Inovasi Lembaga Penyiaran di Era Digital

-

 



Oleh: Temu Sutrisno


REVOLUSI industri dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, berdampak pada media dan/atau lembaga penyiaran. Kecepatan informasi, membuat sebagian besar pengguna lembaga penyiaran bermigrasi ke media sosial.

Pada tahun 2024, GoodStats mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212.9 juta orang, atau 77% dari total populasi 276.4 juta. Sebanyak 167 juta pengguna media sosial aktif, yang merupakan 60.4% dari total populasi. Platform media sosial yang paling populer adalah WhatsApp (90,9%), diikuti oleh Instagram (85,3%), Facebook (81,6%), dan TikTok (73,5%). Selanjutnya disusul Telegram (61,3%), X (57,5%).

Jumlah pengguna aktif media sosial terus meningkat, dengan pertumbuhan sekitar 12,6% pada tahun 2024. Terdapat peningkatan sebesar 21 juta pengguna aktif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Data penggunaan media TV di Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa meski masih memiliki penetrasi yang tinggi, terjadi penurunan jumlah penonton dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 48% audiens masih menonton televisi, mengalami penurunan 10% dari 58% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran ke layanan streaming dan media online lainnya.

Menurut data Nielsen pada tahun 2023, menunjukan bahwa terdapat kategori utama yaitu streaming dengan angka 35,9%, cable atau TV kabel dengan angka 28,2%, broadcast atau siaran televisi tradisional dengan angka 23,5%, dan other dengan angka 12,5%.

Data terbaru menunjukkan bahwa RRI memiliki pangsa pendengar sebesar 46,4% dari total populasi pendengar radio di Indonesia. Survei Nielsen juga mencatat bahwa RRI memiliki 68% pendengar aktif setiap minggunya. GoodStats menemukan bahwa 10,8% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio setiap hari.


Tantangan Semakin Kompleks

Tantangan ini menjadi semakin kompleks, karena media sosial kerap kali menjadi sumber informasi masyarakat tanpa memperhitungkan ketepatan. Media sosial mengusung jargon kecepatan, tanpa memerhatikan dampak dan validasi data atau fakta yang ada. Pengguna media sosial tidak terikat dengan etika dan verifikasi. Pada satu sisi, lembaga penyiaran terikat pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Bukan hanya itu, news room juga harus berpegang pada kode etik jurnalistik dan peraturan-peraturan lainnya berkaitan pemberitaan. 

Media sosial dan platform berita daring kini lebih diminati oleh masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen Z, dibandingkan media cetak dan penyiaran konvensional. Perubahan perilaku konsumen media ini menuntut perusahaan media dan/atau lembaga penyiaran untuk segera berinovasi dalam menyajikan konten yang lebih menarik, cepat, dan interaktif.

Media konvensional perlu beradaptasi agar tetap relevan dan bisa bersaing dengan platform-platform baru yang lebih dinamis dan interaktif.


Isu Menarik

Berkaitan dengan klondisi sebagaimana di atas, ada beberapa isu menarik seputar lembaga penyiaran di era digital.

Pertama, penguatan lembaga penyiaran di era disrupsi digital, di mana lembaga penyiaran harus siap menghadapi perubahan teknologi dan perilaku masyarakat.

Kedua, konten ideal di era digital, yang menekankan pentingnya informasi berkualitas dan hiburan yang sehat.

Ketiga, tantangan pengawasan konten digital. Lembaga penyiaran memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, lembaga penyiaran harus diawasi agar menyajikan program siaran yang sehat dan mencerdaskan.

Ketiga isu tersebut dapat dijadikan entri point kolaborasi pemerintah, Komisi Penyiaran, dan lembaga penyiaran dalam upaya menjawab tantangan era digital.


Inovasi Lembaga Penyiaran

Melihat perkembangan era digital dan migrasi konsumen lembaga penyiaran, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, agar lembaga penyiaran tetap eksis tidak tergerus zaman.

Pertama, Menggunakan platform digital. Lembaga penyiaran dapat menggunakan platform digital seperti YouTube, Facebook, dan Instagram untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Produk siaran yang menggunakan frekuensi radio secara terbatas, didigitalisasi untuk menjawab tantangan era digital. Jika cara ini dikelola dengan baik, digitalisasi akan menjadi peluang income dan eksistensi lembaga penyiaran.

Kedua, mengembangkan aplikasi mobile. Lembaga penyiaran dapat mengembangkan aplikasi mobile untuk memungkinkan audiens mengakses konten mereka secara mudah dan nyaman.

Ketiga, menggunakan teknologi streaming. Lembaga penyiaran dapat menggunakan teknologi streaming untuk menyiarkan konten mereka secara langsung dan interaktif.

Keempat, mengintegrasikan dengan media sosial. Lembaga penyiaran dapat mengintegrasikan konten mereka dengan media sosial untuk meningkatkan interaksi dengan audiens, terutama generasi milineal dan Gen-Z sebagai konsumen terbesar.

Kelima, mengembangkan konten interaktif.  Lembaga penyiaran dapat mengembangkan konten interaktif seperti podcast, video interaktif, dan reality show untuk meningkatkan keterlibatan audiens.

Keenam, menggunakan data analitik. Lembaga penyiaran dapat menggunakan data analitik untuk memahami perilaku audiens dan meningkatkan kualitas konten mereka. Penggunaan data analitik sangat penting untuk mengetahui selera pasar, dan konten apa yang harus diproduksi.

Ketujuh, mengembangkan model bisnis baru.  Lembaga penyiaran dapat mengembangkan model bisnis baru seperti langganan dan iklan digital untuk meningkatkan pendapatan.

Dengan melakukan inovasi-inovasi tersebut, lembaga penyiaran dapat meningkatkan kualitas dan relevansi konten mereka, serta meningkatkan interaksi dengan audiens di era disrupsi digital. Harapannya, lembaga penyiaran mampu bertahan dan dapat berkembang memanfaatkan peluang sekaligus menjawab tantangan era digital. ***


(Penulis adalah Wartawan Utama Trimedia Grup)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertakhta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nus...
Baca selengkapnya

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia...
Baca selengkapnya

Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

-
UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, yang keberlakuannya berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat. Sehingga UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu materi penting konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara, dalam bentuk kekuasaan yang diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Meminjam pendapat William G. Andrews, konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu men...
Baca selengkapnya