Pejuang Pendirian Sulteng, Pahlawan yang Terlupakan

-

 "Kita semua berharap sejarah tidak berbelok. Para pejabat tidak menjadikan kekuasaan untuk memasang mahkota dan baju kebesaran untuk dirinya sendiri. Budaya menghormati tokoh yang berjasa bagi daerah dan negeri harus lestari."


Delegasi GPPST pada tanggal 31 Oktober 1957 diterima Seksi Dalam Negeri Parlemen di Jakarta. Dari kiri ke kanan: Rusdy Toana, Djalaludin Lembah, Abdullah Nento, Hasan Ibrahim, Ishak Moro, dan SB Lembah: FOTO: BUKU MEMORANDUM PEMBENTUKAN DAERAH SULAWESI TENGAH






SABAN tahun, Sulawesi Tengah memperingati hari berdirinya sebagai provinsi. Tanggal 13 April menjadi penanda, Sulawesi Tengah memiliki pemerintahan sendiri, terpisah dari  Sulawesi Utara.

Setiap tahun pula, saat ulang tahun digelar, pemerintah berziarah ke taman makam pahlawan dan menyebut secara runut dalam upacara, nama-nama mantan gubernur yang memimpin negeri seribu tambang ini.

Tak pernah terdengar nama-nama seperti Kyai Zainal Abidin Betalembah atau Imam Mujahid, H. Ibrahim, Abdullah Nento, Ch. Modjo, H. Rustam Arsyad, AH Tantu, atau Amas Dg Sute dan nama-nama lain dari Gerakan Penuntut Provinsi Sulawesi Tengah (GPPST) disebut dalam sejarah. 

Kalau pun disebut, mungkin hanya sebagian kecil masyarakat Sulawesi Tengah yang tahu. Malah, bisa jadi sebagian besar pejabat di Sulawesi Tengah tidak tahu mereka dan nama-nama lain yang bahu membahu memperjuangkan pendirian provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian halnya nama-nama yang tergabung dalam panitia penuntut dan pembangun Provinsi Sulawesi Tengah (P4ST) seperti L. Mene Lamakarate, Rusdy Toana, Mohamad Lahamy, Ishak Moro, Ahmad Lawira, Djalaludin Lembah, Asmaun Dg Marotja, Ibrahim Madilao, Anwar Khan, MS Patimbang, Ahmad Panyili, dan anggota P4ST lainnya.

Mungkin juga banyak orang yang kini menikmati jabatan dan kursi kekuasaan tidak mengetahui jika wilayah Sulawesi Tengah dari ujung Buol hingga Banggai Laut merupakan konsep yang disusun Mene Lamakarate bersama Rusdy Toana.

Masih banyak nama lain yang juga terlibat aktif seperti Tjatjo Idjaza, P. Sigilipu, Karim Mbow, N. Nggeawu, dan para donatur seperti Sidik Dg Gasing, Ladjaling, Ahmad Latjuba, Paulus Molido, dan banyak pengusaha lainnya.

Meminjam pemikiran Antropolog James J. Fox yang juga pakar sejarah Nusantara, ziarah makam-makam menunjukkan sumber kehidupan masa lalu dan penghormatan pada orang-orang yang memiliki jasa dan otoritas di masa lalu. 

Lalu, kenapa di setiap peringatan HUT Sulawesi Tengah, para pejabat daerah tidak menyebut nama-nama  serta melakukan ziarah ke makam para pejuang dan pendiri daerah?

Bukankah mereka adalah orang yang punya jasa besar dalam perjuangan dan pembentukan daerah?

Kenapa para pejabat yang kini duduk di kursi empuk kekuasaan lebih memilih datang berziarah ke Taman Makam Pahlawan, yang bisa jadi tidak bersemayam di dalamnya mereka yang berjuang mendirikan provinsi Sulawesi Tengah.

Masuk akal, ziarah ke Taman Makam Pahlawan dilakukan saat hari kemerdekaan atau hari nasional lainnya.

Bukankah para pejabat itu, kepala daerah, ketua dewan dan yang lain-lain, sangat mengenal nama-nama tokoh pendiri daerah?

Jawabannya sederhana, mereka mengenal tapi (lupa) menghargainya, tidak kenal, lupa atau sengaja melupakan. 

Jika jawaban terakhir yang muncul, kiranya klop dengan teori difusi Wilhelm Schmidt seorang guru besar antropologi dari Austria. Schmidt menegaskan bahwa terjadinya perubahan budaya di suatu daerah karena adanya penyebaran atau difusi unsur-unsur kebudayaan.

Aneh, jika pejabat daerah yang seakan-akan melupakan para tokoh pendiri daerah. 

Jika tradisi ziarah dialihkan hanya ke taman makam pahlawan yang didalamnya tidak satupun tokoh pendiri daerah dimakamkan terus dilakukan, suatu saat sebagaimana teori Schmidt, generasi ke depan tidak akan lagi mengetahui tokoh pendiri daerah.

Jika para pejabat daerah tidak mentradisikan ziarah ke makam tokoh-tokoh pendiri daerah, rasa-rasanya bakal terjadi pergeseran budaya di daerah ini. Generasi ke depan hanya akan mengenal ziarah taman makam pahlawan, tanpa tahu siapa yang dimakamkan di dalamnya. Mereka akan kehilangan jejak sejarah pendirian daerah.

Kembali ke budaya Nusantara, bukankah Bung Karno telah mengingatkan seluruh anak bangsa, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bung Karno mengajak seluruh anak bangsa, mengenang jasa para pahlawan, baik yang dikenal, maupun para pahlawan yang tak dikenal. Jangan sekali-kali melupakan sejarah! Kata Bung Karno.

Menghormati jasa pahlawan tentu bukan hanya mengenang masa lalu. Menghormati dan berterima kasih, berarti juga meneladani perjuangan mereka. Namun, bukankah zamannya sudah berubah? Bukankah sekarang ini,  tidak dalam keadaan perang? Jadi, apa artinya meneladani para pahlawan?

Seorang pahlawan harus dilihat sebagai figur yang berhasil mengembangkan kebajikan seorang warga atau civic virtues dalam dirinya, sehingga rela mengorbankan kepentingan diri dan hidupnya, dalam memperjuangkan bangsanya.

Kita semua berharap sejarah tidak berbelok. Para pejabat tidak menjadikan kekuasaan untuk memasang mahkota dan baju kebesaran untuk dirinya sendiri. Budaya menghormati tokoh yang berjasa bagi daerah dan negeri harus lestari. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertakhta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nus...
Baca selengkapnya

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia...
Baca selengkapnya

Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

-
UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, yang keberlakuannya berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat. Sehingga UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu materi penting konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara, dalam bentuk kekuasaan yang diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Meminjam pendapat William G. Andrews, konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu men...
Baca selengkapnya