harus dijadikan sebagai alat keadilan, bukan instrumen politik kekuasaan. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa keadilan dan penegakan hukum menjadi prioritas utama dalam sistem hukum kita.*/TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertakhta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nus...
Baca selengkapnya

Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

-
UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, yang keberlakuannya berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat. Sehingga UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu materi penting konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara, dalam bentuk kekuasaan yang diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Meminjam pendapat William G. Andrews, konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu men...
Baca selengkapnya

ALIRAN STUDI HUKUM KRITIS (CLS)

-
Oleh: Temu Sutrisno     Studi Hukum Kritis atau Critical Legal Studies (CLS), adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standard-standard di dalam teori dan praktek yang selama ini telah diterima. Penganut Studi Hukum Kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Moh Mahfud MD menegaskan, doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (power) secara politik[1]. Moh.Mahfud MD menegaskan dalam disertasinya Politik Hukum di Indonesia bahwa, “Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.” Sementara politik itu sendiri adalah pertarungan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat atau negara.[2] Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyaraka...
Baca selengkapnya