Mengejar Mimpi 10 Triliun

-


DALAM nota pengantar RAPBD 2023, Pemprov Sulteng menargetkan pendapatan asli daerah(PAD) Rp1,54 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pajak daerah Rp1,1 triliun, hasil retribusi daerah Rp18,7 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp144,1 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp274,9 miliar.

Rp1,54 triliun sekilas merupakan angka yang besar. Angka ini kecil jika dibandingkan ‘mimpi’ Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, yang menargetkan Rp10 triliun dalam kampanye Pilkada 2020 silam.

Rusdy Mastura berjanji akan mengupayakan peningkatan PAD Sulteng menjadi Rp10 Triliun selama masa kepemimpinannya periode 2021 – 2024.

“Daerah kami adalah daerah yang kaya, kami mampu untuk mendapatkan PAD menjadi Rp10 triliun,” ucap Rusdy kala itu.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga, sebelum Pilkada serentak 2024. Rusdy Mastura-Ma’mun Amir masih akan menyusun RAPBD untuk terakhir kalinya tahun anggaran 2024. Jika 2023 PAD ditargetkan Rp1,54 triliun, mungkinkah 2024 PAD melonjak menjadi Rp10 triliun? Bukan tidak mungkin. Namun sangat, sangat, dan sangat sulit.

Bisa saja secara politik, akan ada pihak yang menjawab: Rp10 triliun itu akumulasi 2021 hingga 2024. Jika itu jawabannya, dengan rata-rata Rp1,5 triliun selama empat tahun, angka Rp10 triliun juga tidak bakal terkejar.

Bisa jadi saat Cudy-panggilan Rusdy Mastura, melontarkan angka Rp10 triliun punya hitung-hitungan rasional berdasar potensi yang ada. Terbayang Cudy menghitung Rp10 triliun didapat dari beragam potensi pertambangan yang menarik investor dunia, potensi ekonomi biru dari panjang pantai dan laut yang mengelilingi wilayah Sulteng, dan potensi ekonomi lainnya. Mungkin saat itu Cudy punya data di tangan. Atau bisa jadi lontaran itu, muncul dari optimisme dan keyakinan seorang Cudy yang memang cara berpikirnya out of the box.

Sepertinya Cudy butuh aparat pemerintahan yang juga berpikir dengan pola yang sama, bukan aparat dengan rutinitas kerja yang ajeg dari staf hingga pimpinan tinggi pratama. Cudy butuh birokrat yang mampu menerjemahkan pikiran dan kebijakannya dalam tataran implementasi.

Mungkin juga tenaga ahli yang diangkat Cudy untuk membantunya, tidak sepenuhnya dapat menjadi perantara antara keinginan Gubernur dengan aparat yang ada. Tenaga ahli (TA) semestinya diisi orang yang benar-benar ahli, menjadi pengawal pikiran besar Cudy dan mengarahkan (OPD), tidak boleh beralih peran tunggu arahan (TA).

Para birokrat dan tenaga ahli harus berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif untuk mengejar janji Rp10 triliun.

Meski terlambat, saatnya bangun. Jangan terlelap dalam mimpi Rp10 triliun.

Jangan sampai berlaku peribahasa; murah di mulut, mahal di timbangan. Mudah berjanji, sulit menepati. Ringan bicara, sukar mewujudkannya. Wallahualam bishawab. **

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya