Sinau Falsafah Jawa: Sapa Salah Seleh

-

 



Oleh: Temu Sutrisno 



"Wong kang bener mesti jejer, sapa salah (bakal) seleh."

Pitutur luhur tersebut, hampir pasti diketahui oleh mayoritas masyarakat Jawa. Para leluhur telah meletakkan pondasi etik, bahwa orang Jawa harus mampu membedakan hal yang benar dan salah, mana tindakan yang patut dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Kebenaran dan kesalahan seperti minyak dan air, jelas pembatas yang memisahkannya.

Wong kang bener mesti jejer, sapa salah (bakal) seleh. Jika diterjemahkan: barang siapa berbuat baik dengan benar niscaya dia akan tegak. Barang siapa berbuat salah dengan cara apa pun pasti dia akan runtuh.

Dalam kehidupan sosial, pitutur sapa salah seleh, menjadi ruh budaya jujur bagi masyarakat Jawa. Jika ditelisik dengan kondisi kekinian, pitutur sapa salah seleh, setidaknya memiliki beberapa makna etik, sikap kehati-hatian, dan keadilan.

Pertama, sebagai tuntunan etik. Sapa salah seleh, dimaknai sebagai ajaran untuk mengendalikan diri dan berbuat sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat. Sebelum mengambil sebuah keputusan dan tindakan, orang Jawa dituntut untuk mempertimbangkan kebolehan dan kepatutan apa yang akan dilakukan. Jangan sampai yang dilakukan menabrak pranata sosial, merugikan diri sendiri, dan orang lain.

Kedua, sapa salah seleh mengandung makna keadilan dan akuntabilitas. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan dan akuntabilitas. Semua perbuatan baik dan benar, buruk dan salah membawa konsekuensi dan pertanggungjawaban. Tidak ada yang bisa menghindari konsekuensi dari perbuatannya, termasuk kesalahan.

Ketiga, pitutur tersebut membangun kesadaran orang Jawa untuk selalu berhati-hati. Sekecil apapun tindakan akan membawa efek domino. Perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan, perbuatan buruk akan diganjar dengan keburukan pula. Untuk itu pitutur bener jejer, salah seleh menjadi kata kunci mengukur setiap langkah orang Jawa. Kebenaran akan mendatangkan kebahagiaan, kesalahan akan berujung pada keterpurukan.

Bener jejer, sapa salah bakal seleh, juga mengandung makna penyesalan dan pengakuan.

Seleh merujuk pada penyesalan dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa budaya Jawa menghargai kejujuran dan kesadaran atas kesalahan.

Penghargaan atas kejujuran, dalam pitutur luhur lainnya juga diajarkan dalam budaya Jawa seperti jujur mujur, blaka suta, dan becik ketitik ala ketara.

Jujur mujur, menegaskan bahwa kejujuran akan membawa keberuntungan dan kemakmuran. 

Becik ketitik ala ketara, menekankan bahwa pada akhirnya, kejujuran akan menjadi bagian dari diri seseorang dan akan terlihat oleh orang lain, sedangkan kebohongan dan ketidakjujuran akan terungkap.

Sementara blaka suta, menunjukkan budaya Jawa menghargai sikap terus terang dan kejujuran dalam berkomunikasi. Berterus terang dianggap penting untuk menjaga hubungan yang baik dan mencegah timbulnya masalah. Blaka suta mengajarkan pada masyarakat Jawa, agar menyampaikan informasi dengan jujur dan apa adanya, tanpa menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta.

Bener jejer, sapa salah seleh dalam budaya Jawa sangat penting dan memiliki makna yang dalam. Bersikap benar dan  jujur bukan hanya tentang menaati pranata sosial dan tidak berbohong, tetapi juga tentang perilaku yang jujur dalam segala aspek kehidupan, mulai dari perkataan, tindakan, hingga hubungan sosial. Kebenaran dan kejujuran merupakan dasar budi pekerti luhur yang diyakini akan membawa kebaikan bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat di mana orang Jawa bermukim. Wallahu alam bishawab.***



Tana Kaili, 1 Juni 2025

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertakhta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nus...
Baca selengkapnya

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia...
Baca selengkapnya

Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

-
UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, yang keberlakuannya berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat. Sehingga UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu materi penting konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara, dalam bentuk kekuasaan yang diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Meminjam pendapat William G. Andrews, konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu men...
Baca selengkapnya